Sistem Ganjil-Genap di Jakarta Diusulkan Dilanjutkan Tahun 2019

Kompas.com - 18/12/2018, 15:57 WIB
Petugas Ditlantas Polda Metro Jaya memberhentikan mobil berpelat nomor genap yang memasuki Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (1/8/2018). Petugas kepolisian mulai memberlakukan penindakan berupa tilang terhadap pengendara mobil yang melanggar di kawasan perluasan sistem ganjil-genap. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK APetugas Ditlantas Polda Metro Jaya memberhentikan mobil berpelat nomor genap yang memasuki Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (1/8/2018). Petugas kepolisian mulai memberlakukan penindakan berupa tilang terhadap pengendara mobil yang melanggar di kawasan perluasan sistem ganjil-genap.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembatasan kendaraan bermotor sistem ganjil-genap diusulkan kembali dilanjutkan hingga tahun depan.

Adapun kebijakan ini merupakan perpanjangan dari kebijakan sistem ganjil-genap yang diterapkan saat Asian Games 2018 berlangsung. Perpanjangan ini dimulai sejak tanggal 15 Oktober dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 lewat Pergub 15 Oktober sampai dengan 31 Desember 2018 lewat Pergub 106 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap.

"Hasil Focus Group Discussion (FGD) menyimpulkan, pembatasan lalu lintas dengan skema ganjil-genap supaya diteruskan," ujar Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto, Selasa (18/12/2018).

Ia mengatakan, FGD mengenai sistem ganjil genap ini dilaksanakan di Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi DKI Jakarta yang melibatkan berbagai stakeholder yang bertanggungjawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Baca juga: Penilangan bagi Pelanggar Ganjil-Genap di Tambun Dimulai 17 Desember

"Waktunya (penerapan ganjil-genap) dari pukul 06.00 sampai dengan 21.00 WIB (15 jam) Senin sampai dengan Jumat. Sedangkan hari Sabtu, Minggu, dan hari libur Nasional tidak berlaku," tuturnya.

Meski demikian, Budiyanto belum menjelaskan lebih detail mengenai alasan pihaknya mengusulkan kebijakan ganjil-genap diberlakukan selama 15 jam dalam sehari.

Menurutnya, jika disetujui oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, sistem ini akan disinergikan dengan sistem tilang elektronik sistem Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE.

Menurut Budiyanto, program ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di Jakarta.

Dalam FGD ini juga diusulkan kendaraan bermotor roda dua dilakukan pembatasan. Meski demikian, Budiyanto belum menjelaskan lebih detail terkait pembatasan yang dimaksud.

"Dan untuk menghilangkan kesan diskrimintatif, sepeda motor perlu diatur atau dikendalikan," tuturnya.

Menurutnya, sejumlah usulan ini akan disusun menjadi sebuah laporan yang akan dilayangkan kepada Gubernur untuk kemudian dimintakan persetujuan.

"Keputusan terakhir ada pada Gubernur," pungkasnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemprov DKI Segera Evaluasi Usulan Pembongkaran Tiang Bekas Proyek Monorel

Pemprov DKI Segera Evaluasi Usulan Pembongkaran Tiang Bekas Proyek Monorel

Megapolitan
63 Rumah Warga di Babelan, Bekasi Diterjang Angin Puting Beliung

63 Rumah Warga di Babelan, Bekasi Diterjang Angin Puting Beliung

Megapolitan
Penertiban Rumah di Bantaran Kali Seharusnya Tak Pandang Bulu

Penertiban Rumah di Bantaran Kali Seharusnya Tak Pandang Bulu

Megapolitan
AirAsia Indonesia Digugat Karyawan karena Tak Beri Gaji 6 Bulan

AirAsia Indonesia Digugat Karyawan karena Tak Beri Gaji 6 Bulan

Megapolitan
Tenggak Miras Oplosan Saat Perayaan Ulang Tahun, 2 Pemuda di Depok Tewas

Tenggak Miras Oplosan Saat Perayaan Ulang Tahun, 2 Pemuda di Depok Tewas

Megapolitan
Kabupaten Bekasi Masih Ada di Zona Merah Covid-19, Ini Penjelasan Kadinkes

Kabupaten Bekasi Masih Ada di Zona Merah Covid-19, Ini Penjelasan Kadinkes

Megapolitan
Belajar dari Bioskop Luar Negeri, Cinepolis Yakin Klaster Bioskop Bisa Dihindari

Belajar dari Bioskop Luar Negeri, Cinepolis Yakin Klaster Bioskop Bisa Dihindari

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Tangsel Terus Naik, Airin Akui Peran Satgas RT/RW Belum Maksimal

Kasus Covid-19 di Tangsel Terus Naik, Airin Akui Peran Satgas RT/RW Belum Maksimal

Megapolitan
Imbau Warga Tak ke Luar Kota Saat Libur Panjang, Wagub DKI: Jangan Sampai Kasus Covid-19 Naik Lagi

Imbau Warga Tak ke Luar Kota Saat Libur Panjang, Wagub DKI: Jangan Sampai Kasus Covid-19 Naik Lagi

Megapolitan
Pemkab Bekasi Akan Limpahkan Kasus Pembuang Sampah di Kalimlang ke Pengadilan

Pemkab Bekasi Akan Limpahkan Kasus Pembuang Sampah di Kalimlang ke Pengadilan

Megapolitan
AirAsia Indonesia Tegaskan Operasional Mereka Tak Terpengaruh Penutupan AirAsia X

AirAsia Indonesia Tegaskan Operasional Mereka Tak Terpengaruh Penutupan AirAsia X

Megapolitan
Sumbatan Sampah Bikin Muara Angke Banjir Rob, Lurah: Warga Tak Mau Sadar

Sumbatan Sampah Bikin Muara Angke Banjir Rob, Lurah: Warga Tak Mau Sadar

Megapolitan
Airin Sorot Meningkatnya Angka Kematian Pasien Covid-19 di Tangsel

Airin Sorot Meningkatnya Angka Kematian Pasien Covid-19 di Tangsel

Megapolitan
Film Lokal Dapat Angin Segar di Tengah Batasan 25 Persen Jumlah Penonton Bioskop

Film Lokal Dapat Angin Segar di Tengah Batasan 25 Persen Jumlah Penonton Bioskop

Megapolitan
Banjir Rob di Muara Angke Disebabkan Lumpur hingga Cor Beton yang Sumbat Selokan

Banjir Rob di Muara Angke Disebabkan Lumpur hingga Cor Beton yang Sumbat Selokan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X