Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demo Ditunda, Garda Sebut Ojek "Online" Akan "Off Bid" pada 18 Agustus

Kompas.com - 16/08/2018, 18:15 WIB
Rindi Nuris Velarosdela,
Kurnia Sari Aziza

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penanggung jawa aksi 188 Yohannes Ben mengatakan, ojek online akan melakukan aksi off bid atau mematikan aplikasi pada 18 Agustus.

Aksi off bid, lanjut dia, dilakukan sebagai wujud tuntutan pengemudi ojek online kepada aplikator untuk menaikkan tarif pengemudi per kilometer.

"Kami sudah sepakat melakukan aksi off bid 18 Agustus di seluruh Indonesia karena ini aksi masif yang pasti dilakukan serentak, sedangkan aksi demo 188 kami tunda," ujar Yohannes di Kantor Sekretariat Garda, Jakarta Pusat, Kamis (16/8/2018).

Baca juga: Garda Sebut Demo Ojek Online Saat Pembukaan Asian Games Ditunda

Yohannes menuturkan aksi off bid rencananya akan diperpanjang menjadi tiga hari hingga 20 Agustus.

"Kami masih rapatkan apakah tiga hari atau satu hari saja. Yang pasti tanggal 18 Agustus seluruh ojek online mematikan aplikasi," kata dia. 

Ia mengatakan, kerugian off bid pada 18 Agustus tidak sebanding dengan kerugian pengemudi ojek online akibat tarif per kilometer yang dinilai tidak manusiawi.

Baca juga: Kisah Pejalan Kaki Dipukul Ojek Online tetapi Belum Mau Lapor Polisi

"Tentang rugi atau enggak, kami sudah rugi banyak selama ini karena tarif yang diberikan tidak manusiawi, tidak sesuai dengan hidup layaknya seorang driver," tutur Yohannes.

Seperti diketahui, Presidium Gerakan Aksi Roda Dua (Garda) memutuskan menunda aksi demo 188 pada pembukaan pagelaran Asian Games, 18 Agustus mendatang.

Keputusan penundaan aksi sebagai bentuk dukungan ojek online menjaga nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Baca juga: Dipukul dan Ditendang di Trotoar, Pejalan Kaki Tak Laporkan Ojek Online ke Polisi

Sebelumnya, aksi 188 direncanakan mengusung dua tuntutan utama. Tuntutan pertama adalah mengembalikan tarif normal ojek online.

Pada 2012-2015 tarif per kilometer adalah Rp 3.000, sedangkan saat ini tarif telah diturunkan menjadi Rp 1.200 per kilometer.

Tuntutan kedua adalah meminta pemerintah untuk segera menerbitkan payung hukum bagi para ojek online.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com