Kompas.com - 11/07/2017, 06:15 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Penetapan kenaikan tunjangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang digulirkan dalam waktu dekat membuat anggota DPRD DKI Jakarta bisa menerima Rp 80 juta per bulannya.

"(Saat ini) per bulan sekitar Rp 70 (juta)-an," kata Sekretaris Dewan DPRD DKI Jakarta Muhammad Yuliadi ditemui di Lebak Bulus, Senin (10/7/2017).

Yuliadi mengatakan, kenaikan tunjangan itu sekitar 20 persen dari pendapatan saat ini. Jika dirinci, total Rp 70 juta merupakan total dari macam-macam pos tunjangan, yakni uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan alat kelengkapan lain, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses.

Baca: Raperda yang Atur Kenaikan Tunjangan DPRD DKI Dikategorikan Mendesak

Kenaikan tunjangan itu tetap berpatok pada uang representasi yang besarnya sama dengan gaji gubernur yakni Rp 3.000.000. Ketua DPRD mendapat Rp 3.000.000, Wakil Ketua mendapat Rp 2.400.000 dan anggota mendapat Rp 2.250.000.

"Nah ini yang akan datang ada uang tunjangan reses. Tunjangan reses itu 7 kali uang representasi," kata Yuliadi.

Baca: Tunjangan Naik, Sekda DKI Harap Anggota DPRD Lebih Produktif

Uang reses itu hanya bisa diterima jika anggota dewan mengikuti reses yang jadwalnya sudah ditetapkan yakni tiga kali setahun. Dalam menetapkan kenaikan nanti, perda akan mengambil kenaikan untuk kelompok daerah dengan keuangan tinggi.

"Di PP kan maksimal lima kali tunjangan yang sekarang. Kita pakai kriterianya daerah intestitas tinggi. Tinggi berarti tujuh kali uang representasi," kata Yuliadi.

Baca: DPRD DKI Akan Bahas Raperda untuk Tingkatkan Tunjangan Mereka

Menurut Yuliadi, kenaikan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ini tidak terlalu signifikan. Sebab, dasar yang menjadi patokan yakni uang representasi atau gaji gubernur, tetap Rp 3.000.000.

"Kalau untuk kepentingan DKI sih segitu. Tidak terlalu signifikanlah kecuali kalau yang diubah gaji pokok gubernur," katanya.

Kompas TV DPRD DKI Jakarta membacakan surat pengunduran diri Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dari jabatan gubernur.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

15 Lapangan Badminton di Jakarta Barat

15 Lapangan Badminton di Jakarta Barat

Megapolitan
7 Bioskop Mini di Jabodetabek

7 Bioskop Mini di Jabodetabek

Megapolitan
Ini Tiga Hal yang Dinilai Penting dan Harus Dijalankan Pj Gubernur DKI

Ini Tiga Hal yang Dinilai Penting dan Harus Dijalankan Pj Gubernur DKI

Megapolitan
Ridwan Kamil: Jawa Barat Paling Siap Terapkan Konversi ke Kendaraan Listrik

Ridwan Kamil: Jawa Barat Paling Siap Terapkan Konversi ke Kendaraan Listrik

Megapolitan
Guru Besar IPDN Ingatkan soal Transparansi Penunjukan Pj Gubernur DKI

Guru Besar IPDN Ingatkan soal Transparansi Penunjukan Pj Gubernur DKI

Megapolitan
Polisi Gerebek Rumah di Pamulang Terkait Dugaan Perdagangan Orang

Polisi Gerebek Rumah di Pamulang Terkait Dugaan Perdagangan Orang

Megapolitan
Terbukti Cemari Lingkungan, Operasional Pabrik Keramik di Cikarang Barat Dihentikan Sementara

Terbukti Cemari Lingkungan, Operasional Pabrik Keramik di Cikarang Barat Dihentikan Sementara

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Matangkan Kajian soal Titik Lokasi Sumur Resapan Pengendali Banjir

Pemprov DKI Diminta Matangkan Kajian soal Titik Lokasi Sumur Resapan Pengendali Banjir

Megapolitan
Polisi Pastikan Granat Asap 'Flashbang' yang Meledak di Cilincing Tak Mematikan

Polisi Pastikan Granat Asap "Flashbang" yang Meledak di Cilincing Tak Mematikan

Megapolitan
Periode Januari hingga September 2022, Ada 577 Kasus DBD di Tangsel

Periode Januari hingga September 2022, Ada 577 Kasus DBD di Tangsel

Megapolitan
Polisi Sebut Benda Meledak di Cilincing adalah Granat Asap 'Flashbang', Biasa Dipakai Latihan Tangkap Teroris

Polisi Sebut Benda Meledak di Cilincing adalah Granat Asap "Flashbang", Biasa Dipakai Latihan Tangkap Teroris

Megapolitan
Jumlah Pemilih di Tangsel pada Triwulan III-2022 Turun Jadi 987.730 Orang

Jumlah Pemilih di Tangsel pada Triwulan III-2022 Turun Jadi 987.730 Orang

Megapolitan
Sisa Material Trotoar di Margonda Berserakan, Pemkot Depok: Sabar, kalau Sudah Rapi Juga Nyaman...

Sisa Material Trotoar di Margonda Berserakan, Pemkot Depok: Sabar, kalau Sudah Rapi Juga Nyaman...

Megapolitan
Mobil Bak Terbuka Tabrak Separator 'Busway' di Slipi, Dahi Sopir Robek

Mobil Bak Terbuka Tabrak Separator "Busway" di Slipi, Dahi Sopir Robek

Megapolitan
Alasan Indra Kenz Gunakan Slogan 'Murah Banget' Saat Pamerkan Harta di Media Sosial

Alasan Indra Kenz Gunakan Slogan "Murah Banget" Saat Pamerkan Harta di Media Sosial

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.