Banyak SKPD Dipimpin Plt, Ketua DPRD DKI Bilang Bisa Pengaruhi Serapan Anggaran

Kompas.com - 12/09/2018, 18:59 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi usai memimpin rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta, Senin (27/8/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi usai memimpin rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta, Senin (27/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyayangkan banyaknya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpin Pelaksana tugas (Plt).

Dia menilai, hal ini akan memperlambat kinerja SKPD dan membuat penyerapan anggaran jadi rendah.

"Saya sudah bicara dengan Pak Gubernur, saya katakan Plt sudah siap jadi kepala dinas, ini didefinitifkan saja. Kalau tidak, Plt enggak berani lah, dia kan kuasa pengguna anggaran," ujar Prasetio, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (12/9/2018).

Baca juga: Ketua DPRD DKI: SKPD Malas Kerja, Takut Dikasih Anggaran, Enggak Terserap, Akhirnya TKD Berkurang

Prasetio mengatakan, seorang Plt biasanya tidak berani menggunakan anggaran dalam jumlah besar. Sebab, posisi Plt hanya sementara sampai ada kepala atau pimpinan definitif yang baru.

Prasetio menyebut, para Plt ragu menggunakan anggaran karena khawatir terdapat temuan. Jika itu terjadi, mereka harus bertanggung jawab atas kepemimpinan yang singkat itu.

"Sejuta persen pasti berdampak (pada penyerapan). Tiba-tiba nanti yang didefintifkan bukan dia, lalu ada temuan yang kena siapa? Yang dilantik? Bukan, yang kena Plt," ujar Prasetio.

Baca juga: Anggota DPRD Heran Pemprov DKI Lebih Percaya BUMD daripada SKPD untuk Lakukan Pembangunan

Dia pun meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk segera menetapkan kepala dinas definitif. Supaya, kerja SKPD semakin tenang tanpa harus memikirkan jabatan.

"Kalau saya jadi gubernur, segera saya definitifkan," ujar Prasetio.

Diketahui, beberapa SKPD yang saat ini diisi Plt antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Bina Marga, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistika.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE Covid-19 2 April: Depok Tambah 4 Pasien Positif dan 1 Suspect Wafat

UPDATE Covid-19 2 April: Depok Tambah 4 Pasien Positif dan 1 Suspect Wafat

Megapolitan
Ada yang Kecewa tetapi Memaklumi Mantan Kapolsek Kembangan Gelar Pernikahan di Tengah Pandemi Corona

Ada yang Kecewa tetapi Memaklumi Mantan Kapolsek Kembangan Gelar Pernikahan di Tengah Pandemi Corona

Megapolitan
Sudah Ada 20 Pasien Covid-19 yang Sembuh dari RSPI Sulianti Saroso

Sudah Ada 20 Pasien Covid-19 yang Sembuh dari RSPI Sulianti Saroso

Megapolitan
Terjatuh Saat Berjalan Kaki, Seorang Pria Tewas Terlindas Truk di Cakung

Terjatuh Saat Berjalan Kaki, Seorang Pria Tewas Terlindas Truk di Cakung

Megapolitan
Soal Pembatasan Transportasi, Dishub Kota Tangerang Ikuti Arahan Pemerintah Pusat

Soal Pembatasan Transportasi, Dishub Kota Tangerang Ikuti Arahan Pemerintah Pusat

Megapolitan
Anies Tagih Dana Bagi Hasil ke Kemenkeu untuk Tangani Corona, Nilainya Mencapai Rp 7 Triliun

Anies Tagih Dana Bagi Hasil ke Kemenkeu untuk Tangani Corona, Nilainya Mencapai Rp 7 Triliun

Megapolitan
Depok Umumkan Kategori Baru Terkait Covid-19: Orang Tanpa Gejala Jumlahnya 131

Depok Umumkan Kategori Baru Terkait Covid-19: Orang Tanpa Gejala Jumlahnya 131

Megapolitan
Mereka yang Tak Mengenal WFH demi Jaga Performa Perusahaan

Mereka yang Tak Mengenal WFH demi Jaga Performa Perusahaan

Megapolitan
Anggaran Corona Bakal Ditambah, Anies Tagih Pencairan Dana Bagi Hasil dari Kemenkeu

Anggaran Corona Bakal Ditambah, Anies Tagih Pencairan Dana Bagi Hasil dari Kemenkeu

Megapolitan
Pemprov DKI Buat Laboratorium untuk Percepat Tes Covid-19

Pemprov DKI Buat Laboratorium untuk Percepat Tes Covid-19

Megapolitan
Anies Tunggu Arahan MUI soal Kebijakan Ibadah di Masjid Selama Ramadhan

Anies Tunggu Arahan MUI soal Kebijakan Ibadah di Masjid Selama Ramadhan

Megapolitan
Selama Pandemi Corona, Pemudik Tujuan Jateng dan Jatim di Terminal Pulo Gebang Mendominasi

Selama Pandemi Corona, Pemudik Tujuan Jateng dan Jatim di Terminal Pulo Gebang Mendominasi

Megapolitan
Bermodal Jas Hujan, Angel bersama Kelompok Muda-mudi Gereja Basmi Virus Corona

Bermodal Jas Hujan, Angel bersama Kelompok Muda-mudi Gereja Basmi Virus Corona

Megapolitan
Kekurangan Alat Rapid Test, Wali Kota Bekasi: Kalau Pak Gubernur Masih Punya Stok, Berapa Pun Kami Terima

Kekurangan Alat Rapid Test, Wali Kota Bekasi: Kalau Pak Gubernur Masih Punya Stok, Berapa Pun Kami Terima

Megapolitan
Pandemi Corona Belum Usai, Pembatasan Bus Transjakarta Diperpanjang hingga 19 April

Pandemi Corona Belum Usai, Pembatasan Bus Transjakarta Diperpanjang hingga 19 April

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X