Pemprov DKI Diminta Mulai Lelang Sebelum APBD 2019 Disahkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serius memantau penyerapan anggaran tiap tahun.

Untuk menggenjot serapan anggaran, Triwisaksana ingin Pemprov DKI melakukan lelang dini tahun depan.

"Kalau anggaran besar, harus dilakukan semacam lelang dini yang bisa dimulai setelah KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara) disepakati dengan DPRD," ujar Sani, sapaan Triwisaksana, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (2/10/2018).

Baca juga: M Taufik: Tak Ada Hubungannya Plt dengan Penyerapan Anggaran

KUA-PPAS merupakan rancangan APBD yang biasanya disepakati akhir tahun. Pemprov DKI dan DPRD DKI akan melakukan penandatanganan MoU KUA-PPAS sebelum memulai pembahasan APBD 2019.

Sani mengatakan, Pemprov DKI sudah bisa memulai lelang setelah ada penandatanganan itu. Dengan begitu, program tersebut bisa langsung dijalankan ketika APBD disahkan.

"Jadi, sebelum disahkan, bisa dimulai lelangnya supaya Januari tinggal memulai pelaksanaannya," ujar Sani.

Baca juga: Serapan Anggaran Tahun Ini Dinilai Jadi Pembuktian Pertama Anies sebagai Gubernur

Adapun, pembahasan KUA-PPAS 2019 akan dimulai Senin (8/10/2018). Pemprov DKI Jakarta akan menyampaikan postur anggaran untuk tahun 2019.

APBD DKI 2019 rencananya akan selesai dibahas pada 27 November 2018.