JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bestari Barus marah begitu mengetahui Dinas Sumber Daya Air ingin mencoret anggaran pengadaan lahan untuk penyimpanan alat berat.
Bestari mengatakan pencoretan anggaran itu bisa menjadi sisa lebih penggunaan anggaran (silpa).
"Pokoknya jangan dibalikin anggarannya, jadi silpa jahat itu. Super jahat silpa ini," ujar Bestari dalam rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (8/8/2018).
Baca juga: LKPJ DKI 2017 Disahkan, Besarnya Silpa dan Banyaknya Plt Jadi Sorotan
Adapun, anggaran yang akan dicoret nilainya mencapai Rp 450 miliar.
Bestari mengatakan, selama ini masyarakat tidak pernah diberi dispensasi untuk tidak membayar pajak.
Namun, pemerintah justru seenaknya memutuskan tidak melakukan pembangunan.
Baca juga: Fraksi Gerindra Kritik Pemanfaatan Silpa oleh Pemprov DKI
Kepala Bagian Pembebasan Lahan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Yuliandi mengatakan, pihaknya sudah melakukan pengadaan lahan sesuai prosedur.
Namun, pada saat pelaksanaan, hanya satu kandidat yang muncul untuk menawarkan lahan.
Baca juga: Ahok: Begitu Diaudit BPK, Silpa pada APBD DKI 2015 Hanya Rp 3 Triliun
Yuliandi khawatir hal ini malah menjadi temuan.
"Kandidatnya cuma satu yang muncul. Apa enggak perlu hati-hati saya, Pak? Baru belakangan muncul kandidat lain, tetapi sampai detik ini saya juga tidak dapat datanya, Pak," kata Yuliandi.
Mendengar penjelasan Yuliandi, Bestari mengatakan, anggota Dewan tidak ingin tahu masalah teknis yang terjadi di lapangan.
Baca juga: Banggar DPRD DKI Perkirakan Asumsi Silpa Pemprov DKI Bertambah
Pihaknya tetap bersikukuh agar anggaran tersebut tidak dicoret. Akhirnya, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Iman Satria memutuskan menghentikan sementara rapat tersebut.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.