Djarot: Saya Malu Ketika Ada BLT, Orang Miskin Antre kayak Pengemis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menceritakan pengalamannya saat menjabat sebagai Wali Kota Blitar dalam rapat evaluasi penyaluran bantuan pangan non-tunai tahun 2017 di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (17/5/2017).

Djarot bercerita, saat itu program bantuan masih bersifat tunai. Warga pun mengantre demi mendapatkan bantuan tersebut.

"Waktu zaman saya di Blitar, saya malu ketika ada bantuan langsung tunai (BLT), di kelurahan, kecamatan, orang miskin antre kayak pengemis," ujar Djarot.

(Baca juga: Ahok Yakin Transaksi Non-tunai Tidak Mematikan Pasar Tradisional)

Selain itu, Djarot menyebut BLT tidak tepat sasaran. Warga yang mengantre bukan hanya orang yang membutuhkan, melainkan juga warga yang memiliki kendaraan bermotor, kaya, dan masih tampak sehat.

"Saya punya banyak foto-fotonya, masih gagah-gagah, cantik-cantik, eh ambil BLT Rp 200.000-300.000, antre desek-desekan. Harga dirinya di mana? Yang menerima itu yang berhak," kata dia.

Selain tidak tepat sasaran, bantuan tunai dinilainya rentan terhadap kebocoran, praktik korupsi, dan kualitas mutu bantuan yang tidak terkontrol.

Djarot mengatakan, hal tersebut kini tidak lagi terjadi karena bantuan yang diberikan bersifat non-tunai, termasuk bantuan pangan dari Kementerian Sosial RI yang disalurkan melalui Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.

Dengan adanya sistem cashless, bantuan bisa disampaikan kepada orang yang memang membutuhkan sehingga tepat sasaran.

Menurut Djarot, orang yang berhak menerima bantuan adalah yang harus dilindungi oleh negara sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yakni fakir, miskin, dan anak telantar.

"DKI Jakarta mengawali untuk memberdayakan nilai bantuan sifatnya non-tunai, cashless. Itu tepat sasaran, bisa kita cek waktunya tepat, jumlahnya tepat, transaksinya tepat, tidak ada kebocoran," ucap Djarot.

(Baca juga: Ahok: Kalau Anda Tarik Tunai KJP, Berarti Membuat Jakarta Mundur)

Program penyaluran bantuan pangan non-tunai ini diberikan kepada warga fakir, miskin, dan anak telantar.

Pemprov DKI Jakarta memberikan kartu yang digunakan untuk berbelanja di e-warung itu kepada mereka.

Sementara itu, yang memberikan bantuan dengan mentransfernya ke kartu tersebut yakni Kementerian Sosial.

Dengan demikian, transaksi sepenuhnya menggunakan mesin elektronic data capture (EDC).