Fraksi Hanura: DPRD DKI Butuh Aspri Bukan untuk Gagah-gagahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD DKI Jakarta, Syarifudin, menegaskan usulan penyediaan asisten pribadi untuk masing-masing anggota Dewan bukan untuk gagah-gagahan. Syarifudin mengatakan, asisten pribadi (aspri) itu nantinya juga bukan untuk mengawal anggota Dewan.

"Kami butuh aspri itu bukan untuk yang namanya mengawal kami, untuk gagah-gagahan, bukan," ujar Syarifudin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (24/7/2017).

Ia mengatakan, asisten pribadi itu akan ditempatkan di tempat-tempat yang menjadi dapil mereka. Asisten pribadi itu akan menampung aspirasi masyarakat dan bertugas menyampaikan aspirasi itu kepada anggota Dewan.

Baca juga: DPRD DKI Minta Asisten Pribadi, Sekda Sebut Tidak Sesuai Regulasi

Dengan demikian, masyarakat tidak perlu menunggu anggota Dewan reses terlebih dahulu untuk menyampaikan aspirasi.

"Kalau bukan asisten kami, ya mereka (warga) juga kurang yakin dan percaya gitu loh," ujar Syarifudin.

Ia juga menyinggung jumlah PNS DKI Jakarta yang kini sudah mencapai 72.000 orang. Padahal, jumlah ideal PNS di Jakarta sebanyak 30.000. Syarifudin mengatakan seharusnya jumlah PNS yang terlampau banyak itu justru menjadi sorotan.

"Kalau kami kan cuma 106 anggota, itu pun kami minta supaya ada orang kepercayaan kami yang menerima dan menyerap aspirasi masyarakat," kata Syarifudin.

Lihat juga: Perlukah Asisten Pribadi bagi Setiap Anggota DPRD DKI?