Disdik dan Sekolah di Depok Sambut Baik Penghapusan SKTM Saat PPBD

Kompas.com - 16/01/2019, 13:20 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Muhammad dalam konferensi pers Permendikbud No. 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019. Dok. Kompas.comMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Muhammad dalam konferensi pers Permendikbud No. 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019.

DEPOK, KOMPAS.com - Dinas Pendidikan Kota Depok dan sejumlah sekolah di daerah itu menyambut baik penghapusan Surat Keterangan Tidak Mampu ( SKTM) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020.

Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Dinas Pendidikan Kota Depok Yusuf mengatakan, pihaknya setuju dengan aturan yang dikeluarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy itu.

“Ya pasti diikuti kebijakan dari Mendikbud bagaiamana nantinya, untuk poin-poin aturan dan syarat pendaftaran PPDB masih dalam perbincangan internal kami berubahnya akan seperti apa,” kata Yusuf di Balai Kota Depok, Rabu (16/1/2018).

Baca juga: Bupati Kendal Dukung Pemerintah Menghapus SKTM untuk PPDB 2019

Yusuf mengakui ada plus minus SKTM dihapus dalam penerimaan perserta didik. Menurut dia, jika SKTM dihapuskan, persaingan siswa dalam sistem zonasi PPDB online akan semakin ketat.

“Semakin ketat karena kan yang biasanya gunakan SKTM sekarang pastinya akan beralih ke online. Zonasi dan nilai siswa pastinya sangat berpengaruh,” ucap Yusuf.

Ia mengatakan, pihaknya berencana gunakan GPS (global positioning system) dalam menentukan zonasi. Sebelumnya zonasi dilihat dari kelurahan tempat tinggal siswa untuk menentukan jarak dengan sekolah.

“Ada wacana akan menerapkan sistem GPS di SMP ya. Namun masih dalam kajian. Tahun lalu ini efektif di gunakan SMA,” kata Yusuf.

Ia menjelaskan, dengan menggunakan GPS nantinya akurasi jarak tempat tinggal dengan sekolah akan semakin tinggi.

“Kadang kan ada ya, dia ini rumahnya berseberangan dengan kelurahan Cimanggis, tapi dia kelurahannya bukan Cimanggis, malah Kelurahan Tapos.... Nah ini yang dihindari, makanya pakai GPS,” kata Yusuf.

Sejumlah sekolah di Depok juga menyambut baik SKTM dihapuskan dari syarat PPDB online.

Kepala Sekolah SMP Negeri 26, Anthony misalnya mengatakan, dia setuju dengan aturan tersebut. Ia mengatakan, seringkali SKTM disalahgunakan.

“Setuju dengan penghapusan SKTM sebab SKTM sering disalahgunakan, banyak yang tiba-tiba miskin menjelang pendaftaran PPDB,” kata Anthony.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sebelumnya mengatakan, siswa tak mampu tidak perlu lagi menggunakan SKTM dalam PPDB tahun ajaran 2019/2020.

"Untuk siswa tidak mampu tidak perlu menggunakan SKTM, cukup dengan menunjukkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi yang melanjutkan sekolah, atau menunjukkan kartu Program Keluarga Harapan (PKH)," ujar Mendikbud di Jakarta, Selasa.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Evaluasi Hari Pertama Ganjil Genap DKI, Pelanggar Capai 1.195 Kendaraan

Evaluasi Hari Pertama Ganjil Genap DKI, Pelanggar Capai 1.195 Kendaraan

Megapolitan
Dishub DKI Jakarta Sebut Ganjil Genap Bikin Volume Lalin Turun 2 Persen

Dishub DKI Jakarta Sebut Ganjil Genap Bikin Volume Lalin Turun 2 Persen

Megapolitan
Simulasi Tatap Muka, Enam Sekolah di Bekasi Akan Diverifikasi Ulang 2 Minggu Sekali

Simulasi Tatap Muka, Enam Sekolah di Bekasi Akan Diverifikasi Ulang 2 Minggu Sekali

Megapolitan
Dapat Pinjaman, Pemprov DKI Usulkan Rp 3,6 T untuk Pengembangan Infrastruktur Olahraga

Dapat Pinjaman, Pemprov DKI Usulkan Rp 3,6 T untuk Pengembangan Infrastruktur Olahraga

Megapolitan
Perum PPD Luncurkan Tiga Trayek Baru dari Stasiun Bogor ke Jakarta

Perum PPD Luncurkan Tiga Trayek Baru dari Stasiun Bogor ke Jakarta

Megapolitan
Cegah Klaster Baru, Pemkot Tangerang Atur Penggunaan Ventilasi Udara di Perkantoran

Cegah Klaster Baru, Pemkot Tangerang Atur Penggunaan Ventilasi Udara di Perkantoran

Megapolitan
UPDATE 4 Agustus: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 10, Totalnya Kini 582

UPDATE 4 Agustus: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 10, Totalnya Kini 582

Megapolitan
23 Warga Kena Sanksi karena Tak Pakai Masker di Pasar Pluis

23 Warga Kena Sanksi karena Tak Pakai Masker di Pasar Pluis

Megapolitan
Polisi: 70 Persen Pelanggaran Lalu Lintas di Depok Terjadi pada Jam Sibuk

Polisi: 70 Persen Pelanggaran Lalu Lintas di Depok Terjadi pada Jam Sibuk

Megapolitan
Wali Kota Tangerang: Rehabilitasi Stadion Benteng Dipercepat

Wali Kota Tangerang: Rehabilitasi Stadion Benteng Dipercepat

Megapolitan
Jadi Korban Perampokan, Pemilik Warung di Ciracas Mengaku Tak Asing dengan Wajah Pelaku

Jadi Korban Perampokan, Pemilik Warung di Ciracas Mengaku Tak Asing dengan Wajah Pelaku

Megapolitan
Operasi Patuh Jaya 2020, Depok Sumbang Pelanggar Lalu Lintas Terbanyak

Operasi Patuh Jaya 2020, Depok Sumbang Pelanggar Lalu Lintas Terbanyak

Megapolitan
Dinas SDA DKI Ajukan Anggaran Rp 5 Triliun untuk Penanggulangan Banjir

Dinas SDA DKI Ajukan Anggaran Rp 5 Triliun untuk Penanggulangan Banjir

Megapolitan
Pilkada Depok Makin Dekat, Bawaslu Minta Warga Tak Ragu Laporkan Penyelewengan

Pilkada Depok Makin Dekat, Bawaslu Minta Warga Tak Ragu Laporkan Penyelewengan

Megapolitan
Cegah Penularan Covid-19, Pemkot Tangsel Gelar Upacara HUT Ke-75 RI Secara Terbatas

Cegah Penularan Covid-19, Pemkot Tangsel Gelar Upacara HUT Ke-75 RI Secara Terbatas

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X