DPRD Minta Pemprov DKI Bikin Tim Khusus Pantau Serapan Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk tim pemantau serapan anggaran.

Tim ini harus memastikan serapan anggaran 2018 maksimal jelang akhir tahun.

"Ini harus segera dibentuk gugus tugas untuk memantau tingkat penyerapan masing-masing SKPD agar bisa maksimal menggunakan sisa 3 bulan terakhirnya ini," ujar Triwisaksana di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (2/10/2018).

Baca juga: Banyak SKPD Dipimpin Plt, Ketua DPRD DKI Bilang Bisa Pengaruhi Serapan Anggaran

Menurut dia, tim pengawas membuat penyerapan anggaran Pemprov DKI akan lebih maksimal.

Tim ini akan mengevaluasi satu per satu SKPD yang lambat mengeksekusi kegiatan dan mendeteksi kegiatan yang sudah dieksekusi, tetapi belum dibayar.

Pria yang akrab disapa Sani itu mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah menetapkan kepala definitif untuk Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI.

Baca juga: Sekda DKI Sebut Pendamping RW Tingkatkan Serapan Anggaran

Oleh karena itu, seharusnya BPPBJ sudah bisa aktif memanggil SKPD yang belum melakukan lelang.

"Tinggal gugus tugasnya tuh yang melaksanakan pemantauan terhadap SKPD yang sudah mengadakan pengadaan tadi. Dia harus memantau, mendorong, dan mencari solusi kalau ada kendala," kata dia.

Ia mengatakan, penyerapan anggaran yang tinggi penting bagi Pemprov DKI tahun ini. Sebab ini merupakan tahun pertama penyerapan anggaran murni bagi Anies. 

Baca juga: Menteri Basuki Minta Serapan Anggaran Merata hingga Akhir Tahun

"Ini kan pembuktian pertama Pak Anies sebagai gubernur 1 tahun penuh untuk menyerap anggaran dalam APBD," ujar Triwisaksana.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah juga sedang mengevaluasi hasil serapan anggaran SKPD.

Sebab pada triwulan terakhir tahun anggaran ini, serapan anggaran secara keseluruhan baru mencapai 48 persen.