Banyak SKPD Dipimpin Plt, Ketua DPRD DKI Bilang Bisa Pengaruhi Serapan Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyayangkan banyaknya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpin Pelaksana tugas (Plt).

Dia menilai, hal ini akan memperlambat kinerja SKPD dan membuat penyerapan anggaran jadi rendah.

"Saya sudah bicara dengan Pak Gubernur, saya katakan Plt sudah siap jadi kepala dinas, ini didefinitifkan saja. Kalau tidak, Plt enggak berani lah, dia kan kuasa pengguna anggaran," ujar Prasetio, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (12/9/2018).

Baca juga: Ketua DPRD DKI: SKPD Malas Kerja, Takut Dikasih Anggaran, Enggak Terserap, Akhirnya TKD Berkurang

Prasetio mengatakan, seorang Plt biasanya tidak berani menggunakan anggaran dalam jumlah besar. Sebab, posisi Plt hanya sementara sampai ada kepala atau pimpinan definitif yang baru.

Prasetio menyebut, para Plt ragu menggunakan anggaran karena khawatir terdapat temuan. Jika itu terjadi, mereka harus bertanggung jawab atas kepemimpinan yang singkat itu.

"Sejuta persen pasti berdampak (pada penyerapan). Tiba-tiba nanti yang didefintifkan bukan dia, lalu ada temuan yang kena siapa? Yang dilantik? Bukan, yang kena Plt," ujar Prasetio.

Baca juga: Anggota DPRD Heran Pemprov DKI Lebih Percaya BUMD daripada SKPD untuk Lakukan Pembangunan

Dia pun meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk segera menetapkan kepala dinas definitif. Supaya, kerja SKPD semakin tenang tanpa harus memikirkan jabatan.

"Kalau saya jadi gubernur, segera saya definitifkan," ujar Prasetio.

Diketahui, beberapa SKPD yang saat ini diisi Plt antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Bina Marga, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistika.