Bawaslu DKI Koordinasi dengan Polisi dan Kejaksaan Sebelum Proses Laporan Taufik

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu DKI telah menerima laporan Politikus Partai Gerindra Mohamad Taufik terhadap KPU DKI Jakarta, Jumat (14/9/2018).

Ketua Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Puadi menyatakan, pihaknya akan bekerja sama dengan polisi dan kejaksaan untuk mendalami laporan tersebut.

"Sebab, kalau mengacu pada temuan ini, kebetulan ini berkaitan dengan Pasal 518 terkait pidana. Maka, perlu ada koordinasi dengan pihak jaksa dan kepolisian, baru setelah dinyatakan ada temuan, akan segera diregister dan diproses," kata Puadi, di kantornya, Jumat siang.

Baca juga: Taufik Yakin KPU DKI Dinyatakan Langgar UU Pemilu oleh DKPP

Puadi menuturkan, setelah laporan diregister, maka Bawaslu DKI, polisi, dan kejaksaan akan memulai proses penyelidikan selama 14 hari kerja.

Dalam poses penyelidikan, lanjut Puadi, pihak pelapor, terlapor, dan saksi ahli akan diperiksa untuk memastikan terpenuhinya unsur-unsur pidana.

"Kalau benar dalam 14 hari perintah penyelidikan jalan, kita perintahkan ke kepolisian untuk melakulan penyidikan, waktunya 14 hari lagi," ujar Puadi.

Puadi menambahkan, seusai proses penyidikan, maka berkas akan diserahkan kepada jaksa penuntut umum sebelum diproses di pengadilan.

Diberitakan sebelumnya, Taufik melaporkan KPU DKI ke Bawaslu DKI karena dianggap melanggar Pasal 518 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mewajibkan KPU DKI menuruti putusan Bawaslu DKI.

Baca juga: Taufik Kembali Laporkan KPU DKI ke Bawaslu DKI Jakarta

Dalam Pasal 518 UU Nomor 7 Tahun 2017 Pemilu disebutkan bahwa KPU daerah yang tidak menjalani putusan Bawaslu dapat dipidana dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara dan denda Rp 36.000.000.

Sebelumnya, Bawaslu memutuskan Taufik memenuhi syarat sebagai bakal calon legislatif setelah sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat karena pernah tersandung kasus korupsi.

Namun, KPU DKI Jakarta menunda putusan tersebut berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 991 yang memerintahkan KPU daerah menunggu putusan Mahkamah Agung terkait Peraturan KPU Nomor 20 yang menjegal banyak calon legislatif eks napi korupsi.