Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenag Jelaskan Perbedaan Buku Nikah dan Kartu Nikah

Kompas.com - 12/11/2018, 21:41 WIB
Dean Pahrevi,
Kurnia Sari Aziza

Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com - Kementerian Agama berencana meluncurkan kartu nikah yang fungsinya sama seperti buku nikah.

Kasie Urusan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi Mulyono Hilman Hakim mengatakan, pasangan yang baru menikah akan mendapatkan dua dokumen, buku nikah dan kartu nikah.

"Jadi buku nikah tidak diganti, tetapi ini inovasi saja, penambahan. Buku nikah tetap menjadi dokumen resmi, yang namanya dokumen resmi itu, kan, harus tertulis," kata Mulyono di Kantor Kemenag Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (12/11/2018).

Baca juga: Kartu Nikah Mulai Digunakan Akhir November, Begini Bentuknya...

Ia mengatakan, buku nikah bisa digunakan untuk mengurus hal ketika kartu nikah hilang atau rusak.

"Kalau nanti kartunya rusak atau hilang, mau mengurus persyaratan yang harus legalisasi dokumen resmi kan tidak bisa pakai kartu, harus buku nikahnya," ujar Mulyono.

Kartu nikah, lanjut dia, untuk memudahkan masyarakat mengurus dokumen dengan persyaratan catatan pernikahan.

Baca juga: Menteri Agama: Kartu Nikah Bukan Pengganti Buku Nikah

"Contoh kecilnya kayak buat paspor kan mesti pakai buku nikah tuh, nah nanti buku nikah itu hanya disimpan di rumah. Proses-proses seperti itu cukup pakai kartu, bisa," ujar dia. 

Ia menjelaskan, dalam kartu nikah terdapat barcode yang menyimpan data pasangan suami istri.

Kartu nikah juga terhubung dalam aplikasi SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah).

Baca juga: Bekasi Jadi Percobaan Program Kartu Nikah Kementerian Agama

Aplikasi tersebut berisi informasi terkait pencatatan maupun pendaftaran nikah dalam bentuk tabel, statistik, dan grafik real-time.

Aplikasi SIMKAH dapat diunduh melalui situs web www.simkah.kemenag.go.id.

Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, kartu nikah berfungsi agar dokumen administrasi pernikahan bisa lebih simpel disimpan dibanding buku nikah yang terkesan tebal.

Baca juga: Wakil Ketua Komisi VIII Nilai Kartu Nikah Lebih Efisien

"Kami ingin lebih simpel seperti KTP atau ATM yang lain, jadi itu bisa dimasukkan ke dalam saku bisa disimpan di dalam dompet," kata Lukman.

Kementerian Agama menargetkan satu juta kartu nikah segera disebarkan untuk pasangan yang baru menikah pada 2018.

Sementara itu, untuk pasangan yang sudah menikah, penyuplaian kartu nikah dilakukan bertahap.

Baca juga: Alasan Kementerian Agama Ubah Buku Nikah Jadi Kartu Nikah

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com