Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Terdaftar di DPT, Seorang Warga Mengadu ke Ketua KPU Jakarta Barat

Kompas.com - 19/04/2017, 11:34 WIB
David Oliver Purba

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang warga di TPS (tempat pemungutan suara) 088 Cengkareng Timur, Jakarta Barat, mengadu kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Barat, Sunardi, Rabu (19/4/2017) karena tak diperbolehkan untuk mencoblos.

Saat itu, Sunardi tiba di TPS 088 sekitar pukul 10.00 WIB. Sebelumnya Sunardi berkeliling memantau sejumlah TPS yang ada di Jakarta Barat.

Tiba-tiba, seorang laki-laki paruh baya mengenakan kacamata, kaos berkerah bermotif garis-garis hitam, dan membawa sebuah map merah mendatangi Sunardi yang sedang berbincang dengan anggota Bawaslu RI yang juga hadir di luar TPS.

Dengan nada tinggi, warga yang enggan disebutkan namanya itu menyampaikan bahwa dia tidak diperbolehkan mencoblos di TPS 088 dengan alasan tidak memiliki KTP elektronik (e-KTP) dan surat keterangan (suket). Warga itu menjelaskan bahwa dia memang masih menggunakan KTP yang lama. Ia juga mengaku belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).

"Saya cuma bawa KK (kartu keluarga), masa saya enggak bisa mencoblos," kata warga tersebut dengan nada tinggi.

Kepada warga tersebut, Sunardi mengatakan bahwa dia bisa mencoblos jika membawa E-KTP atau suket, dan terdaftar dalam DPT di TPS tersebut.

"Syaratnya bawa E-KTP atau suket Pak," ujar Sunardi.

Ketika mendengar hal itu, warga tersebut mendekati pintu masuk TPS sambil melihat-lihat pengumuman yang tertera dan kembali bertanya kepada Sunardi.

"Itu katanya ada pemilih tambahan jam 12.00, saya bisa milih kan jam segitu," ujar warga tersebut.

Sunardi mengatakan, warga tersebut tetap bisa menggunakan hak pilihnya jika memiliki E-KTP atau suket dan dia terdaftar dalam DPT.

"Oh jadi saya enggak bisa nyoblos nih, saya dipaksa golput nih?" ujar warga tersebut dengan suara yang kembali meninggi.

"Bukan memaksa Pak, syaratnya memang seperti itu," ujar Sunardi.

Setelah mendengar hal itu, warga itu langsung meninggalkan lokasi TPS sambil membunyikan klakson mobil dengan kencang saat melewati kerumunan Sunardi.

Kepada wartawan, Sunardi menjelaskan bahwa seluruh syarat yang dia sampaikan tadi wajib dibawa jika ingin mencoblos. Sunardi menjelaskan, pihak kelurahan, RT/RW serta kelompok masyarakat setempat telah berupaya untuk menyosialisasikan persyaratan Pilkada DKI putaran kedua yang digelar hari ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ayah di Jaktim Setubuhi Anak Kandung sejak 2019, Korban Masih di Bawah Umur

Ayah di Jaktim Setubuhi Anak Kandung sejak 2019, Korban Masih di Bawah Umur

Megapolitan
Sempat Tersendat akibat Tumpahan Oli, Lalu Lintas Jalan Raya Bogor Kembali Lancar

Sempat Tersendat akibat Tumpahan Oli, Lalu Lintas Jalan Raya Bogor Kembali Lancar

Megapolitan
Ibu di Jaktim Rekam Putrinya Saat Disetubuhi Pacar, lalu Suruh Aborsi Ketika Hamil

Ibu di Jaktim Rekam Putrinya Saat Disetubuhi Pacar, lalu Suruh Aborsi Ketika Hamil

Megapolitan
Komnas PA Bakal Beri Pendampingan Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah

Komnas PA Bakal Beri Pendampingan Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah

Megapolitan
Penanganan Kasus Pemerkosaan Remaja di Tangsel Lambat, Pelaku Dikhawatirkan Ulangi Perbuatan

Penanganan Kasus Pemerkosaan Remaja di Tangsel Lambat, Pelaku Dikhawatirkan Ulangi Perbuatan

Megapolitan
Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Megapolitan
Kasus Perundungan Siswi SMP di Bogor, Polisi Upayakan Diversi

Kasus Perundungan Siswi SMP di Bogor, Polisi Upayakan Diversi

Megapolitan
Disdik DKI Akui Kuota Sekolah Negeri di Jakarta Masih Terbatas, Janji Bangun Sekolah Baru

Disdik DKI Akui Kuota Sekolah Negeri di Jakarta Masih Terbatas, Janji Bangun Sekolah Baru

Megapolitan
Polisi Gadungan yang Palak Warga di Jaktim dan Jaksel Positif Sabu

Polisi Gadungan yang Palak Warga di Jaktim dan Jaksel Positif Sabu

Megapolitan
Kondisi Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Sudah Bisa Berkomunikasi

Kondisi Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Sudah Bisa Berkomunikasi

Megapolitan
Polisi Gadungan di Jaktim Palak Pedagang dan Warga Selama 4 Tahun, Raup Rp 3 Juta per Bulan

Polisi Gadungan di Jaktim Palak Pedagang dan Warga Selama 4 Tahun, Raup Rp 3 Juta per Bulan

Megapolitan
Pelajar dari Keluarga Tak Mampu Bisa Masuk Sekolah Swasta Gratis Lewat PPDB Bersama

Pelajar dari Keluarga Tak Mampu Bisa Masuk Sekolah Swasta Gratis Lewat PPDB Bersama

Megapolitan
Dua Wilayah di Kota Bogor Jadi 'Pilot Project' Kawasan Tanpa Kabel Udara

Dua Wilayah di Kota Bogor Jadi "Pilot Project" Kawasan Tanpa Kabel Udara

Megapolitan
Keluarga Korban Begal Bermodus 'Debt Collector' Minta Hasil Otopsi Segera Keluar

Keluarga Korban Begal Bermodus "Debt Collector" Minta Hasil Otopsi Segera Keluar

Megapolitan
Masih di Bawah Umur, Pelaku Perundungan Siswi SMP di Bogor Tak Ditahan

Masih di Bawah Umur, Pelaku Perundungan Siswi SMP di Bogor Tak Ditahan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com