Ketua Fraksi PDI-P: Penutupan Jalan Jatibaru Kebijakan "One Man Show"

Kompas.com - 23/02/2018, 11:30 WIB
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono. Jessi Carina Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono.

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai, penutupan Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, merupakan kebijakan sepihak yang diambil Pemprov DKI Jakarta.

"Makanya selalu saya katakan ini, kan, kebijakan yang sepihak, kebijakan one man show," ujar Gembong saat dihubungi, Jumat (22/3/2018).

Menurut Gembong, seharusnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya sebelum mengambil kebijakan tersebut.

"Kebijakan yang diputuskan Pak Anies dan Pak Sandi itu kelihatan tidak koordinasi, terbukti dengan adanya rekomendasi dari Ditlantas Polda Metro Jaya yang merekomendasikan dibuka kembali Jalan Jatibaru. Artinya, perencanaan itu tidak dilakukan atas koordinasi dengan stakeholder yang lain," kata Gembong.


Baca juga: Polisi Pun Tak Bisa Hentikan Penutupan Jalan Jatibaru...

Atas dasar itu, Gembong menilai wajar jika akhirnya Anies dilaporkan ke polisi karena permasalahan tersebut.

Sekretaris Jenderal Cyber Indonesia Jack Boyd Lapian melaporkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya terkait kebijakan Pemprov DKI yang menutup Jalan Jatibaru di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Laporan tersebut dibuat pada Kamis (22/2/2018) pukul 21.00 dan diterima dengan nomor registrasi LP/995/II/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 22 Februari 2018.

Dalam laporannya, Cyber Indonesia menduga adanya pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia tentang Jalan dalam penutupan Jalan Jatibaru tersebut.

Baca juga: Anies Baswedan Dilaporkan ke Polisi Terkait Penutupan Jalan Jatibaru

Menurut Jack, pihaknya melaporkan Anies tetapi tidak melaporkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno karena menilai Anies selaku Gubernur memiliki otoritas lebih besar terkait kebijakan penataan Tanah Abang.

"Kami tidak melaporkan Wagub karena menurut kami Gubernur memiliki otoritas lebih besar dalam kebijakan penataan Tanah Abang," ucap Jack ketika dihubungi, Jumat (23/2/2018).

Baca juga: Dilaporkan ke Polisi soal Penutupan Jatibaru, Anies Lempar Senyum

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setelah Jadi Sorotan, PKL di Depan Pos Damkar Tanah Abang Ditertibkan

Setelah Jadi Sorotan, PKL di Depan Pos Damkar Tanah Abang Ditertibkan

Megapolitan
Subsidi Dipangkas, Dirut MRT Akan Gencarkan Bisnis Non-Tiket Kereta

Subsidi Dipangkas, Dirut MRT Akan Gencarkan Bisnis Non-Tiket Kereta

Megapolitan
5 Fakta Tuduhan Politikus PDI-P terhadap Politikus PSI soal Penyebaran Materi Rapat

5 Fakta Tuduhan Politikus PDI-P terhadap Politikus PSI soal Penyebaran Materi Rapat

Megapolitan
BMKG: Mayoritas Wilayah Jabodetabek Berawan Hari Ini

BMKG: Mayoritas Wilayah Jabodetabek Berawan Hari Ini

Megapolitan
Keberangkatan KRL Rute Bekasi Ditambah Lagi Setelah Perubahan Jadwal Bikin Penumpang Menumpuk di Stasiun

Keberangkatan KRL Rute Bekasi Ditambah Lagi Setelah Perubahan Jadwal Bikin Penumpang Menumpuk di Stasiun

Megapolitan
Tunggak Pajak 4 Tahun, Mobil Bergambar Macan Juga Kelabui Petugas dengan Pelat Nomor Palsu

Tunggak Pajak 4 Tahun, Mobil Bergambar Macan Juga Kelabui Petugas dengan Pelat Nomor Palsu

Megapolitan
Sumber Api yang Bakar 4 Lantai di Mal Lokasari Berasal dari Bekas Diskotek Miles

Sumber Api yang Bakar 4 Lantai di Mal Lokasari Berasal dari Bekas Diskotek Miles

Megapolitan
Masih Ada 168 Mobil Mewah Lagi yang Belum Bayar Pajak di Jakarta Utara

Masih Ada 168 Mobil Mewah Lagi yang Belum Bayar Pajak di Jakarta Utara

Megapolitan
Setelah Putri Ma'ruf Amin, Benyamin Juga Kembalikan Formulir Penjaringan ke Hanura

Setelah Putri Ma'ruf Amin, Benyamin Juga Kembalikan Formulir Penjaringan ke Hanura

Megapolitan
Kesadaran PNS Jakarta Timur Dinilai Masih Kurang soal Larangan Bawa Kendaraan Tiap Jumat Pekan Pertama

Kesadaran PNS Jakarta Timur Dinilai Masih Kurang soal Larangan Bawa Kendaraan Tiap Jumat Pekan Pertama

Megapolitan
Komisi B DPRD DKI Duga Ada Anggaran Ganda untuk Pembangunan LRT Jakarta

Komisi B DPRD DKI Duga Ada Anggaran Ganda untuk Pembangunan LRT Jakarta

Megapolitan
Malam Ini hingga Besok, Wilayah Kalideres dan Pegadungan Alami Gangguan Suplai Air

Malam Ini hingga Besok, Wilayah Kalideres dan Pegadungan Alami Gangguan Suplai Air

Megapolitan
19 Mobil Mewah di Apartemen Regata Dipasangi Stiker Belum Bayar Pajak

19 Mobil Mewah di Apartemen Regata Dipasangi Stiker Belum Bayar Pajak

Megapolitan
Ruang UKM di Universitas Pancasila Masih Digunakan Pascapenggerebekan

Ruang UKM di Universitas Pancasila Masih Digunakan Pascapenggerebekan

Megapolitan
Tol Serpong-Cinere Ditargetkan Beroperasi Tahun Depan, Airin: Semoga Tercapai Target

Tol Serpong-Cinere Ditargetkan Beroperasi Tahun Depan, Airin: Semoga Tercapai Target

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X