BPTJ: Kerugian akibat Macet Jabodetabek Rp 100 Triliun per Tahun

BEKASI, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono mengatakan dari kemacetan yang terjadi saat ini di wilayah Jabodetabek mengakibatkan kerugian setiap tahunnya. Kerugiannya sendiri mencapai Rp 100 Triliun.

"Kerugian Jabodetabek itu (akibat kemacetan) Rp 100 Triliun per tahun. Kalau itu bisa diselesaikan kan luar biasa," ujar Bambang saat ditemui di Cikarang, Jumat (20/10/2017).

Ia menjelaskan, untuk mengatasi kemacetan yang kian meningkat, BPTJ akan menerapkan beberapa kebijakan. Salah satunya mengurangi angkutan berat di jalan tol.

Sejak 16 Oktober 2017, telah diberlakukan uji coba pengaturan operasional truk golongan empat dan lima di Tol Jakarta-Cikampek. Kendaraan yang dimaksudkan seperti truk kontainer dan truk gandeng.

Baca juga : Bappenas: Kerugian akibat Macet Jakarta Rp 67 Triliun Per Tahun

Saat uji coba, truk tersebut tidak diperbolehkan masuk ke dalam tol dan melintas di Tol Jakarta-Cikampek, mulai pukul 06.00 WIB hingga 09.00 WIB dari Cikampek hingga Bekasi Barat arah Jakarta.

Ketika itu pula, truk akan tertahan di kawasan industri sebelum pintu masuk tol. Setelah lima hari diterapkan, dia pekan mendatang, BPTJ akan menerapkan kebijakan tersebut di arah sebaliknya, dari arah Jakarta ke Cikampek.

"Sekarang kami mau uji coba dua arah, jadi Jakarta-Cikampek dan Cikampek-Jakarta. Karena arah dari Jakarta ke Cikampek memiliki persoalan yang sama. Niat kami baik, mau bantu pekerja yang tinggal di Jakarta, tapi kerja di kawasan industri Cikarang biar datang tepat waktu," kata Bambang.

"Jadi di Minggu depan kami akan lakukan sosialisasi untuk perjalanan truk dari Jakarta ke Cikampek selama satu minggu. Setelah itu baru kami terapkan uji coba pembatasan truk dua arah," ujarnya.

Baca juga : Kerugian akibat Macet Jakarta Rp 67 Triliun Per Tahun, Ini Kata Pemprov DKI

Bambang menjelaskan, pengaturan secara rinci masih dibicarakan. Namun, hal yang pasti, truk golongan empat dan lima tidak boleh keluar dari kawasan sebelum pukul 09.00 WIB.

Menurut dia, perlu uji coba untuk mengetahui apakah nantinya akan timbul permasalahan atau tidak.

Usai uji coba, kata Bambang, pihaknya akan membuat Peraturan Menteri.