Kompas.com - 20/11/2017, 20:46 WIB
Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Edi Sumantri di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (20/11/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIKepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Edi Sumantri di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (20/11/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorDian Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan penerimaan pajak daerah dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2018 meningkat Rp 2 triliun dari kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2018.

Target penerimaan pajak dalam RAPBD 2018 sebesar Rp 38,125 triliun. Sementara target penerimaan pajak dalam KUA-PPAS sebesar Rp 36,125 triliun.

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Edi Sumantri menjelaskan, ada 4 komponen pajak daerah yang akan dinaikan untuk mencapai target tersebut, yakni tarif pajak penerangan jalan, tarif pajak parkir, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB).

Edi menjelaskan, tarif pajak penerangan jalan yang dibebankan dalam rekening listrik warga saat ini baru 2,4 persen.

Baca juga : Pajak Parkir di Jakarta Akan Naik Jadi 30 Persen dari Tarif

Pemprov DKI rencananya akan meningkatkan tarif tersebut hingga 6 persen, seperti Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Kenaikan tarif pajak akan bervariasi, tergantung pada pemakaian kilo volt ampere (KVA).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Yang sampai 2.000 KVA itu tidak naik, tetapi 2.000-3.500 KVA naik menjadi 3 persen. Progresif, semakin menggunakan tenaga listrik besar, maka tarif pajaknya semakin naik, tapi enggak semua dipukul rata 6 persen, bertahap sesuai dengan penggunaan masyarakatnya," ujar Edi di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (20/11/2017).

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga berencana menaikkan tarif pajak parkir. Menurut Edi, tarif pajak yang dibebankan kepada pengelola parkir di Jakarta selama ini baru 20 persen, berbeda dengan Bekasi, Tangerang, dan Depok yang sudah memungut pajak parkir 25 persen.

Baca juga : Anies-Sandi Tak Akan Naikkan Pajak walau Targetkan Peningkatan PAD

Padahal, kata Edi, pengelola parkir di DKI dan daerah-daerah penyangga itu relatif sama.

"Kami akan menyesuaikan dengan daerah penyangga untuk yang off street. Pajak parkir di DKI menjadi 25 persen rencananya, sedang disusulkan melalui badan legislasi daerah," kata dia.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies: Jakarta Bersiap untuk Formula E 4 Juni 2022

Anies: Jakarta Bersiap untuk Formula E 4 Juni 2022

Megapolitan
Cek Sumur Resapan, Pemkot Jakpus Akan Inspeksi ke Gedung Pemerintah dan Swasta

Cek Sumur Resapan, Pemkot Jakpus Akan Inspeksi ke Gedung Pemerintah dan Swasta

Megapolitan
Kebakaran Permukiman Padat di Krendang, Ratusan Warga Mengungsi

Kebakaran Permukiman Padat di Krendang, Ratusan Warga Mengungsi

Megapolitan
Jakarta Resmi Ditetapkan Jadi Tuan Rumah Formula E 2022

Jakarta Resmi Ditetapkan Jadi Tuan Rumah Formula E 2022

Megapolitan
Kasus Kabur dari Karantina, Oknum TNI Sudah Ditindak, Rachel Vennya Belum Diperiksa

Kasus Kabur dari Karantina, Oknum TNI Sudah Ditindak, Rachel Vennya Belum Diperiksa

Megapolitan
UPDATE 15 Oktober: 7 Kasus Baru Covid-19 di Depok

UPDATE 15 Oktober: 7 Kasus Baru Covid-19 di Depok

Megapolitan
Kisah Heroik Petugas Damkar Selamatkan Siswi dari Reruntuhan Beton, Tangis Pecah Saat Misi Selesai

Kisah Heroik Petugas Damkar Selamatkan Siswi dari Reruntuhan Beton, Tangis Pecah Saat Misi Selesai

Megapolitan
Manajemen Subway Citos Diberi Teguran Tertulis karena Timbulkan Kerumunan

Manajemen Subway Citos Diberi Teguran Tertulis karena Timbulkan Kerumunan

Megapolitan
Polres Jakarta Barat Telusuri Legalitas dan Aktivitas 7 Perusahaan Pinjol di Jakbar

Polres Jakarta Barat Telusuri Legalitas dan Aktivitas 7 Perusahaan Pinjol di Jakbar

Megapolitan
Pemerintah Diminta Lindungi Pasar Muamalah bagi Penerima Zakat agar Tak Diserang Buzzer

Pemerintah Diminta Lindungi Pasar Muamalah bagi Penerima Zakat agar Tak Diserang Buzzer

Megapolitan
Korban Kebakaran di Krendang Mengungsi di Dua Lokasi

Korban Kebakaran di Krendang Mengungsi di Dua Lokasi

Megapolitan
Orangtua Belum Izinkan Anaknya Belajar di Sekolah, 5 SMP Swasta di Kota Tangerang Belum Gelar PTM

Orangtua Belum Izinkan Anaknya Belajar di Sekolah, 5 SMP Swasta di Kota Tangerang Belum Gelar PTM

Megapolitan
Fakta Penangkapan Direktur TV Swasta, Disebut Sebarkan Konten Provokatif di YouTube dan Raup Untung Miliaran

Fakta Penangkapan Direktur TV Swasta, Disebut Sebarkan Konten Provokatif di YouTube dan Raup Untung Miliaran

Megapolitan
Korban Kebakaran di Krendang Dapat Bantuan Makan 2 Kali Sehari

Korban Kebakaran di Krendang Dapat Bantuan Makan 2 Kali Sehari

Megapolitan
Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran Permukiman di Tambora

Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran Permukiman di Tambora

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.