Kompas.com - 04/06/2017, 18:41 WIB
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny Sompie mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) serta Kementerian Luar Negeri untuk mengantisipasi bertambahnya tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri secara ilegal.

Pasalnya menurut Ronny, saat angka TKI non prosedural meningkat maka potensi mereka menjadi korban perdagangan orang juga semakin tinggi.

"Dalam rangka pencegahan WNI menjadi korban TPPO, Ditjen Imigrasi dapat menunda penerbitan paspor dan penundaan keberangkatan pada saat pemeriksaan keimigrasian," ujar Ronny, di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Minggu (4/6/2017).

(Baca: Ini Penyebab 300.000 TKI Ilegal Bertahan di Sabah Malaysia)

Ronny mengatakan, sejak 1 Januari-3 Juni 2017, Ditjen Imigrasi menunda pemberian paspor pada 3.825 WNI. Adapun penundaan keberangkatan dilakukan terhadap 783 WNI.

Seluruh WNI yang ditunda pemberian paspor atau keberangkatannya diduga hendak menjadi calon TKI non prosedural berdasarkan hasil penilaian Ditjen Imigrasi bekerjasama dengan BNP2TKI dan Kementerian Tenaga Kerja.

Ronny mengatakan, ketika Ditjen Imigrasi menunda keberangkatan atau pemberian paspor kepada calon TKI, maka harus ada solusi yang diberikan.

"783 CTKI yamg ditunda keberangkatannya kami salurkan pada lembaga yang berkompeten. Karena mereka hanya ditunda saja berangkatnya," kata Ronny.

Selanjutnya, mereka akan diserahkan kepada Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) dan disalurkan ke luar negeri secara benar.

Para calon TKI juga diberi pemahaman soal risiko bekerja di luar negeri tanpa prosedur yang sesuai.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPRD DKI Nilai Pergantian Nama 22 Jalan di Jakarta Tidak Sah

Ketua DPRD DKI Nilai Pergantian Nama 22 Jalan di Jakarta Tidak Sah

Megapolitan
Jakarta Hajatan ke-495, Dompet Dhuafa Gelar Panen Raya Kebun Sehat di Kebayoran Lama

Jakarta Hajatan ke-495, Dompet Dhuafa Gelar Panen Raya Kebun Sehat di Kebayoran Lama

Megapolitan
Mayat Pria yang Ditemukan Tewas di Pelintasan Rel Cikarang Diduga Pengemudi Ojol yang Punya Masalah Ekonomi

Mayat Pria yang Ditemukan Tewas di Pelintasan Rel Cikarang Diduga Pengemudi Ojol yang Punya Masalah Ekonomi

Megapolitan
Segera Dibuka, Jumlah Kendaraan di Tebet Eco Park Bakal Dibatasi

Segera Dibuka, Jumlah Kendaraan di Tebet Eco Park Bakal Dibatasi

Megapolitan
Senior di Ponpes Depok yang Diduga Cabuli Santriwati Masih SMP, 3 Pelaku Lainnya Ustaz

Senior di Ponpes Depok yang Diduga Cabuli Santriwati Masih SMP, 3 Pelaku Lainnya Ustaz

Megapolitan
Ada Helipad Ilegal, Ketua DPRD DKI Akan Panggil Bupati Kepulauan Seribu

Ada Helipad Ilegal, Ketua DPRD DKI Akan Panggil Bupati Kepulauan Seribu

Megapolitan
Nama Jalan di Kebon Kacang dan Bambu Apus Diganti, JJ Rizal: Hilangnya Representasi Harapan Kota Hijau

Nama Jalan di Kebon Kacang dan Bambu Apus Diganti, JJ Rizal: Hilangnya Representasi Harapan Kota Hijau

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Sebut Perubahan Nama Jalan di Jakarta Tak Dikonsultasikan Terlebih Dahulu

Ketua DPRD DKI Sebut Perubahan Nama Jalan di Jakarta Tak Dikonsultasikan Terlebih Dahulu

Megapolitan
Soal Kasus Kematian Akseyna, Polda Metro Jaya: Belum Ada Temuan Baru yang Signifikan

Soal Kasus Kematian Akseyna, Polda Metro Jaya: Belum Ada Temuan Baru yang Signifikan

Megapolitan
Saat Kasus Kematian Akseyna Tak Kunjung Temui Titik Terang, Polda Metro Akui Masih Lakukan Penyelidikan

Saat Kasus Kematian Akseyna Tak Kunjung Temui Titik Terang, Polda Metro Akui Masih Lakukan Penyelidikan

Megapolitan
Pengajuan Asesmen Diterima, DJ Joice Resmi Jalani Rehabilitasi di BNNK Jaksel

Pengajuan Asesmen Diterima, DJ Joice Resmi Jalani Rehabilitasi di BNNK Jaksel

Megapolitan
Seorang Pria di Jatiasih Ditemukan Tewas Tergantung, Sebelumnya Mengeluh soal Oper Kredit Mobil

Seorang Pria di Jatiasih Ditemukan Tewas Tergantung, Sebelumnya Mengeluh soal Oper Kredit Mobil

Megapolitan
4 Ustaz dan 1 Senior di Ponpes Depok Diduga Cabuli 11 Santriwati, Ketua RT Mengaku Diminta Redam Amarah Warga

4 Ustaz dan 1 Senior di Ponpes Depok Diduga Cabuli 11 Santriwati, Ketua RT Mengaku Diminta Redam Amarah Warga

Megapolitan
Sidak ke Kepulauan Seribu, Ketua DPRD DKI Temukan Helipad Ilegal

Sidak ke Kepulauan Seribu, Ketua DPRD DKI Temukan Helipad Ilegal

Megapolitan
Polisi Sita Akun Twitter Roy Suryo sebagai Bukti Kasus Dugaan Penistaan Agama

Polisi Sita Akun Twitter Roy Suryo sebagai Bukti Kasus Dugaan Penistaan Agama

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.