Sempat Dipertanyakan, Anggaran Sosialisasi Pemilu 2019 Rp 11 Miliar Akhirnya Disetujui DPRD DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - DPRD DKI Jakarta akhirnya menyetujui anggaran kegiatan sosialisasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 sebesar Rp 11 miliar dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2018, Jumat (7/9/2018).

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengetok palu tanda disetujuinya anggaran itu, setelah mendengarkan penjelasan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Taufan Bakri.

"Apakah Rp 11 miliar Bapak siap?" tanya Prasetio.

"Siap," jawab Taufan.

Baca juga: DPRD DKI Pertanyakan Anggaran Sosialisasi Pemilu 2019 Rp 11 Miliar

Prasetio kemudian mengetok palu menyetujui anggaran itu.

Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Bestari Barus sempat mempertanyakan anggaran itu sebelum akhirnya diketok.

Dia menilai, target 16.000 warga yang akan diberikan sosialisasi tidak merepresentasikan keseluruhan warga Jakarta.

Menurut Bestari, jika akan dilakukan sosialisasi, paling tidak yang menjadi target peserta yakni 31.000-an ketua RT di seluruh Jakarta.

Para ketua RT itu nantinya yang menjadi agen untuk meneruskan sosialisasi Pemilu 2019 kepada warga di lingkungannya.

"Ini enggak berkeadilan. Ada 31.000 RT, kenapa 16.000," ucap Bestari.

Namun, ucapan Bestari itu tidak dihiraukan dan anggaran diketok sesuai usulan Kesbangpol.

Baca juga: Anggaran Sosialisasi Pemilu 2019 Diusulkan Rp 11 Miliar karena Indeks Demokrasi di DKI Turun

Dalam pembahasan anggaran sosialisasi Pemilu 2019 pada Kamis (6/9/2018) malam, DPRD DKI Jakarta sempat mempertanyakan anggaran itu.

Prasetio mempersoalkan nilainya yang naik drastis dari hanya Rp 3,8 miliar pada tahun sebelumnya.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ramly HI Muhammad juga mempertanyakan mengapa kenaikan mencapai hampir tiga kali lipat.

Ia mengatakan, dengan anggaran Rp 3,8 miliar, kegiatan bisa dilakukan dengan baik.