Serapan Subsidi Pangan di DKI Masih Rendah, Ini Penyebabnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyerapan subsidi pangan yang disediakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disebut baru mencapai angka 60 persen.

Pelaksana Tugas Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda DKI Jakarta Sri Haryati mengungkapkan, salah satu penyebabnya adalah belum tersebarnya titik distribusi pangan yang disubsidi oleh pemerintah.

"Saat ini, penyerapan masih sekitar 60 persen. Ya itu tadi, mungkin salah satu kendalanya masalah distribusi pengambilan," kata Sri setelah meresmikan Gerai Fish Angke di Muara Angke, Rabu (19/12/2018).

Sri menuturkan, anggaran yang disiapkan untuk subsidi pangan tersebut berada di angka Rp 885 miliar. Ia menyebut, anggaran akan ditingkatkan hingga Rp 1 triliun dengan target serapan mencapai angka 90 persen pada 2019.

Baca juga: Pemprov DKI Akan Bangun 3 Lagi Gerai yang Jual Bahan Pokok Murah

Untuk itu, salah satu strategi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta adalah mendekatkan titik-titik distribusi ke tengah-tengah masyarakat.

"Selama ini, 75 titik itu di pasar, 75 apa 78 titik, di pasar tradisional. Nah, sekarang kami masuk ke lingkungan-lingkungan dari masyarakat seperti di sini," kata Sri.

Program pangan bersubsidi tersebut menyasar sejumlah kelompok masyarakat, antara lain pemegang KJP, penghuni rusun, lansia, dan penyandang disabilitas.

Penerima subsidi dapat memperoleh daging sapi, daging ayam, dan ikan kembung yang dijual masing-masing Rp 35.000, Rp 8.000, dan Rp 13.000 per kilogramnya.

Sementara itu, beras berkualitas premium dihargai Rp 30.000 per 5 kilogram, sedangkan telur ayam dihargai Rp 10.000 per 15 butir dan 24 pak susu UHT dibanderol Rp 30.000.

Baca juga: Diklaim Lebih Murah, Ini Harga Bahan Pokok di Gerai Fish Angke

Mereka berhak mendapat komoditas tersebut satu kali dalam sebulan melalui titik-titik distribusi, seperti pasar serta kegiatan pasar murah yang digelar di sejumlah titik keramaian di Jakarta.