Kapolda Metro: Rizieq Jangan "Meng-emaskan" Diri - Kompas.com

Kapolda Metro: Rizieq Jangan "Meng-emaskan" Diri

Kompas.com - 22/06/2017, 07:33 WIB
POOL / REPUBLIKA / RAISAN AL FARISI Pimpinan FPI Rizieq Shihab menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang digelar PN Jakarta Utara di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (28/2/2017). Jaksa Penuntut Umum menghadirkan dua saksi ahli yaitu Rizieq Shihab dan Ahli Hukum Pidana Abdul Chair Ramadhan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan mengatakan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) tak bisa semena-mena meminta polisi menghentikan pengusutan kasus pornografi yang diduga melibatkan dirinya dan Firza Husein.

Pernyataan Iriawan ini untuk menanggapi soal Rizieq yang menyurati Presiden Joko Widodo melalui pengacaranya yang meminta agar Presiden memerintahkan Polri untuk menghentikan penyidikan kasus itu.

"Caranya bagaimana (menghentikan kasus Rizieq), enggak bisa lah. Jadi (Rizieq) jangan meng-emaskan diri. Semua sama di hukum," ujar Iriawan di Mapolda Metro Jaya, Rabu (21/6/2017).

Baca: Yusril Sarankan Jokowi Gunakan Hak Abolisi untuk Kasus Rizieq

Menurut Iriawan, dalam kasus ini penyidik mempunyai bukti bahwa adanya perkara tersebut. Atas dasar itu, penyidik tak bisa menghentikan penyidikan kasus tersebut.

"Semua harus dihadapi. Tidak bisa, nanti ada standar ganda, polisi enggak bisa gitu. Apa bedanya dengan yang lain," ucap dia.

Iriawan meminta agar Rizieq menghadapi kasus hukum yang menjeratnya itu ketimbang meminta Polri menghentikannya.

"Saya pikir hadapi saja lah ya. Nanti juga selesai," kata Iriawan.

Baca: Rizieq Surati Jokowi Minta Kasusnya Dihentikan, Ini Komentar Polri

Sebelumnya, pengacara Rizieq, Kapitra Ampera mengaku telah mengirimkan surat ke Jokowi pada Senin (19/6/2017) malam.

"Dimohonkan kepada Bapak Presiden RI untuk memerintahkan penyidik/Polri agar menerbitkan SP 3 kepada Habib Rizieq Shihab karena melanggar peraturan perundang-undangan khususnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016," ujar Kapitra Ampera mengutip isi surat yang dikirimkan kepada Jokowi.

Kapitra menilai, penyidikan terhadap kasus ini menyalahi aturan karena didapatkan dengan cara ilegal. Menurut dia, rekaman dan kutipan chat yang ada tidak bisa dijadikan alat bukti yang sah karena melanggar hak asasi manusia dan hak privasi.

"Penyidikan kasus Habib Rizieq Shihab yang barang buktinya didapat penyidik melalui intersepsi atau penyadapan oleh pihak yang tidak berwenang/ilegal, dilakukan oleh situs website www.4n5hot.com dan situs baladacintarizieq.com bertentangan dengan peraturan perundang-undangan," kata Kapitra.

Dalam kasus ini, polisi menetapkan Rizieq dan Firza sebagai tersangka. Firza disangka melanggar Pasal 4 ayat 1 juncto Pasal 29 dan atau Pasal 6 juncto Pasal 32 dan atau Pasal 8 juncto Pasal 34 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Sementara itu, Rizieq dijerat Pasal 4 ayat 1 juncto Pasal 29 dan atau Pasal 6 juncto Pasal 32 dan atau Pasal 9 juncto Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Keduanya terancam hukuman di atas lima tahun penjara.

Kompas TV Inginkan Rizieq, Polri Kerja Sama dengan Polisi Arab Saudi


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorDian Maharani
Komentar

Terkini Lainnya

BMKG: Angin Puting Beliung di Yogyakarta Terjadi karena Masuk Musim Pancaroba

BMKG: Angin Puting Beliung di Yogyakarta Terjadi karena Masuk Musim Pancaroba

Regional
Kim Jong Un Perintahkan Penyebutan Korut Negara Pemilik Senjata Nuklir

Kim Jong Un Perintahkan Penyebutan Korut Negara Pemilik Senjata Nuklir

Internasional
KPK Panggil Dua Saksi dalam Dugaan Suap Proyek di Kebumen

KPK Panggil Dua Saksi dalam Dugaan Suap Proyek di Kebumen

Nasional
Sempat Berkelit, Mantan Ketua PT Manado Akhirnya Mengaku Terima Suap

Sempat Berkelit, Mantan Ketua PT Manado Akhirnya Mengaku Terima Suap

Nasional
KPU Batal Ajukan PK ke MA atas Putusan PTUN Jakarta soal PKPI

KPU Batal Ajukan PK ke MA atas Putusan PTUN Jakarta soal PKPI

Nasional
Diramal Amien Rais Jadi Penyelamat Negeri, Tanggapan Anies...

Diramal Amien Rais Jadi Penyelamat Negeri, Tanggapan Anies...

Megapolitan
Kerjasama Ekonomi dan Hukum, Jokowi Terima Kepala Eksekutif Hong Kong

Kerjasama Ekonomi dan Hukum, Jokowi Terima Kepala Eksekutif Hong Kong

Nasional
Empat Korban Tewas akibat Ledakan Sumur Minyak di Aceh Timur Teridentifikasi

Empat Korban Tewas akibat Ledakan Sumur Minyak di Aceh Timur Teridentifikasi

Regional
Jokowi Bangga Xpander Rakitan Indonesia Diekspor ke Mancanegara

Jokowi Bangga Xpander Rakitan Indonesia Diekspor ke Mancanegara

Nasional
Beri Apresiasi, Sandiaga Mendadak Undang Komandan Upacara Buka Puasa Bersama

Beri Apresiasi, Sandiaga Mendadak Undang Komandan Upacara Buka Puasa Bersama

Megapolitan
KPK Periksa Lima Anggota DPRD Kota Malang Terkait Dugaan Suap APBD

KPK Periksa Lima Anggota DPRD Kota Malang Terkait Dugaan Suap APBD

Nasional
Rumahnya Rusak akibat Puting Beliung, Warga Gotong Royong Bersihkan Puing-puing

Rumahnya Rusak akibat Puting Beliung, Warga Gotong Royong Bersihkan Puing-puing

Regional
Manajemen Sebut Pelaku Keributan Tak Pakai Narkoba di Diskotek Old City

Manajemen Sebut Pelaku Keributan Tak Pakai Narkoba di Diskotek Old City

Megapolitan
Ledakan Sumur Minyak di Aceh Timur, Ini Penjelasan Pertamina

Ledakan Sumur Minyak di Aceh Timur, Ini Penjelasan Pertamina

Regional
Survei 'Kompas': Enam Parpol Terancam Tak Lolos ke DPR

Survei "Kompas": Enam Parpol Terancam Tak Lolos ke DPR

Nasional

Close Ads X