Marina tak mengerti mengapa Pemprov DKI di bawah Anies-Sandi tak bisa bekerja cepat dan berkoordinasi baik. Ia pun memilih mundur, karena tak sanggup jika harus berjuang sendiri memikirkan cara menyediakan ayam murah bagi warga Jakarta.
Pejabat bantah
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (KPKP) Darjamuni membantah pihaknya lamban bekerja. Dinas KPKP bertugas memverifikasi dan memberi rekomendasi ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) untuk pencairan dana. Kata Darjamuni, pihaknya lama karena Dharma Jaya sendiri yang tak bisa melengkapi administrasi.
"Kenapa saya belum verifikasi, mungkin ya yang belum karena datanya nggak lengkap," kata Darjamuni.
Kepala BPKD Michael Rolandi juga membantah pihaknya mempersulit PD Dharma Jaya. Michael menyebut surat pengajuan pencairan PSO PD Dharma Jaya baru masuk ke Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) pada 27 Februari.
Baca juga : Kadis KPKP Tuding Balik Dirut Dharma Jaya yang Tak Lengkapi Berkas
Michael mengatakan, BPKD kemudian memeriksa dokumennya dan menemukan ada yang belum sesuai. Surat pengajuannya masih mengacu kepada peraturan gubernur yang lama.
Surat pengajuan dikembalikan untuk diperbaiki. Baru 13 Maret kemarin, BPKD menerima kembali pengajuan pencairan subsidi daging PD Dharma Jaya.
"Jadi kenapa belum cair ya kan memang prosesnya baru masuk ke BPKD kemarin itu," kata Michael.
Sandiaga minta marina sabar
Terkait pengunduran diri Marina, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengakui Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati mengajukan pengunduran diri.
Namun, Sandiaga meminta Marina mengurungkan niat itu. Sebab, menurut Sandiaga, Marina merupakan salah satu dirut BUMD yang baik.
Bu Marina ini salah satu CEO yang paling baik, ya, menurut saya di BUMD. Mungkin dari sekian banyak BUMD yang perempuan cuma Bu Marina (dirut BUMD) kalau enggak salah," ujar Sandiaga.
Menurut dia, seharusnya Marina bisa berkomunikasi baik dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (KPKP) DKI Jakarta Darjamuni dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta Michael Rolandi.
“Jadi menurut saya kalau beliau bisa lebih sabar menghadapi dan mudah-mudahan bisa ngomong, kan, ini Pak Djaja dan Pak Michael teman-teman Bu Marina sebelum saya, saya, kan, orang baru di sini. Jadi mestinya komunikasinya bisa lebih lancar ke depan,” katanya.
Baca juga : Tak Diberi Modal dan Subsidi Telat, Kekhawatiran Dharma Jaya yang Jadi Nyata...
Masalah pangan subsidi itu bermula sejak akhir tahun 2017 ketika Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Anies-Sandi tidak memberikan penyertaan modal daerah (PMD) ke Dharma Jaya.