Pilpres dan Pileg Berbarengan, Alasan DPRD DKI Setujui Anggaran Rp 11 Miliar

Kompas.com - 09/09/2018, 16:22 WIB
Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (9/9/2018).KOMPAS.com/NURSITA SARI Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (9/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI menyetujui anggaran kegiatan sosialisasi pemilihan umum ( pemilu) sebesar Rp 11 miliar karena pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) berlangsung berbarengan pada 2019.

Taufik menyebut, masyarakat harus diberi pemahaman soal penyelenggaraan pemilu 2019 yang berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga harus turut berperan menyosialisasikan pemilu tersebut, mengingat Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki keterbatasan dalam melakukan sosialisasi.

"(Masyarakat) perlu diberikan pemahaman karena ini kan pemilu yang baru, serentak eksekutif bersama legislatif. Jadi, perlu penjelasan yang sering kepada rakyat Jakarta dari berbagai pihak. KPU terbatas, kan kita punya kewajiban juga di Jakarta," ujar Taufik di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (9/9/2018).

Baca juga: Sempat Dipertanyakan, Anggaran Sosialisasi Pemilu 2019 Rp 11 Miliar Akhirnya Disetujui DPRD DKI

Anggaran Rp 11 miliar itu tercantum dalam pos anggaran sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang programnya sudah direncanakan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2018.

Selain sosialisasi di sisa tahun anggaran 2018, kata Taufik, sosialisasi pemilu ini juga harus dilakukan pada 2019, sebelum pencoblosan berlangsung pada April 2019.

Oleh karena itu, anggaran sosialisasi yang sama akan dianggarkan dalam APBD 2019.

Dengan penyelenggaraan sosialisasi yang berlanjut di 2019, diharapkan minimal satu orang perwakilan di 31.000-an RW di Jakarta tersosialisasi. Perwakilan dari RW itu yang nantinya akan melanjutkan sosialisasi pemilu di lingkungannya.

"Memang 16.000 (target peserta sosialisasi hingga akhir 2018). Mungkin nanti Januari sampai Maret (2019) bisa 16.000 lagi, dari seluruh RW-lah minimal. Sampai dengan sebelum April 2019 mestinya tembus 31.000," kata Taufik.

DPRD DKI Jakarta akhirnya menyetujui anggaran kegiatan sosialisasi pemilu sebesar Rp 11 miliar dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2018, Jumat (7/9/2018).

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengetuk palu tanda disetujuinya anggaran itu, setelah mendengarkan penjelasan eksekutif bahwa sosialisasi dibutuhkan mengingat indeks demokrasi di Jakarta menurun.

Sebelum menyetujui anggaran itu, DPRD DKI Jakarta sempat mempersoalkan nilainya yang naik drastis dari hanya Rp 3,8 miliar pada program sosialisasi pemilu yang dilakukan sebelumnya.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Selain yang Dinyanyikan Wali Kota Depok, Dishub Siapkan Lagu Lain untuk di Lampu Merah

Selain yang Dinyanyikan Wali Kota Depok, Dishub Siapkan Lagu Lain untuk di Lampu Merah

Megapolitan
'Seabrek' Tugas Pemadam Kebakaran: Padamkan Api, Tangkap Biawak hingga Melepas Cincin

"Seabrek" Tugas Pemadam Kebakaran: Padamkan Api, Tangkap Biawak hingga Melepas Cincin

Megapolitan
Lagu yang Disetel di Lampu Merah, Bukan untuk Atasi Macet atau Hibur Warga...

Lagu yang Disetel di Lampu Merah, Bukan untuk Atasi Macet atau Hibur Warga...

Megapolitan
Penjelasan Dishub Soal Lagu Wali Kota Depok yang Akan Disetel di Lampu Merah

Penjelasan Dishub Soal Lagu Wali Kota Depok yang Akan Disetel di Lampu Merah

Megapolitan
Pimpinan Pansus Wagub DKI Dukung Fraksi Demokrat yang Mau Laporkan Politisi PSI

Pimpinan Pansus Wagub DKI Dukung Fraksi Demokrat yang Mau Laporkan Politisi PSI

Megapolitan
Bicara Politik Uang dalam Pemilihan Wagub DKI, PSI Bingung Fraksi Demokrat yang Tersinggung

Bicara Politik Uang dalam Pemilihan Wagub DKI, PSI Bingung Fraksi Demokrat yang Tersinggung

Megapolitan
Sampaikan Duplik, Jokdri Berkukuh Tak Bersalah dalam Kasus Perusakan Barang Bukti

Sampaikan Duplik, Jokdri Berkukuh Tak Bersalah dalam Kasus Perusakan Barang Bukti

Megapolitan
Depok Uji Coba Pemutaran Lagu di Lampu Merah, Agustus Mendatang

Depok Uji Coba Pemutaran Lagu di Lampu Merah, Agustus Mendatang

Megapolitan
Kasus Usulan Tak Pasang Foto Presiden, Keluarga Tersangka Ajukan Penangguhan Penahanan

Kasus Usulan Tak Pasang Foto Presiden, Keluarga Tersangka Ajukan Penangguhan Penahanan

Megapolitan
SMP Negeri Dadakan Disebut Anak Haram, Disdik Bekasi Sebut Sudah Sesuai Kajian

SMP Negeri Dadakan Disebut Anak Haram, Disdik Bekasi Sebut Sudah Sesuai Kajian

Megapolitan
Ramai Surat Tilang ETLE, Berikut Tarif Resmi Denda Pelanggaran Lalu Lintas

Ramai Surat Tilang ETLE, Berikut Tarif Resmi Denda Pelanggaran Lalu Lintas

Megapolitan
Warga Diimbau Tak Buang Sampah Lagi ke Kali Tegal Amba

Warga Diimbau Tak Buang Sampah Lagi ke Kali Tegal Amba

Megapolitan
Pro Kontra Warga Depok Tanggapi Wacana Pemilik Mobil Harus Punya Garasi

Pro Kontra Warga Depok Tanggapi Wacana Pemilik Mobil Harus Punya Garasi

Megapolitan
Sebuah Mobil Tabrak Separator Busway lalu Terguling di Jalan Jenderal Sudirman

Sebuah Mobil Tabrak Separator Busway lalu Terguling di Jalan Jenderal Sudirman

Megapolitan
10 Anggota PPK Koja dan Cilincing Didakwa 2 Pasal Pelanggaran Pemilu

10 Anggota PPK Koja dan Cilincing Didakwa 2 Pasal Pelanggaran Pemilu

Megapolitan
Close Ads X