Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saling Klop antara Tim Sinkronisasi Anies-Sandi dan Pemprov DKI

Kompas.com - 23/05/2017, 07:09 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Selama sehari pada Senin (22/5/2017) kemarin, tim sinkronisasi Anies Baswedan-Sandiaga Uno mengadakan rapat tertutup dengan tim dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawaty mengatakan, rapat tersebut untuk menyinkronkan program Anies-Sandi dengan program Pemprov DKI terlebih dahulu dalam skala umum.

"Jadi bertahap ya, ini baru meng-klop-kan di level program dulu," ujar Tuty.

Sementara, dalam satu program bisa terdiri dari beberapa kegiatan. Setelah program-program dinilai saling klop, barulah dibahas mengenai kegiatan-kegiatannya. Setelah breakdown kegiatan selesai, mereka akan membahas soal anggaran.

"Jadi program, kegiatan, baru anggaran. Anggaran itu ngikutin kegiatan. Rekapnya baru berbentuk program," kata Tuty.

Sebanyak 23 janji kampanye Anies-Sandi diterjemahkan menjadi 154 program dan dirinci lagi menjadi 473 kegiatan.

Saling klop

Setelah memantau jalannya rapat, Tuty mengatakan program yang dipaparkan tim sinkronisasi secara umum selaras dengan program-program Pemprov DKI selama ini.

"Ketika saya lihat semua desk, Alhamdulillah semuanya berjalan lancar, jadi mayoritas itu matching ya, mayoritas klop, sinkron dengan program yang diturunkan dari urusan pemerintahan, baik urusan wajib pelayanan dasar maupun urusan pilihan," ujar Tuty.

Baca juga: Tim Sinkronisasi Anies-Sandi Mulai Bekerja Bersama Pemprov DKI

Tuty mengatakan, pada pertemuan kali ini, tim dari Pemprov DKI lebih banyak mendengar pemaparan dari tim sinkronisasi terkait program-program Anies-Sandi yang akan masuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018. Menurut Tuty, mereka ingin memahami filosofi dan tujuan program-program itu.

Salah satu program Anies-Sandi yang selaras dengan program Pemprov DKI adalah program OK OCE. Tuty mengatakan, program lain yang juga klop adalah tentang tata kelola air, PAUD, program untuk budaya betawi, dan pengelolaan transportasi.

"Untuk transportasi, waktu saya baca tadi, itu berupa program pendataan dan penataan transportasi, artinya secara generik perlu didata ulang, ditata lagi yang ada," ujar Tuty.

Anggota tim sinkronisasi, Edriana Noerdin, mengatakan pertemuan berjalan baik. Seperti kata Tuty, Edriana mengatakan banyak program yang selaras.

"Umpamanya itu ada 154 program yang kami usulkan, ternyata di sini sudah ada tempatnya alokasinya," ujar Edriana.

Meski belum dibahas lebih jauh, Edriana mengatakan bentuk kegiatan hasil turunan program Anies-Sandi beberapa juga sudah ada di Pemprov DKI. Tim tinggal mempertajam target dan sasarannya saja.

Namun, ada juga program-program yang tidak klop. Edriana mengatakan tim sinkronisasi tidak mengutamakan hal itu dulu. Program yang tidak klop nantinya akan diperkuat dengan aturan baru.

"Mungkin kami butuhkan kebijakannya dulu, regulasi seperti pergubkah cantolannya? Atau perdakah cantolannya? Jadi kami cari basis regulasi untuk mewadahi kegiatan tersebut," ujar Edriana.

Kemewahan

Edriana menilai tim sinkronisasi Anies-Sandi mendapat kemewahan dari segi waktu. Dalam masa peralihan pemerintahan biasanya, kepala daerah terpilih hanya memiliki waktu 2 pekan hingga satu bulan saja.

Namun, mereka memiliki waktu hampir 5 bulan untuk mulai ikut mempersiapkan pemerintahan baru itu.

"Inilah sebenarnya kemewahan yang ada sekarang yang harus kami manfaatkan semaksimal mungkin," ujar Edriana.

Menurut dia, tim sinkronisasi Anies-Sandi harus menjadi model bagi gubernur dan wakil gubernur terpilih di daerah lain. Sehingga, mereka sudah bisa langsung bekerja ketika aktif menjabat.

"Ketika mereka nanti dilantik, program mereka sudah tinggal go, enggak lagi meraba-raba, enggak lagi cari-cari tahu, enggak lagi kenalan-kenalan," kata Edriana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor Banjirnya Kayak Lautan

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor Banjirnya Kayak Lautan

Megapolitan
Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Megapolitan
Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Megapolitan
Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com