Alasan DPRD DKI Setujui Anggaran Rp 1,6 Miliar untuk Pendamping Rapat RW

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menyampaikan alasan DPRD DKI akhirnya menyetujui anggaran perekrutan dan pelatihan pendamping pada rapat RW dan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang).

Anggaran sebesar Rp 1,6 miliar itu sebelumnya telah dua kali ditolak dalam rapat Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2018.

Taufik menyampaikan, DPRD DKI menyetujui anggaran itu setelah ada kesepakatan tidak ada nama program baru dalam APBD Perubahan 2018.

Anggaran Rp 1,6 miliar itu dimasukan ke pos anggaran penyelenggaraan musrenbang.

"Yang kita setujui musrenbangnya itu. Saya bilang masukin ke musrenbang dong, soal teknis di musrenbang perlu ada pendampingan, urusan dia, bukan urusan DPRD, ngapain," ujar Taufik di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (9/9/2018).

Baca juga: Dua Kali Menolak, DPRD Akhirnya Setujui Anggaran Pendamping Rapat RW

Menurut Taufik, DPRD DKI mulanya dua kali menolak anggaran itu karena argumen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tidak jelas.

DPRD DKI juga dua kali menolak anggaran tersebut karena nama program yang sebelumnya tidak ada dalam APBD murni 2018.

"Kalau anggaran sendiri, dari mana rumahnya (pos anggarannya)? Itu program baru berarti kan. Dalam APBD-P, enggak boleh ada program baru, harus ada rumahnya," kata Taufik.

Setelah membahas lagi usulan anggaran tersebut, DPRD DKI akhirnya mengusulkan anggaran itu dimasukan sebagai penebalan anggaran musrenbang.

Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta akhirnya menyetujui anggaran perekrutan dan pelatihan untuk pendamping pada rapat RW musrenbang dalam rapat KUPA-PPAS, Jumat (7/9/2018) malam.

Baca juga: Sekda DKI Sebut Pendamping RW Tingkatkan Serapan Anggaran

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah beralasan pendampingan RW diperlukan untuk memperbaiki teknis rembuk RW agar usulan-usulan mereka terfasilitasi dalam APBD.

Saat menanggapi penjelasan Saefullah, Taufik menyarankan agar anggaran Rp 1,6 miliar itu disatukan dengan anggaran penyelenggaraan musrenbang.

Ketua Banggar DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi pun akhirnya menyetujui opsi tersebut dan akhirnya mengetuk palu.

"Saya sudah setujui penebalan anggaran di musrenbang," kata Prasetio.