DKI Berencana Naikkan Tarif Parkir bagi Penunggak Pajak Kendaraan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Edi Sumantri mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menaikkan tarif parkir bagi penunggak pajak kendaraan bermotor. Hal itu direncanakan untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah.

"Mungkin nanti akan ada kenaikan tarif layanan (parkir) per jam untuk masyarakat yang menunggak pajak kendaraan bermotor," ujar Edi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (20/11/2017).

Edi menjelaskan, kenaikan tarif parkir bagi pengendara yang menunggak pajak memungkinkan untuk diterapkan. Sebab, pengelolaan parkir sudah terintegrasi dengan sistem pajak daerah.

"Visible karena kita udah terintegrasi sistem pengelola parkir dengan sistem informasi pajak daerah," kata dia.

Baca juga : Target Pendapatan Pajak Meningkat Rp 2 Triliun, DKI Akan Naikkan Pajak Parkir hingga Penerangan Jalan

Edi mencontohkan, saat masuk area parkir, plat nomor kendaraan akan terekam. Pajak plat nomor tersebut bisa diketahui telah lunas atau belum.

"Kalau sudah lunas pajak, normal per jam, tapi nanti yang tidak lunas pajak, maka tarif layanan parkir per jamnya akan dinaikkan. Ini sedang kita bahas berapa berapanya," ucap Edi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini berencana menaikkan tarif pajak parkir. Menurut Edi, tarif pajak yang dibebankan kepada pengelola parkir selama ini baru 20 persen, berbeda dengan Bekasi, Tangerang, dan Depok yang sudah memungut pajak parkir 25 persen.

Padahal, kata Edi, pengelola parkir di DKI dan daerah-daerah penyangga itu relatif sama. Meski tarif pajak parkir akan dinaikan, Edi menyebut tarif parkir yang dibayar masyarakat tidak akan naik.

"Kami akan menyesuaikan dengan daerah penyangga untuk yang off street. Pajak parkir di DKI menjadi 25 persen rencananya, sedang disusulkan melalui badan legislasi daerah," kata Edi.