Saat Warga Pulau Pari Merasa Terancam di Rumah Sendiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga Pulau Pari di Kepulauan Seribu yang lahir dan besar di pulau tersebut sama sekali tidak menduga bahwa kehidupannya akan terusik di sana. Edi Mulyono, warga pulau itu, mengatakan selama ini masyarakat hidup damai.

"Selama saya hidup di sana, baru beberapa tahun ini terjadi konflik soal lahan di Pulau Pari. Selama saya sekolah dan besar di sana, tidak pernah ada konflik itu," kata Edi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (4/10/2017).

Konflik yang dimaksud Edi adalah perebutan lahan antara warga dengan PT Bumi Pari Asri. Warga Pulau Pari mengaku sudah menghuni pulau itu turun-temurun sehingga berhak memiliki lahan tempat tinggal mereka. Namun, warga mengakui tidak memiliki dokumen legal seperti sertifikat yang bisa membuktikan kepemilikan lahannya.

Warga mengatakan, tiba-tiba PT Bumi Pari Asri muncul dan mengklaim telah membeli lahan pulau itu bertahun-tahun lalu. Perusahaan tersebut merasa pulau itu adalah miliknya.

Baca juga: Warga Pulau Pari Protes, Renovasi Rumah Sendiri Dilarang oleh PT Bumi Pari Asri

Masalah kepemilikan lahan itu berkembang pada persoalan lain. Warga Pulau Pari merasa terintimidasi dan dikriminalisasi di tanah kelahiran mereka sendiri. Mereka menduga intimidasi itu berkaitan dengan perebutan lahan.

Warga lalu mengadukan masalah itu kepada Komisi A DPRD DKI Jakarta. Komisi A mempertemukan warga dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu, PT Bumi Pari Asri, Kantor Pertanahan, dan polisi.

"Kami takut hak atas ruang hidup kami di sana hilang. Kami harap ada wakil rakyat di sini yang bisa membantu rakyatnya yang tertindas," kata Edi.

Dipidana

Ada sebuah pantai yang menjadi daya tarik wisata di Pulau Pari, yaitu Pantai Perawan. Ketua RW 04 di daerah itu, Sulaiman, mengatakan pantai tersebut dikelola masyarakat sekitar sejak lama, tanpa campur tangan pemerintah. Warga membuat kelompok pengelola sendiri, khusus untuk mengurus pantai itu.

Hal itu kini menjadi masalah. Sejumlah warga Pulau Pari yang mengelola pantai itu dipidana dengan tuduhan melakukan pungutan liar.

"Tiga orang dikatakan pungli dan sekarang malah disebut dengan pemerasan, kasusnya sudah sampai pledoi. Itu buntut perebutan lahan antara warga dan perusahaan, Pak," ujar Sulaiman.

Ada juga warga yang terkena kasus hukum dan dipenjara beberapa bulan. Setelah bebas, warga tersebut kembali dipidana dengan pasal penyerobotan pekarangan orang lain dan diancam hukuman 4 tahun penjara.

Sulaiman merasa semua itu merupakan intimidasi berupa kriminalisasi terhadap warga. Kriminalisasi, kata dia, karena ada masalah perebutan lahan antara warga dan PT Bumi Pari Asri.

Lihat juga: Bupati Kepulauan Seribu Pastikan Tak Ada Intimidasi terhadap Warga Pulau Pari

Namun hal itu dibantah Kasat Intel Polres Kepulauan Seribu AKP Awi, yang mengatakan semua proses hukum dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. Dia membantah adanya kriminalisasi terhadap warga.

"Tidak ada oknum yang mengintimidasi. Kalau ada yang intimitdasi, laporkan dan akan kami proses," kata Awi.

Tak boleh renovasi

Selain ancaman pidana, warga juga merasa terintimidasi karena kerap dilarang PT Bumi Pari Asri untuk merenovasi rumah mereka sendiri. Seorang warga pernah merenovasi bagian dapur rumahnya yang akan rubuh.

"Tetapi perusahaan larang melakukan renovasi. Mereka boleh merenovasi asalkan syaratnya menyepakati aturan sewa-menyewa dengan perusahaan," kata Edi.

Warga yang punya rumah merasa tidak perlu meminta izin kepada PT Bumi Pari Asri. Warga itu tetap merenovasi dapurnya. Setelah renovasi selesai, keesokannya rumahnya disegel.

Edi merasa warga tidak punya keleluasaan di tempat tinggalnya sendiri.

"Anehnya lagi, hanya karena renovasi dapur dan warga tidak mau mengikuti kata perusahaan, datanglah dari kelurahan untuk menyegel rumah itu," kata Edi.

Koordinator lapangan PT Bumi Pari Asri Ben Yitzhak mengatakan, perusahaannya tidak akan melarang warga untuk melakukan perbaikan rumah. Hal yang tidak boleh adalah menambah luas lahan dari lahan yang sudah ditempati warga saat ini.

Menurut Ben, pulau tersebut merupakan aset perusahaannya dan warga tidak bisa seenaknya menambah luas lahan mereka.

"Hal yang terjadi itu kadang bangunan diperbaiki malam hari, tiba-tiba paginya (luas bagunannya) melebar. Itu kan enggak sesuai, Pak. Kami mau jaga juga dong aset kami di pulau," kata Ben.

Komisi A DPRD DKI Jakarta meminta Pemkab Kepulauan Seribu bisa memberikan rasa aman kepada warga. Khusus untuk masalah perebutan lahan, Komisi A menilai harus ada rapat lanjutan khusus tentang hal tersebut.