Kompas.com - 13/05/2017, 12:13 WIB
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Penahanan Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dianggap sebagai sebuah bentuk produk hukum yang sudah terlanjur sering dilakukan pengadilan di Indonesia.

"Menahan orang di Indonesia itu sudah lazim dan memang diperbolehkan sesuai dengan Pasal 21 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tapi pada prinsipnya sebaiknya tidak dilakukan," kata perwakilan Institute for Criminal Justice Reform Anggara Suwahju dalam talkshow Polemik, di Jakarta, Sabtu (13/5/2017).

Angga melihat masalahnya saat ini adalah bukan boleh atau tidaknya Ahok ditahan, tetapi alasan di balik penahanan tersebut. Pengadilan Tinggi yang memutuskan penahanan itu dinilai Angga tidak memberikan keterangan jelas tentang keadaan apa yang kemudian membuat Ahok ditahan.

"Menurut Pasal 21 KUHAP tidak ada keadaan yang membuat Ahok harus ditahan karena dia datang sidang terus, tepat waktu, kemudian indikasi untuk keluar dari Indonesia seperti indikasi bikin visa, dan keluar negeri ketika sidang itu tidak ada, semua gagal," jelas dia.

Baca: Menilik Proses Penahanan Ahok dari Kacamata Hukum Indonesia

Berdasarkan Pasal 21 KUHAP, terdakwa kasus hukum bisa ditahan dengan empat syarat, yakni memiliki kemungkinan menghilangkan barang bukti, pengulangan kejahatan, kekhawatiran melarikan diri, dan pasal yang punya hukuman lima tahun penjara.

"Buat kami ini mengecewakan karena mestinya pengadilan menjelaskan tentang keadaan tersebut. Bukan hanya pada kasus Ahok ini, kejadian sama juga selalu terjadi pada setiap kasus pidana," tuntas Angga.

Kompas TV Unjuk Rasa Massa Ahok di Pengadilan Tinggi Berakhir Ricuh
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polda Metro Jaya Tangkap Menteri Khilafatul Muslimin

Polda Metro Jaya Tangkap Menteri Khilafatul Muslimin

Megapolitan
Untuk Pemilu 2024, Gerindra Targetkan 87 Orang Daftar Bakal Caleg Jakarta

Untuk Pemilu 2024, Gerindra Targetkan 87 Orang Daftar Bakal Caleg Jakarta

Megapolitan
Secara Informal, Ahmad Riza Patria Disebut Bakal Maju sebagai Calon Gubernur DKI

Secara Informal, Ahmad Riza Patria Disebut Bakal Maju sebagai Calon Gubernur DKI

Megapolitan
Kronologi Bengkel di Kosambi Tangerang Terbakar dan Mengakibatkan 1 Korban Tewas

Kronologi Bengkel di Kosambi Tangerang Terbakar dan Mengakibatkan 1 Korban Tewas

Megapolitan
Disebut Bakal Naik 3 Kali Lipat, Cek Harga Mi Instan di Pasar Baru Bekasi

Disebut Bakal Naik 3 Kali Lipat, Cek Harga Mi Instan di Pasar Baru Bekasi

Megapolitan
Disperindag Kota Bekasi Sebut Harga Mi Instan di Wilayah Bekasi Stabil

Disperindag Kota Bekasi Sebut Harga Mi Instan di Wilayah Bekasi Stabil

Megapolitan
Anak Disabilitas Diduga Korban Penganiayaan di Tangsel, Keluarga Pertanyakan Kelanjutan Laporan Kasus

Anak Disabilitas Diduga Korban Penganiayaan di Tangsel, Keluarga Pertanyakan Kelanjutan Laporan Kasus

Megapolitan
Belum Buka Pendaftaran Bakal Caleg Pemilu 2024, Gerindra DKI: Rencananya Sebelum Tutup Tahun

Belum Buka Pendaftaran Bakal Caleg Pemilu 2024, Gerindra DKI: Rencananya Sebelum Tutup Tahun

Megapolitan
Penumpang dengan Tarif Integrasi Diberi Waktu 45 Menit untuk Pindah Moda

Penumpang dengan Tarif Integrasi Diberi Waktu 45 Menit untuk Pindah Moda

Megapolitan
Sedang Direvitalisasi, Jembatan Cibubur Akan Dilengkapi Akses untuk Pejalan Kaki

Sedang Direvitalisasi, Jembatan Cibubur Akan Dilengkapi Akses untuk Pejalan Kaki

Megapolitan
Ini Alasan Kapolri Bubarkan Satgassus Merah Putih Polri, Satuan yang Dipimpin Ferdy Sambo

Ini Alasan Kapolri Bubarkan Satgassus Merah Putih Polri, Satuan yang Dipimpin Ferdy Sambo

Megapolitan
Jelang Pidato Presiden di Gedung Parlemen, 2.564 Anggota DPR, MPR, dan DPD Divaksinasi Booster

Jelang Pidato Presiden di Gedung Parlemen, 2.564 Anggota DPR, MPR, dan DPD Divaksinasi Booster

Megapolitan
Pertama Kali Dipanggil Sebagai Tersangka, Ferdy Sambo Diperiksa 7 Jam di Mako Brimob

Pertama Kali Dipanggil Sebagai Tersangka, Ferdy Sambo Diperiksa 7 Jam di Mako Brimob

Megapolitan
Protes Lapaknya Disomasi dan Tolak Pengosongan Lahan, Pemilik Tempat Hiburan Malam di Cakung Blokade Jalan

Protes Lapaknya Disomasi dan Tolak Pengosongan Lahan, Pemilik Tempat Hiburan Malam di Cakung Blokade Jalan

Megapolitan
Detik-detik Sebelum Penembakan Brigadir J: Usai Marah, Sambo Panggil Bripka RR dan Bharada E

Detik-detik Sebelum Penembakan Brigadir J: Usai Marah, Sambo Panggil Bripka RR dan Bharada E

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.