Masalah Pangan Murah yang Berujung Pengunduran Diri Dirut Dharma Jaya

JAKARTA, KOMPAS.com - Di balik tingginya permintaan daging ayam dalam program subsidi pangan murah, ada kesusahan PD Dharma Jaya selaku BUMD yang bertugas menyuplai daging dan ayam bagi warga Ibu Kota.

Kesusahan ini pula yang akhirnya mendorong Direktur Utamanya, Marina Ratna Dwi Kusumajati, berniat mundur dari jabatannya.

"Saya pikir saya bisa berkarya di tempat lain. Yang bisa mendukung... Saya mau mendukung pemerintah untuk pemerintah ini menjadi baik. Saya ingin juga bekerja buat rakyat! Saya ingin... Tapi yang mana? Yang seperti apa, kalau sayanya kerja sendiri akhirnya mentok?" kata Marina kepada wartawan, Kamis (15/3/2018).

Masalah pangan ini bermula pada November 2017, ketika PD Dharma Jaya menjadi salah satu BUMD yang tidak akan diberikan penyertaan modal daerah (PMD) pada tahun 2018. PMD yang awalnya diajukan oleh PD Dharma Jaya adalah sebesar Rp 39 miliar.

Baca juga : Dirut PD Dharma Jaya: Saya Tidak Pernah Menangis ke Pak Sandi, Saya Mengundurkan Diri!

Namun atas arahan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, PD Dharma Jaya dan beberapa BUMD lainnya tidak diberikan PMD. Alasannya, supaya BUMD ini bisa mandiri tanpa terus menerus mendapatkan suntikan dana dari pemerintah.

Alih-alih mandiri, PD Dharma Jaya malah tidak bisa membeli stok daging subsidi untuk penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP). Selama ini dengan subsidi itu, pemegang KJP bisa membeli daging sapi dan daging ayam dengan harga murah.

Marina merasa tidak adil jika PD Dharma Jaya harus memutar otak mencari sumber dana lain untuk membeli daging subsidi akibat pencabutan PMD ini. Sebab ini bukan demi kepentingan bisnis PD Dharma Jaya melainkan untuk kepentingan warga kurang mampu.

KOMPAS.com/Akhdi Martin Pratama Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno

Jika untuk alasan kemandirian, Marina mengaku siap berkembang tanpa PMD, tetapi dalam konteks bisnis.

Saat itu, Marina mengaku masih bisa menggunakan dana public service obligation (PSO) untuk membeli daging. Namun pada rapat banggar di Komisi C, Selasa (21/11/2017), Marina menumpahkan kekhawatirannya atas stok daging subsidi tanpa ada PMD.

Baca juga : Kesulitan Subsidi Daging, Dirut PD Dharma Jaya Keluhkan Lambatnya Kinerja SKPD DKI

Dia meminta pencairan PSO bisa dipercepat. Jika benar tak diberi PMD, PSO menjadi cara satu-satunya untuk membeli daging subsidi KJP.

Benar saja, kekhawatiran Marina berubah jadi kenyataan. Dua minggu usai rapat itu, Marina mengajukan proposal untuk pencairan PSO. Namun, PSO senilai Rp 41 miliar yang dijanjikan Sandi tak juga turun.

Akibatnya, Marina harus memutar otak agar tetap bisa menyediakan daging. Padahal, permintaan ayam di awal 2018 ini melonjak dari tahun sebelumnya, mencapai 225 ton per bulan.

Ayam-ayam ini dijual sebulan sekali seharga Rp 8.000 per ekor ke pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP), petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU), pekerja harian lepas (PHL), penyedia jasa lainnya orang perorangan (PJLP), penghuni rumah susun, lansia, penyandang disabilitas, serta buruh berpenghasilan UMP.

Baca juga : Kata Sandiaga, PSO untuk Dharma Jaya Tak Kunjung Cair karena Hal Ini

Berbagai cara ia lakukan mulai dari menguras kas PD Dharma Jaya di bank hingga habis, hingga meminta tolong Bank DKI agar meminjamkan modal ke supplier Dharma Jaya yang UMKM. Namun PSO maupun reimburse sejak bulan Desember tak juga cair.

"Pertanyaan saya ini masuk akal nggak begini (pencairan dana PSO dan reimburse tertunda sejak November)? Saya kalau mau dijatuhkan bukan dengan cara begini. Ini kan pasar terus-terusan minta ayam!" kata Marina.