Komite PK Jadikan Kasus Sumber Waras dan Cengkareng sebagai Pelajaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, telah mengumumkan nama lima orang yang masuk dalam Komite Pencegahan Korupsi (Komceko) DKI. Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto didaulat menjadi ketuanya.

Fokus kerja salah satu bidang dalam Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) ini adalah mencegah tindak pidana korupsi dalam berbagai proses pemerintahan di DKI Jakarta.

Kamis (4/1/2017) kemarin, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno melaporkan  perkembangan kasus pembelian lahan Cengkareng Barat dan Sumber Waras kepada Bambang Widjojanto. Ia mengatakan, hal ini dilakukan agar Komceko mencegah kasus semacam itu terulang. Ia berharap kasus pembelian lahan di DKI tak lagi menjadi temuan BPK (badan pemeriksa keuangan).

Baca juga : Sandiaga Laporkan soal Sumber Waras dan Lahan Cengkareng ke KPK DKI

Pembelian lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) dan Cengkareng sempat menuai kontroversi. BPK menilai ada ketidakcermatan Pemprov DKI dalam proses pembelian lahan tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah memanggil mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan sejumlah jajarannya untuk memberikan penjelasan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pembelian lahan Sumber Waras. Dugaan tersebut akhirnya gugur karena tindak pidana tidak ditemukan.

Pembelian lahan Cengkareng menjadi masalah karena setelah ditelusuri, lahan yang dibeli Pemprov DKI tersebut masih merupakan aset milik Pemprov DKI sendiri.

Sandi meminta Komceko mengawasi proses pembelian lahan oleh Pemprov DKI di kemudian hari. Dengan demikian, anggaran terserap dan tidak ada unsur korupsi di dalamnya.

Fokus Komceko

Pengawasan terhadap proses pembelian lahan oleh Pemprov DKI ini menjadi salah satu fokus kerja Komceko. Bambang mengatakan, timnya akan mengintegrasikan mulai dari sistem planning budgeting hingga evaluating process.

"Itu harus semuanya (proses dan evaluasi) satu, itu satu tarikan, kalau sistem manajemennya harus begitu," kata dia, Kamis.

Bambang mengatakan, salah satu hal yang menyebabkan tindak korupsi dalam berbagai pengeluaran daerah adalah pembayaran secara tunai. Menurut pengalamannya saat menjabat sebagai Wakil Ketua KPK, sebagian besar isu korupsi ada di APBN-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan) atau APBD-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan).

"Karena di saat injury time ya, kan dilihat aja salah satunya kan Sumber Waras, dikasih apa? cash. Di akhir Desember itu adalah modus dan itu pola emang di sini," kata dia.

"Rekomendasinya adalah saya akan menggunakan (kasus) cash itu sebagai proses pembelajaran agar tidak terulang lagi," ujar Bambang.