Masalah Pemilihan Ketua RW di Pluit Pun Dilaporkan ke Sandiaga

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah warga Kelurahan Pluit, Jakarta Utara, datang ke Balai Kota DKI dan menemui Wakil Gubernur Sandiaga Uno. Mereka mengadukan masalah pemilihan ketua rukun warga (RW) yang disebut telah diintervensi Lurah Pluit.

Susana Megawati, Ketua RW 17 di Kelurahan Pluit, mengadu bahwa posisinya telah dicopot oleh Lurah Pluit. Dalam surat dari lurah, disebutkan jabatan Susana sudah berakhir.

"Tanpa melalui Forum RW, (posisi) saya diambil alih. Padahal kami sudah melalui proses pemilihan RW," kata Susana di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (15/11/2017).

Susana mengatakan,  tahapan pemiliha RW sedang dia gelar. Dia juga sedang menyosialisasikan Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2016 tentang RT dan RW. Menurut dia, seharusnya mekanismenya melalui itu.

Baca juga : Anies Minta 4 Hal dari Forum RT/RW se-DKI

"Kami lagi memikirkan bagaimana mekanisme RT dan RW ini ditangani oleh warga sendiri," kata Sandiaga setelah mendengar aduan itu.

Sandi mengatakan dia akan bertanya kepada lurah mengenai alasan keluarnya surat itu. Menurut Sandi, hal yang baik jika warga seperti Susana antusias menjadi ketua RW dan membantu menjaga lingkungan. Namun, Sandi menegaskan bahwa dia tidak menjadi backing siapapun.

"Tapi jangan bilang backing saya Bu. Saya nanti kaya gangster kalau backing-backing," kata Sandiaga.

Usai mengadu kepada Sandi, Susana bercerita lurah mencopotnya dari jabatan RW karena ada aduan dari Lembaga Masyarakat Kelurahan (LMK). Dia menolak bercerita detail, tetapi aduan LMK menyebutkan bahwa dia bukan ketua RW yang baik.

Susana merasa tidak ada warga yang mengeluhkan cara kerjanya. Dia juga menyayangkan, anggota LMK yang mengadukannya bukan warga setempat.

Susana juga menjelaskan, alasannya membawa masalah ini ke Balai Kota bukan karena mencari uang.

"Ini karena warga masih butuh saya, saya masih pegang amanah kan. Kami juga tidak digaji, kami kerja sosial," ujar Susana.