Sandi Akan Kaji Kemungkinan Pengurangan Jumlah Penerima KJP

Kompas.com - 19/10/2017, 17:24 WIB
Warga DKI Jakarta yang menerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dapat berbelanja di Jakgrosir Pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur. Foto diambil di Jakgrosir, Jumat (8/9/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIWarga DKI Jakarta yang menerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dapat berbelanja di Jakgrosir Pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur. Foto diambil di Jakgrosir, Jumat (8/9/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno akan mengkaji kemungkinan pengurangan jumlah penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP). Sebab, ada perbedaan jumlah penerima KJP dengan jumlah penduduk tidak mampu di Jakarta.

"KJP ini udah 700.000 lebih nih (penerimanya), sedangkan warga yang enggak mampu itu cuma 400 ribu, jadi ada kelebihan."

"Kita harus pastikan bahwa KJP ini tepat sasaran. Nanti kita diskusikan (kemungkinan pengurangan penerima KJP)," ujar Sandi di Kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Kamis (19/10/2017).

Program KJP Plus yang jadi janji kampanye Sandi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan rencananya mulai direalisasikan pada 2018. Dia menyebut mekanisme distribusi program tersebut harus lebih efektif menyasar warga tidak mampu.

Baca: Sandiaga Uno Sebut Program Kartu Jakarta Pintar Sudah Bagus

"Itu nanti akan kita bicarakan di 2018 akan lebih efektif menjangkau," kata Sandi.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Adrianto mengatakan, selama ini Dinas Pendidikan DKI Jakarta mendistribusikan KJP sesuai data tunggal yang dimiliki dinasnya. Sopan mengakui jumlah penerima KJP itu harus dikaji kembali.

Dia akan berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya untuk memastikan jumlah penerima KJP itu tepat.

Baca: Penerima Kartu Jakarta Pintar Jual Kartunya Rp 400.000

"Perlu dikaji kembali, kan selama ini yang kita gunakan adalah data mandiri oleh Dinas Pendidikan, kita butuh berdasarkan data seluruhnya, semua terlibat sehingga itu yang akan dijadikan pedoman buat Dinas Pendidikan untuk menentukan berapa jumlah yang sesungguhnya penerima KJP," ujar Sopan dalam kesempatan yang sama.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kaum Miskin Kota Sekarat, Mati karena Corona atau Mati Kelaparan

Kaum Miskin Kota Sekarat, Mati karena Corona atau Mati Kelaparan

Megapolitan
Sektor Usaha yang Dikecualikan Selama PSBB Wajib Batasi Aktivitas Kerja Pegawainya

Sektor Usaha yang Dikecualikan Selama PSBB Wajib Batasi Aktivitas Kerja Pegawainya

Megapolitan
[UPDATE] 10 April, Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Tembus 1.719 Orang

[UPDATE] 10 April, Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Tembus 1.719 Orang

Megapolitan
PSBB Jakarta, Barang Nonkebutuhan Pokok Tetap Dapat Diakses di Marketplace

PSBB Jakarta, Barang Nonkebutuhan Pokok Tetap Dapat Diakses di Marketplace

Megapolitan
Anies Terbitkan Pergub soal PSBB, Dua Kegiatan Ini Masih Diperbolehkan

Anies Terbitkan Pergub soal PSBB, Dua Kegiatan Ini Masih Diperbolehkan

Megapolitan
Ingat, Perusahaan yang Masih Diizinkan Beroperasi Harus Selalu Bersih hingga Dekat dengan Fasilitas Kesehatan

Ingat, Perusahaan yang Masih Diizinkan Beroperasi Harus Selalu Bersih hingga Dekat dengan Fasilitas Kesehatan

Megapolitan
Diizinkan Tetap Buka, Beberapa Poin Harus Diperhatikan Pengelola Penyedia Makan di Masa PSBB

Diizinkan Tetap Buka, Beberapa Poin Harus Diperhatikan Pengelola Penyedia Makan di Masa PSBB

Megapolitan
Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 dan PDP di Depok Tak Memadai

Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 dan PDP di Depok Tak Memadai

Megapolitan
Denda Rp 100 Juta atau 1 Tahun Penjara bagi Pelanggar PSBB DKI Jakarta

Denda Rp 100 Juta atau 1 Tahun Penjara bagi Pelanggar PSBB DKI Jakarta

Megapolitan
Depok di Ambang Kewalahan Tangani Covid-19?

Depok di Ambang Kewalahan Tangani Covid-19?

Megapolitan
Tiga Kegiatan Ini Diperbolehkan Selama PSBB di DKI, Simak Syaratnya...

Tiga Kegiatan Ini Diperbolehkan Selama PSBB di DKI, Simak Syaratnya...

Megapolitan
Begini Pembatasan Operasional Kendaraan Pribadi Selama PSBB di Jakarta

Begini Pembatasan Operasional Kendaraan Pribadi Selama PSBB di Jakarta

Megapolitan
Pemprov DKI Jakarta Buka Peluang Kucurkan Insentif bagi Pelaku Usaha Terdampak PSBB

Pemprov DKI Jakarta Buka Peluang Kucurkan Insentif bagi Pelaku Usaha Terdampak PSBB

Megapolitan
PT KAI Akan Kembalikan Penuh Biaya Tiket Penumpang Kereta yang Kena Dampak PSBB Jakarta

PT KAI Akan Kembalikan Penuh Biaya Tiket Penumpang Kereta yang Kena Dampak PSBB Jakarta

Megapolitan
Selama PSBB, Penggunaan Kendaraan Pribadi Hanya untuk Beli Kebutuhan Pokok

Selama PSBB, Penggunaan Kendaraan Pribadi Hanya untuk Beli Kebutuhan Pokok

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X