Tahap Awal, Denda Penggunaan Kantong Plastik di DKI Baru untuk Pengusaha

Kompas.com - 14/01/2019, 18:13 WIB
Ilustrasi kantong plastik. Think StockIlustrasi kantong plastik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Djafar Muchlisin mengatakan, sanksi denda penggunaan kantong plastik hanya ditujukan untuk pengusaha ritel dan pasar tradisional.

Sanksi itu akan diatur dalam peraturan gubernur (Pergub) tentang larangan penggunaan kantong plastik yang tengah disiapkan Pemprov DKI.

Baca juga: Wapres Kalla: Indonesia Nomor Dua Terbesar Pembuat Sampah Plastik di Dunia

"Sasarannya perusahaan, dunia usaha seperti di pasar, kemudian pusat perbelanjaan lainnya yang memang banyak menggunakan kantong plastik," ujar Djafar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (14/1/2019).

Untuk tahap awal, Djafar menyebut sanksi denda tidak akan dikenakan kepada masyarakat sebagai konsumen.

Konsumen yang menggunakan kantong plastik hanya akan ditegur agar tidak lagi memakainya.

"Konsumen sifatnya teguran ya, karena sumbernya adalah dari dunia usaha tadi, dari pusat perbelanjaan. Maka, tekanannya sekarang masih kepada pusat perbelanjaan. Mungkin setelah ini tahapnya ke konsumen," kata Djafar.

Hingga saat ini, Djafar menyebut Dinas Lingkungan Hidup masih melobi pengusaha agar mengganti kantong plastik sekali pakai dengan kantong ramah lingkungan.

"Kami lagi lobi-lobi supaya dunia usaha bisa membantu kita untuk pengadaan kantong, tapi kantongnya yang bukan dari plastik," ucapnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Isnawa Adji sebelumnya menuturkan, Pergub yang sedang disiapkan Pemprov DKI akan mengatur sanksi denda penggunaan kantong plastik sebesar Rp 5 juta hingga Rp 25 juta.

Denda tersebut akan berlaku bagi pengusaha yang masih memproduksi plastik, pengelola tempat perbelanjaan yang masih menyediakan kantong plastik, maupun pedagang di pasar yang masih menggunakan kantong plastik.

Baca juga: Asosiasi Industri Akan Gugat Perda Larangan Kantong Plastik

"Memang salah satunya ada pengenaan uang denda paksa antara Rp 5-25 juta," kata Isnawa, Selasa (18/12/2018).

Pergub larangan penggunaan kantong plastik mulanya akan diberlakukan Januari ini.

Namun, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum meneken Pergub itu karena menilai isinya masih harus direvisi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tetapkan 131 Tersangka Pedemo Omnnibus Law di Jakarta, 20 Orang yang Bakar Halte

Polisi Tetapkan 131 Tersangka Pedemo Omnnibus Law di Jakarta, 20 Orang yang Bakar Halte

Megapolitan
Pakar Hukum Pidana UI: Pelaku Kerusuhan Demo Omnibus Law Harus Diusut Sampai Pengadilan

Pakar Hukum Pidana UI: Pelaku Kerusuhan Demo Omnibus Law Harus Diusut Sampai Pengadilan

Megapolitan
Pengamat Sebut Ada 'Orkestrasi Massa' di Balik Kericuhan Demonstrasi Tolak Omnibus Law

Pengamat Sebut Ada "Orkestrasi Massa" di Balik Kericuhan Demonstrasi Tolak Omnibus Law

Megapolitan
Pemkot Bekasi Targetkan Periksa 10.000 Spesimen Tes Covid-19 hingga 10 Hari ke Depan

Pemkot Bekasi Targetkan Periksa 10.000 Spesimen Tes Covid-19 hingga 10 Hari ke Depan

Megapolitan
UPDATE 19 Oktober di Tangsel: Bertambah 4 Kasus Positif, 90 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 19 Oktober di Tangsel: Bertambah 4 Kasus Positif, 90 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Pasien Covid-19 Berkurang, Pemkot Tangerang Kurangi Fasilitas Isolasi Mandiri

Pasien Covid-19 Berkurang, Pemkot Tangerang Kurangi Fasilitas Isolasi Mandiri

Megapolitan
Mengaku Sudah Bekerja Maksimal, Ketua Pansus Banjir DKI: Kuncinya Ada di Gubernur

Mengaku Sudah Bekerja Maksimal, Ketua Pansus Banjir DKI: Kuncinya Ada di Gubernur

Megapolitan
42 Motor Pedemo yang Ditinggal Saat Ricuh Masih di Polda Metro Jaya

42 Motor Pedemo yang Ditinggal Saat Ricuh Masih di Polda Metro Jaya

Megapolitan
55 RW di Kota Bekasi Masuk Zona Merah Covid-19, Ini Sebarannya

55 RW di Kota Bekasi Masuk Zona Merah Covid-19, Ini Sebarannya

Megapolitan
Pelecehan Remas Payudara Kerap Terjadi di Tangsel, Polisi Perlu Patroli Rutin di Lokasi Kejadian

Pelecehan Remas Payudara Kerap Terjadi di Tangsel, Polisi Perlu Patroli Rutin di Lokasi Kejadian

Megapolitan
Antisipasi Demo Rusuh dan Penjarahan, Polisi Jaga Ketat Pasar Glodok

Antisipasi Demo Rusuh dan Penjarahan, Polisi Jaga Ketat Pasar Glodok

Megapolitan
Polisi: Artis RR Gunakan Sabu Buat Kuruskan Badan

Polisi: Artis RR Gunakan Sabu Buat Kuruskan Badan

Megapolitan
Amankan Aksi Demo Tolak Omnius Law, Satpol PP Jakpus Akan Terjunkan 40 Personel

Amankan Aksi Demo Tolak Omnius Law, Satpol PP Jakpus Akan Terjunkan 40 Personel

Megapolitan
Selama PSBB Transisi, Satpol PP Jakpus Jaring 2.078 Pelanggar Tak Pakai Masker

Selama PSBB Transisi, Satpol PP Jakpus Jaring 2.078 Pelanggar Tak Pakai Masker

Megapolitan
Gubernur Banten Sesalkan Kerumunan Massa Saat Pendaftaran Bantuan UMKM di Kota Tangerang

Gubernur Banten Sesalkan Kerumunan Massa Saat Pendaftaran Bantuan UMKM di Kota Tangerang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X