Kadis Perumahan Tegaskan, Program DP 0 Rupiah Tidak Bisa Rumah Tapak

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan mengatakan, sulit menyediakan rumah tapak dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Sedangkan, skema FLPP inilah yang digunakan untuk program rumah DP 0 rupiah.

"Kalau di Jakarta itu harus rumah susun. Kalau bukan rumah susun jangan harap bisa masuk FLPP," ujar Agustino ketika dihubungi, Rabu (28/2/2018).

Hal ini terkait dengan rumah tapak di Rorotan yang awalnya disebut-sebut sebagai rumah DP 0 rupiah. Ternyata, rumah tersebut tidak menggunakan skema FLPP sehingga berbeda dengan rumah DP 0 rupiah.

Agustino mengatakan, harga rumah tapak dalam skema FLPP adalah Rp 140 juta. Harga rumah tapak di Rorotan lebih dari itu.

Baca juga : Belum Cocok Skema Harga, Groundbreaking Rumah DP 0 Rupiah di Rorotan Ditunda

Dia meyakini tidak ada developer yang bisa membangun rumah tapak dengan harga tersebut di Jakarta. Termasuk rumah tapak yang dibangun PT Nusa Kirana di kawasan Rorotan yang harga tanahnya tidak setinggi di pusat Jakarta.

Baca juga : DKI: Pengembang Bangun Sendiri Rumah Tapak DP 0 di Rorotan, Tidak Ada Rekomendasi Pemda

"Ini sudah di ujung paling ujung lho, perbatasan dengan Bekasi, Rorotan. Masih belum mampu juga tutupin biayanya. Jadi kalau Rp 140 juta itu mungkin kalau mau di bangun di mana? Di Kendari, misalnya," ujar Agustino.

Meski demikian, Agustino mengatakan developer tetap bisa ikut menyediakan rumah DP 0 dengan skema FLPP. Asalkan bukan dalam bentuk rumah tapak melainkan rumah susun.

Baca juga : Ini Penampakan Rumah Tapak DP 0 Rupiah di Rorotan