Saat Djarot Jawab Tudingan Diskriminasi dalam Pelarangan Motor...

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan memperluas area larangan sepeda motor dinilai bentuk diskriminasi untuk pengendara motor oleh sejumlah pihak. Setelah diterapkan, nantinya pengendara motor tidak bisa lagi melewati Jalan Sudirman.

Dua tahun sebelumnya, motor sudah dilarang melintasi Jalan M.H Thamrin sampai Jalan Medan Merdeka Barat.

Sebentar lagi area pelarangannya akan diperluas sampai Jalan Sudirman, tepatnya sampai Bundaran Senayan. Belum lagi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewacanakan larangan sepeda motor juga berlaku di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. 

Terkait keluhan terhadap kebijakan itu, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memaklumi. Meski demikian, dia meminta masyarakat untuk melihat proses uji cobanya dulu.

"Uji coba nanti mulai tanggal 12 September. Semuanya mesti protes dong, orang dibatasi mana pernah enggak protes," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (21/8/2017).

Baca: Djarot: Motor Naik ke Trotoar Anda Marah, Motornya Dibatasi Anda Marah Juga

Djarot pun tidak ingin masyarakat menilai kebijakan larangan motor sebagai bentuk diskriminasi. Sebab, kebijakan pembatasan kendaraan juga berlaku untuk roda empat. Untuk mobil, kebijakan yang diterapkan adalah ganjil genap.

"Tidak ada diskriminasi. Kendaraan roda empat juga kita beri batasan, ganjil genap kita perluas kok," kata Djarot.

Seiring dengan perluasan area larangan motor, area ganjil genap rencananya juga akan diperluas. Jalan Rasuna Said akan menjadi kawasan perluasan ganjil genap.

Djarot mengatakan kebijakan ini merupakan upaya pemerintah menekan kemacetan dan mengajak masyarakat menaiki transportasi umum.

Kata dia, Dishub dan Ditlantas Polda Metro Jaya pasti akan menyediakan jalur alternatif untuk pengendara yang tidak bisa melintasi area pelarangan.

Baca: Djarot: Tak Ada Diskriminasi, Mobil Juga Dibatasi Melalui Ganjil Genap

Awak media sempat bertanya kepada Djarot tentang risiko kemacetan yang akan berpindah ke jalur alternatif itu.

"Coba kita lihat (nanti). Masih belum toh? Masih 12 September toh. Belum-belum kok sudah bicarakan begitu," jawab Djarot.

Djarot mengakui pembangunan infrastruktur masih berlangsung saat ini. Namun, kebijakan ini tidak bisa menunggu sampai pembangunan infrastruktur selesai karena khawatir membuat kondisi jalan semakin semrawut.