Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kini, Sandi Bilang Gaji Minimal Rp 7 Juta untuk Rumah DP 0 Belum Final

Kompas.com - 15/07/2017, 17:22 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta, Sandiaga Uno, mengatakan pihaknya masib belum selesai membahas skema pembiayaan program rumah dengan uang muka atau DP 0 rupiah. Ketentuan bahwa pembeli atau perserta program itu minimal bergaji Rp 7 juta juga belum merupakan keputusan final.

"Skemanya nanti kami wujudkan setelah Oktober. Belum (final), kami lagi pastikan supaya tidak simpang siur," kata Sandiaga di RPTRA Nusantara, Ulujami, Jakarta Selatan, Sabtu (15/7/2017).

Sandiaga mengatakan, teknis pelaksanaan program tersebut sampai saat ini masih dirumuskan. Dia mengatakan program itu dibuat untuk memberi kesempatan kepada warga Jakarta yang kerap mengontrak untuk bisa memiliki rumah sendiri. Sandiaga memastikan dia tidak akan melupakan janji-janji pada masa kampanye terkait hal itu.

Sandiaga berjanji akan mengumumkan teknis program DP 0 setelah menjabat pada Oktober 2017.

"Pokoknya kami akan komitmen terhadap rencana kerja kami yang sudah kami sampaikan. Kami tidak akan menyimpang dari situ. Skemanya akan disampaikan setelah Oktober. Jadi mohon sabar teman-teman," ujar Sandiaga.

Sandiaga sebelumnya menyebutkan,  program rumah DP 0 rupiah yang dia gagas bersama Gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan untuk masyarakat berpenghasilan antara Rp 7 hingga Rp 10 juta.

Baca: Kata Sandi, Penghasilan Rp 7 Juta Belum Tentu Bisa Ikut DP 0 Rupiah

Setelah Sandiaga menyampaikan pernyataan seperti itu, muncul kritikan. Program tersebut dinilai tidak sesuai dengan janji masa kampanye.

Baca juga: Program DP 0 Rupiah Dianggap Hanya Supaya Anies-Sandi Menang Pilkada

Terkait kritikan itu, Sandiaga mengatakan bahwa ia merasa bersyukur karena masyarakat menaruh perhatian atas programnya.

"Dulu dikritisi karena dinilai tidak mungkin, sekarang sudah bergerak (menjadi) mungkin," ujar Sandiaga.

Dia akan menyiapkan skema agar program itu bisa terwujud. Sandiaga meminta masyarakat tidak berspekulasi terlebih dahulu terhadap program itu.

"Jangan berspekulasi, setelah Oktober kami akan wujudkan, setelah final skema akhirnya. Mudah-mudahan bisa diterima masyarakat sebagai niat kami memberi akses perumahan yang terjangkau," ujar Sandiaga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com