Pemprov DKI Integrasikan Data Melalui "Jakarta Satu"

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI meluncurkan program satu peta, satu data, dan satu kebijakan yang terangkum dalam program "Jakarta Satu".

Melalui program itu Pemprov DKI akan mengintegrasikan data-data dari sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi sebuah data base yang disebut big data untuk berbagai tujuan.

"Dengan data base itu nanti bisa digunakan untuk berbagai kepentingan. Salah satunya untuk meningkatkan penerimaan daerah," ujar Ketua Komite Pencegahan Korupsi (Komite PK) Jakarta, Bambang Wijojanto, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Bambang mengatakan, program itu dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi melalui kontrol terhadap pendapatan daerah. Menurut dia, pencegahan korupsi seharusnya tak hanya berfokus pada pengeluaran daerah, tetapi pada pendapatan daerah.

Baca juga : DKI Jakarta Manfaatkan Big Data untuk Layani Warga

"Jadi kalau kemudian dengan big data yang ada, sebenarnya kita tidak hanya mengintegrasikan semua data yang ada di SKPD, tapi juga kita bisa menggunakan semua data itu sebagai bagian untuk mengontrol, memproses yang akan terjadi di SKPD termasuk penerimaan daerah," paparnya.

Dalam tahap awal, lima macam data dari sejumlah SKPD telah diintegrasikan. Data itu antara lain peta dasar dan data air tanah dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertahanan DKI Jakarta, data pajak dan retribusi dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, data aset dari Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta, dan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI.

Bambang menjelaskan, integrasi data tersebut akan dikemas dalam bentuk visual sehingga masyarakat dapat dengan mudah turut melakukan kontrol terhadap data yang telah diintegrasikan.

"Data yang kita lihat bahwa di Jakarta ini dipetakan memlalui data visual. Kita bisa tahu mana daerah-daerah merah karena dia belum pajak PBB misalnya," sebutnya.

Soft launching program itu dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, hari ini di Balai Agung, Balai Kota, DKI Jakarta. Hadir dalam acara itu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) Saut Situmorang, Kepala BPRD DKI Edi Sumantri, perwakilan anggota DPRD DKI, dan pejabat Pemprov DKI lainnya.