Dirut PD Dharma Jaya Ungkap Masalah Internal DKI karena Sudah Mentok

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati mengatakan, awalnya dia tak ingin mengungkapkan masalah dana subsidi pangan ke publik. Dia akhirnya membeberkan hal itu ke publik karena masalahnya sudah gawat.

"Kalau ngomong nggak punya duit boleh dong, udah mentok ke tembok, terpaksa kami ngomong," kata Marina saat ditemui di kantornya, Jumat (16/3/2018).

Dia tak ingin, dengan mengungkap masalah internal ke publik, hubungannya dengan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terganggu. Ia menyatakan sudah lama bekerja sama dengan SKPD.

"Saya ini kan sahabatan sama Pak Michael (Michael Rolandi, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah), Pak Jaja (Darjamuni, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan)," ujar Marina.

Masalah utama, kata Marina, hanya soal uang yang tak kunjung cair. Ia mempertanyakan mengapa di tahun ketiga program subsidi pangan ini birokrasi menjadi rumit. Rumitnya birokrasi itu membuat Marina ditagih dan diteror oleh para supplier PD Dharma Jaya.

"Masalah saya cuma uang, kenapa nggak cair-cair. Dharma Jaya nggak punya uang. Udah itu aja," kata Marina.

Baca juga : Masalah Pangan Murah yang Berujung Pengunduran Diri Dirut Dharma Jaya

PD Dharma Jaya merupakan BUMD DKI yang memegang peran vital untuk menstabilkan harga daging dan ayam. Dharma Jaya juga bertanggung jawab menyukseskan program pangan murah yang digagas Pemprov DKI.

Masalah pangan itu bermula pada November 2017, ketika PD Dharma Jaya menjadi salah satu BUMD yang tidak akan diberikan penyertaan modal daerah (PMD) pada tahun 2018. PMD yang awalnya diajukan oleh PD Dharma Jaya adalah Rp 39 miliar.

Namun atas arahan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, PD Dharma Jaya dan beberapa BUMD lainnya tidak diberikan PMD. Alasannya, supaya BUMD ini bisa mandiri tanpa terus menerus mendapatkan suntikan dana dari pemerintah.

Alih-alih mandiri, PD Dharma Jaya malah tidak bisa membeli stok daging subsidi untuk penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP). Selama ini dengan subsidi itu, pemegang KJP bisa membeli daging sapi dan daging ayam dengan harga murah.

Marina merasa tidak adil jika PD Dharma Jaya harus memutar otak mencari sumber dana lain untuk membeli daging subsidi akibat pencabutan PMD. Sebab hal itu bukan demi kepentingan bisnis PD Dharma Jaya melainkan untuk kepentingan warga kurang mampu.

Jika untuk alasan kemandirian, Marina mengaku siap berkembang tanpa PMD, tetapi dalam konteks bisnis. Saat itu, Marina mengatakan masih bisa menggunakan dana public service obligation (PSO) untuk membeli daging. Namun pada rapat badan anggaran (banggar) di Komisi C, pada 21 November 2017, Marina menumpahkan kekhawatirannya atas stok daging subsidi tanpa ada PMD.

Dia meminta pencairan PSO bisa dipercepat. Jika benar tak diberi PMD, PSO menjadi cara satu-satunya untuk membeli daging bersubsidi.

Kekhawatiran Marina jadi kenyataan. Dua minggu usai rapat itu, Marina mengajukan proposal untuk pencairan PSO. Namun, PSO senilai Rp 41 miliar yang dijanjikan Sandiaga tak juga turun.

Akibatnya, Marina harus memutar otak agar tetap bisa menyediakan daging. Padahal, permintaan ayam di awal 2018 melonjak dari tahun sebelumnya, yaitu mencapai 225 ton per bulan.

Ayam-ayam itu dijual sebulan sekali seharga Rp 8.000 per ekor ke pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP), petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU), pekerja harian lepas (PHL), penyedia jasa lainnya orang perorangan (PJLP), penghuni rumah susun, lansia, penyandang disabilitas, serta buruh berpenghasilan UMP.

Baca juga : Kepala BPKD: Subsidi Daging untuk PD Dharma Jaya Sudah Cair

Berbagai cara Marina lakukan mulai dari menguras kas PD Dharma Jaya di bank hingga habis dan meminta tolong Bank DKI agar meminjamkan modal ke supplier Dharma Jaya yang UMKM. Namun PSO maupun dana reimburse sejak bulan Desember tak juga cair.