Kompas.com - 17/06/2017, 18:39 WIB
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III DPR yang juga anggota Panitia Khusus (pansus) Hak Angket KPK, Bambang Soesatyo mengatakan, Pansus tidak mempersoalkan jika saat ini KPK  menolak untuk menghadirkan mantan anggota DPR Miryam S Haryani ke DPR. Miryam sedang ditahan KPK karena tersangkut kasus korupsi.

Menurut Bambang, Pansus Hak Angket KPK bukanlah urusan personal tapi menjalankan konstitusi. Karena itu, Pansus masih bisa melakukan pemanggilan selanjutnya, sebagaimana penegak hukum melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk dimintai keterangan.

"KPK sebagai pelaksana undang-undang (UU) menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya (tugas pokok dan fungsi) berlandaskan aturan dan UU. Demikian juga dengan DPR. Kalau tidak datang, ya kami kirimkan lagi surat pemanggilan kedua," kata Bambang melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (17/6/2017).

Lihat juga: Senin Pekan Depan, Pansus Angket KPK Panggil Miryam

Ia mengingatkan, seseorang yang sudah dipanggil pansus harus memenuhi panggilan tersebut. Hal itu tercantum di dalam pasal 204 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3).

"Di situ dinyatakan secara tegas bahwa WNI atau WNA yang dipanggil panitia angket wajib memenuhi panggilan," kata Bambang.

Karena itu, menurut dia, jika sudah dilakukan pemangilan selama tiga kali tetapi KPK tidak mengizinkan Miryam untuk memenuhi panggilan tersebut, pansus bisa meminta bantuan Polri untuk memanggil paksa.

"Kalaupun nanti terjadi pemanggilan paksa oleh kepolisian untuk dihadirkan pada sidang pansus hak angket, itu bukanlah keinginan Pansus DPR ataupun Polri. Tapi, perintah UU," kata Bambang.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan, tidak akan mengizinkan Miryam memenuhi panggilan Pansus Angket KPK.

"Enggak-enggak, jawabannya tadi sudah disiapkan," kata Agus, saat ditemui di acara pertemuan koordinasi PPATK dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pihak pelapor profesi, di kantor PPATK Jalan Juanda, Jakarta Pusat, Jumat kemarin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Aktif Covid-19 di Depok Tembus 4.463, Pemkot Lakukan 4 Hal Ini

Kasus Aktif Covid-19 di Depok Tembus 4.463, Pemkot Lakukan 4 Hal Ini

Megapolitan
Koalisi Pejalan Kaki Minta Pemkot Libatkan Publik Soal Revitalisasi Trotoar di Margonda

Koalisi Pejalan Kaki Minta Pemkot Libatkan Publik Soal Revitalisasi Trotoar di Margonda

Megapolitan
Ketua DPRD DKI: Wali Kota dan Bupati Harus Tetap Ada di Jakarta...

Ketua DPRD DKI: Wali Kota dan Bupati Harus Tetap Ada di Jakarta...

Megapolitan
Tiup Jari Telunjuk, Isyarat Pria Disabilitas untuk Bungkam Bocah Korban Pencabulan

Tiup Jari Telunjuk, Isyarat Pria Disabilitas untuk Bungkam Bocah Korban Pencabulan

Megapolitan
Besok Warga Kampung Bayam ke Balai Kota, Minta Bantuan Pemprov agar Segera Huni Rusun

Besok Warga Kampung Bayam ke Balai Kota, Minta Bantuan Pemprov agar Segera Huni Rusun

Megapolitan
Kritik APBD DKI Jakarta 2023 Beda dari KUA-PPA Jadi Rp 83,7 Triliun, Fitra: Berpotensi Timbulkan Masalah

Kritik APBD DKI Jakarta 2023 Beda dari KUA-PPA Jadi Rp 83,7 Triliun, Fitra: Berpotensi Timbulkan Masalah

Megapolitan
Polemik Kampung Susun Bayam, Pemprov DKI Diminta Pelajari Janji Anies kepada Warga Gusuran JIS

Polemik Kampung Susun Bayam, Pemprov DKI Diminta Pelajari Janji Anies kepada Warga Gusuran JIS

Megapolitan
Polisi Segera Tetapkan Tersangka dalam Kasus Tabrak Lari Anak Anggota DPRD Bekasi

Polisi Segera Tetapkan Tersangka dalam Kasus Tabrak Lari Anak Anggota DPRD Bekasi

Megapolitan
Meriahnya Penutupan Porprov ke-VI Banten, Ada Aksi Barongsai hingga Parade Para Atlet

Meriahnya Penutupan Porprov ke-VI Banten, Ada Aksi Barongsai hingga Parade Para Atlet

Megapolitan
Pemkot Tangerang Siapkan Puluhan Miliar untuk Atlet Peraih Medali Emas di Porprov Banten 2022

Pemkot Tangerang Siapkan Puluhan Miliar untuk Atlet Peraih Medali Emas di Porprov Banten 2022

Megapolitan
Naik 7,2 Persen, UMK Kabupaten Bekasi 2023 Jadi Rp 5,1 Juta

Naik 7,2 Persen, UMK Kabupaten Bekasi 2023 Jadi Rp 5,1 Juta

Megapolitan
SDA DKI Disebut Anggarkan Program Normalisasi Ciliwung Rp 400 Miliar

SDA DKI Disebut Anggarkan Program Normalisasi Ciliwung Rp 400 Miliar

Megapolitan
Anggap Beban PT Jakpro Terlalu Berat, Komisi D DPRD DKI: Bisa Ambruk Kalau Kebanyakan Beban...

Anggap Beban PT Jakpro Terlalu Berat, Komisi D DPRD DKI: Bisa Ambruk Kalau Kebanyakan Beban...

Megapolitan
Jakarta Diprediksi Tenggelam 2030, Ahli: Bukan Hilang tapi Terendam

Jakarta Diprediksi Tenggelam 2030, Ahli: Bukan Hilang tapi Terendam

Megapolitan
Komisi D DPRD DKI Sebut Pelebaran Trotoar di Jakarta Bikin Macet, Minta Pemprov Evaluasi

Komisi D DPRD DKI Sebut Pelebaran Trotoar di Jakarta Bikin Macet, Minta Pemprov Evaluasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.