Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Taufik: Anies-Sandi Harus Diberi Kesempatan Duduk Bersama Bahas APBD-P 2017

Kompas.com - 17/05/2017, 15:30 WIB
Anggita Muslimah Maulidya Prahara Senja

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah diminta memberikan kesempatan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno untuk duduk bersama membicarakan program yang dapat masuk ke Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI 2017.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Mohamad Taufik.

"Pak Sekda harusnya membuka kesempatan untuk duduk bareng dalam mengisi tiga bulan Oktober, November, Desember. Soal peluangnya bisa komunikasi antara Anies-Sandi sama Djarot (plt Gubernur DKI), sama temen-temen eksekutif," ujar Taufik saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta Pusat, Rabu (17/5/2017).

Baca: Peluang Program OK OCE di APBD Perubahan 2017

Untuk permasalahan bisa atau tidaknya program Anies-Sandi masuk ke dalam APBD-P DKI 2017, Taufik menekankan harus duduk bersama terlebih dahulu.

"Paling penting bukan soal bisa dan enggak bisa, ada political will enggak untuk duduk bareng? Saya kira bukan soal bisa dan enggak bisa, bisa asal ada komunikasi," kata dia.

Taufik melanjutkan, seperti halnya KJP plus dan KJS plus yang sudah ada pedomannya dari KJP dan KJS. Baginya, program tersebut bisa dikomunikasikan.

Maka dari itu, bagi Taufik pertemuan ini harus disegerakan. Sebab, nantinya Pemda DKI Jakarta akan berada di bawah komando Anies-Sandi setelah dilantik.

"Segera aja bikin pertemuan, semua kan ada di Jakarta, apa susahnya. Hanya soal kemauan saja," tutur Taufik.

Baca: Pembahasan APBD-P DKI 2017 Tunggu Hasil Audit BPK

Sebelumnya, Sekda DKI Jakarta Saefullah mengatakan masih menunggu perintah Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat sebelum berkomunikasi dengan tim sinkronisasi Anies-Sandi.

"Kita lagi nunggu 'sign' dari Pak Plt (yang mengatakan) silakan Anda kerja," ujar Saefullah.

Namun, program Anies-Sandi belum dipastikan bisa masuk ke APBD-Perubahan DKI 2017. Hal itu tergantung kepala daerah yang masih menjabat saat ini. Kalau bisa masuk, Saefullah mengatakan anggaran yang dibutuhkan untuk mengakomodir program Anies-Sandi dalam APBD-P DKI 2017 tidak akan banyak.

Sebab, dalam APBD-P, biasanya tidak dimasukan program-program yang bersifat pembangunan fisik. Sebab program itu membutuhkan tahapan yang panjang seperti proses lelang.

Kompas TV Tim Sinkronisasi Anies-Sandi Menjaring Aspirasi Masyarakat
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bantu Buang Mayat, Adik Pembunuh Wanita Dalam Koper Juga Jadi Tersangka

Bantu Buang Mayat, Adik Pembunuh Wanita Dalam Koper Juga Jadi Tersangka

Megapolitan
Banjir Berbulan-bulan di Permukiman Depok, Pemkot Bakal Keruk Sampah yang Tersumbat

Banjir Berbulan-bulan di Permukiman Depok, Pemkot Bakal Keruk Sampah yang Tersumbat

Megapolitan
Motif Pembunuhan Wanita Dalam Koper Terungkap, Korban Ternyata Minta Dinikahi

Motif Pembunuhan Wanita Dalam Koper Terungkap, Korban Ternyata Minta Dinikahi

Megapolitan
Tak Cuma di Medsos, DJ East Blake Juga Sebar Video Mesum Mantan Kekasih ke Teman dan Keluarganya

Tak Cuma di Medsos, DJ East Blake Juga Sebar Video Mesum Mantan Kekasih ke Teman dan Keluarganya

Megapolitan
Heru Budi Usul Bangun 'Jogging Track' di RTH Tubagus Angke yang Diduga Jadi Tempat Prostitusi

Heru Budi Usul Bangun "Jogging Track" di RTH Tubagus Angke yang Diduga Jadi Tempat Prostitusi

Megapolitan
Ketika Ketua RW di Kalideres Dituduh Gelapkan Dana Kebersihan lalu Dinonaktifkan Pihak Kelurahan...

Ketika Ketua RW di Kalideres Dituduh Gelapkan Dana Kebersihan lalu Dinonaktifkan Pihak Kelurahan...

Megapolitan
6 Anggota Polres Metro Jaksel Dipecat, Sebagian karena Jadi Pengedar dan Pengguna Narkoba

6 Anggota Polres Metro Jaksel Dipecat, Sebagian karena Jadi Pengedar dan Pengguna Narkoba

Megapolitan
Dua Maling Gasar Motor di Tanjung Priok, Polisi Bergerak meski Korban Enggan Lapor

Dua Maling Gasar Motor di Tanjung Priok, Polisi Bergerak meski Korban Enggan Lapor

Megapolitan
Hal-hal yang Belum Terungkap di Kasus Brigadir RAT: Motif hingga Sosok Pengusaha yang Dikawal

Hal-hal yang Belum Terungkap di Kasus Brigadir RAT: Motif hingga Sosok Pengusaha yang Dikawal

Megapolitan
Rute Transjakarta 8N Kebayoran - Petamburan via Asia Afrika

Rute Transjakarta 8N Kebayoran - Petamburan via Asia Afrika

Megapolitan
Ahok Beberkan Solusi Penanganan Macet Jakarta, Berharap Direalisasikan Gubernur DKI

Ahok Beberkan Solusi Penanganan Macet Jakarta, Berharap Direalisasikan Gubernur DKI

Megapolitan
DJ East Blake Terancam 12 Tahun Penjara akibat Sebar Foto dan Video Mesum Mantan Kekasih

DJ East Blake Terancam 12 Tahun Penjara akibat Sebar Foto dan Video Mesum Mantan Kekasih

Megapolitan
Pemprov DKI Jakarta Pertimbangkan Usul DPRD DKI soal Sekolah Gratis Negeri dan Swasta

Pemprov DKI Jakarta Pertimbangkan Usul DPRD DKI soal Sekolah Gratis Negeri dan Swasta

Megapolitan
Komisi E DPRD DKI Desak Pemprov Wujudkan Sekolah Gratis Negeri dan Swasta, dari TK sampai SMA

Komisi E DPRD DKI Desak Pemprov Wujudkan Sekolah Gratis Negeri dan Swasta, dari TK sampai SMA

Megapolitan
Inikah Akhir Perjalanan Rosmini, Ibu Pengemis yang Marah-marah?

Inikah Akhir Perjalanan Rosmini, Ibu Pengemis yang Marah-marah?

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com