Anggota DPRD DKI Terima Rp 80 Juta Per Bulan jika Tunjangan Naik

Kompas.com - 11/07/2017, 06:15 WIB
Sekretaris Dewan DKI Muhammad Yuliadi. Jessi Carina Sekretaris Dewan DKI Muhammad Yuliadi.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Penetapan kenaikan tunjangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang digulirkan dalam waktu dekat membuat anggota DPRD DKI Jakarta bisa menerima Rp 80 juta per bulannya.

"(Saat ini) per bulan sekitar Rp 70 (juta)-an," kata Sekretaris Dewan DPRD DKI Jakarta Muhammad Yuliadi ditemui di Lebak Bulus, Senin (10/7/2017).

Yuliadi mengatakan, kenaikan tunjangan itu sekitar 20 persen dari pendapatan saat ini. Jika dirinci, total Rp 70 juta merupakan total dari macam-macam pos tunjangan, yakni uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan alat kelengkapan lain, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses.

Baca: Raperda yang Atur Kenaikan Tunjangan DPRD DKI Dikategorikan Mendesak

Kenaikan tunjangan itu tetap berpatok pada uang representasi yang besarnya sama dengan gaji gubernur yakni Rp 3.000.000. Ketua DPRD mendapat Rp 3.000.000, Wakil Ketua mendapat Rp 2.400.000 dan anggota mendapat Rp 2.250.000.

"Nah ini yang akan datang ada uang tunjangan reses. Tunjangan reses itu 7 kali uang representasi," kata Yuliadi.

Baca: Tunjangan Naik, Sekda DKI Harap Anggota DPRD Lebih Produktif

Uang reses itu hanya bisa diterima jika anggota dewan mengikuti reses yang jadwalnya sudah ditetapkan yakni tiga kali setahun. Dalam menetapkan kenaikan nanti, perda akan mengambil kenaikan untuk kelompok daerah dengan keuangan tinggi.

"Di PP kan maksimal lima kali tunjangan yang sekarang. Kita pakai kriterianya daerah intestitas tinggi. Tinggi berarti tujuh kali uang representasi," kata Yuliadi.

Baca: DPRD DKI Akan Bahas Raperda untuk Tingkatkan Tunjangan Mereka

Menurut Yuliadi, kenaikan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ini tidak terlalu signifikan. Sebab, dasar yang menjadi patokan yakni uang representasi atau gaji gubernur, tetap Rp 3.000.000.

"Kalau untuk kepentingan DKI sih segitu. Tidak terlalu signifikanlah kecuali kalau yang diubah gaji pokok gubernur," katanya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TMII Batasi Pengunjung Maksimal 20.000 Orang Per Hari Saat New Normal

TMII Batasi Pengunjung Maksimal 20.000 Orang Per Hari Saat New Normal

Megapolitan
PSBL Akan Diterapkan di 62 RW Zona Merah di Jakarta, Ini Daftarnya

PSBL Akan Diterapkan di 62 RW Zona Merah di Jakarta, Ini Daftarnya

Megapolitan
Jelang New Normal, Fasilitas Halte dan Stasiun Harus Mendukung Protokol Kesehatan

Jelang New Normal, Fasilitas Halte dan Stasiun Harus Mendukung Protokol Kesehatan

Megapolitan
Jelang New Normal, Ada Opsi Meniadakan Lantai Dansa di Diskotek

Jelang New Normal, Ada Opsi Meniadakan Lantai Dansa di Diskotek

Megapolitan
Demi Pikat Pengunjung, Lahan Parkir District 1 Meikarta Dijadikan seperti Teater Drive In

Demi Pikat Pengunjung, Lahan Parkir District 1 Meikarta Dijadikan seperti Teater Drive In

Megapolitan
Hasil Tes Swab Negatif, Belasan Warga Tambora Masih Isolasi Mandiri di Mushala

Hasil Tes Swab Negatif, Belasan Warga Tambora Masih Isolasi Mandiri di Mushala

Megapolitan
PSBB Jakarta Akan Diubah Jadi PSBL, Karantina Lokal di RW Zona Merah

PSBB Jakarta Akan Diubah Jadi PSBL, Karantina Lokal di RW Zona Merah

Megapolitan
Pelanggar PSBB Dihukum Bersihkan Rumput dan Sampah di Jalan Basuki Rachmat

Pelanggar PSBB Dihukum Bersihkan Rumput dan Sampah di Jalan Basuki Rachmat

Megapolitan
150 Pedagang Pasar Serdang Jalani Rapid Test Setelah 1 Orang Positif Covid-19

150 Pedagang Pasar Serdang Jalani Rapid Test Setelah 1 Orang Positif Covid-19

Megapolitan
Cegah Kepadatan di Transportasi Umum saat New Normal, MTI Minta Aktivitas Perkantoran Diatur

Cegah Kepadatan di Transportasi Umum saat New Normal, MTI Minta Aktivitas Perkantoran Diatur

Megapolitan
Tempat Wisata dan Hiburan Outdoor Akan Dibuka Lebih Dulu Saat New Normal

Tempat Wisata dan Hiburan Outdoor Akan Dibuka Lebih Dulu Saat New Normal

Megapolitan
SIM Mati Periode 17 Maret-29 Juni, Polisi: Tidak Akan Ditilang

SIM Mati Periode 17 Maret-29 Juni, Polisi: Tidak Akan Ditilang

Megapolitan
Depok Siap-siap PSBB Lokal, Identifikasi 31 RW Zona Merah

Depok Siap-siap PSBB Lokal, Identifikasi 31 RW Zona Merah

Megapolitan
Orangtua di Bekasi Cemas dengan Rencana Siswa Kembali Belajar di Sekolah

Orangtua di Bekasi Cemas dengan Rencana Siswa Kembali Belajar di Sekolah

Megapolitan
PSBB Tangsel Diperpanjang, Tempat Ibadah Dibuka Kembali dan Restoran Boleh Layani Makan di Tempat

PSBB Tangsel Diperpanjang, Tempat Ibadah Dibuka Kembali dan Restoran Boleh Layani Makan di Tempat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X