Kompas.com - 16/01/2019, 17:52 WIB

DEPOK, KOMPAS.com - Penghapusan jalur Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 mendapat tanggapan pro dan kontra dari sejumlah kalangan masyarakat.

Sebagian orangtua ada yang khawatir dihapusnya jalur SKTM akan membuat anaknya masuk sekolah swasta.

Baca juga: Disdik dan Sekolah di Depok Sambut Baik Penghapusan SKTM Saat PPBD

Salah satu warga Tapos, Rina (42), mengaku khawatir akan dihapusnya jalur SKTM. Ia hanya berharap pada jalur SKTM agar anaknya dapat masuk sekolah negeri.

"Saya jelas khawatir karena kan enggak tahu juga ya anak saya nanti punya nilai akhir Ujian Nasional bagus atau enggak. Kalau nilainya sedang-sedang saja kan bisa dibantu SKTM. Nah kalau enggak ada SKTM, makin banyak saingannya," ucap Rina di Jalan Arif Rahman Hakim, Depok, Rabu (16/1/2019).

Sama halnya dengan Ryan (50) yang juga mengaku kecewa lantaran SKTM dihapuskan dari daftar persyaratan PPDB 2019.

Ia khawatir anaknya tak bisa masuk ke SMK favorit yang sesuai dengan keinginannya.

"Ya meski enggak bisa pakai SKTM, harusnya pemerintah tetap bisa memprioritaskan siswa miskin untuk masuk ke sekolah negeri. Jadi, jangan disamakan jalurnya ya, supaya adil,” ujar Ryan.

Beda halnya dengan Anna, warga Cimanggis yang menyambut baik kebijakan baru dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tersebut.

Anna menilai, dihapusnya jalur SKTM akan memberikan rasa adil bagi seluruh masyarakat, khususnya di Kota Depok.

“Jika dihapuskan, jadi menyeluruh kuotanya sama, anak-anak dapat bersaing sesuai kemampuan hasil UN masing-masing siswa,” kata Anna.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diduga Merasa Diejek, Seorang Pria Serang Tetangganya Pakai Celurit di Cengkareng

Diduga Merasa Diejek, Seorang Pria Serang Tetangganya Pakai Celurit di Cengkareng

Megapolitan
Boyband Korea WayV Naik Bus Wisata Transjakarta, Penggemar Histeris dan Ingin Ikutan

Boyband Korea WayV Naik Bus Wisata Transjakarta, Penggemar Histeris dan Ingin Ikutan

Megapolitan
Anies Datangi Muskercab PPP DKI, Disambut Meriah dan Dikalungi Sorban Hijau

Anies Datangi Muskercab PPP DKI, Disambut Meriah dan Dikalungi Sorban Hijau

Megapolitan
Niat Berangkat Kondangan, Pengendara Mobil Lepas Kendali dan Terperosok di Depan Halte Puri Beta

Niat Berangkat Kondangan, Pengendara Mobil Lepas Kendali dan Terperosok di Depan Halte Puri Beta

Megapolitan
PPP DKI Buka Pendaftaran Bakal Caleg Pemilu 2024 hingga 3 Bulan

PPP DKI Buka Pendaftaran Bakal Caleg Pemilu 2024 hingga 3 Bulan

Megapolitan
'Enggak Tahu Kenapa, Sekarang Pakai Pertalite Jadi Lebih Boros...'

"Enggak Tahu Kenapa, Sekarang Pakai Pertalite Jadi Lebih Boros..."

Megapolitan
Gelar Muskercab, PPP DKI Buka Pendaftaran Bakal Caleg Jakarta

Gelar Muskercab, PPP DKI Buka Pendaftaran Bakal Caleg Jakarta

Megapolitan
Video Viral Kericuhan di Depan RS Fatmawati Cilandak, Polisi Tangkap 7 Remaja

Video Viral Kericuhan di Depan RS Fatmawati Cilandak, Polisi Tangkap 7 Remaja

Megapolitan
Target Rumah DP Rp 0 Turun, Wagub Riza: Disesuaikan Masa Jabatan Pj Gubernur

Target Rumah DP Rp 0 Turun, Wagub Riza: Disesuaikan Masa Jabatan Pj Gubernur

Megapolitan
Ini Penyebab Amblesnya Trotoar Puspemkot Tangerang Senilai RP 3,7 Miliar meski Baru Dibangun

Ini Penyebab Amblesnya Trotoar Puspemkot Tangerang Senilai RP 3,7 Miliar meski Baru Dibangun

Megapolitan
Sebut Pulau G Bukan Hanya untuk Permukiman, Wagub DKI: Tidak Boleh Ada Wilayah di Jakarta yang Eksklusif!

Sebut Pulau G Bukan Hanya untuk Permukiman, Wagub DKI: Tidak Boleh Ada Wilayah di Jakarta yang Eksklusif!

Megapolitan
UPDATE 24 September: Bertambah 33 Kasus Baru, Pasien Covid-19 yang Dirawat di Tangerang Kini 764

UPDATE 24 September: Bertambah 33 Kasus Baru, Pasien Covid-19 yang Dirawat di Tangerang Kini 764

Megapolitan
Pengembang Wajib Bangun Rusun di Pulau C, Aturannya Masuk di Rencana Pembangunan Jakarta

Pengembang Wajib Bangun Rusun di Pulau C, Aturannya Masuk di Rencana Pembangunan Jakarta

Megapolitan
Wagub Riza Sebut Reklamasi Pulau G Terbuka bagi Warga Jakarta

Wagub Riza Sebut Reklamasi Pulau G Terbuka bagi Warga Jakarta

Megapolitan
Polisi Tangkap Pencuri di Supermarket Kawasan Senen, Pelaku Dua Kali Beraksi di Toko yang Sama

Polisi Tangkap Pencuri di Supermarket Kawasan Senen, Pelaku Dua Kali Beraksi di Toko yang Sama

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.