Menyoal Potensi Penyelewengan dan Kompetensi Ormas Kelola Dana APBD

Kompas.com - 15/02/2019, 09:22 WIB
Rapat pembahasan rancangan APBD DKI Jakarta 2019 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (22/11/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIRapat pembahasan rancangan APBD DKI Jakarta 2019 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (22/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI kepada organisasi kemasyarakatan ( ormas) untuk melakukan pembangunan di kampung-kampung di Jakarta menuai kritik.

DPRD DKI Jakarta menyoroti potensi penyelewengan anggaran dan kompetensi warga melaksanakan program dana swakelola itu.

Rawan penyelewengan

Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, melibatkan masyarakat dalam melakukan pembangunan bukan berarti memberikan dana kepada masyarakat untuk mengerjakan program pembangunan itu. Gembong khawatir terjadi penyelewengan anggaran jika pelaksanaan pembangunan diserahkan kepada masyarakat.

"Kalau nanti kami serahkan kepada masyarakat, ini kan rawan penyelewengan di tengah-tengah masyarakat akibat ketidaktahuannya. Kami khawatir itu," kata Gembong, Kamis (14/2/2019).

Baca juga: Dana APBD DKI Akan Dikelola Ormas untuk Bangun Kampung

Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Bestari Barus mengemukakan, program yang direncanakan Anies itu prematur. Dia meragukan kompetensi masyarakat untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan APBD.

"Prematurlah saya kira. Masyarakat kan bukan pengguna anggaran. Kalau uang diserahkan kepada masyarakat, dia punya enggak keahlian untuk melaporkan?" kata Bestari.

Ketua Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI Jakarta Santoso juga menyoroti adanya potensi penyelewengan anggaran dalam program dana swakelola itu.

Santoso menyampaikan, meskipun program itu memiliki landasan hukum, Pemprov DKI Jakarta harus memastikan bahwa dana yang diberikan kepada masyarakat dipertanggungjawabkan dengan benar dan ada pengawasan yang jelas.

"Ini kan uang rakyat. Meskipun dikembalikan ke rakyat, harus ada pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel," ucap Santoso, Rabu lalu.

Soal kompetensi

Bestari mengatakan, masyarakat tidak memiliki kompetensi untuk melakukan pembangunan. Karena itu, Pemprov DKI sebaiknya melakukan pembangunan seperti biasanya untuk melayani warga, bukan justru menyuruh warga membangun sendiri.

"Ada jalan yang rusak, diperbaiki, masak diserahkan ke masyarakat yang tidak punya keahlian untuk membuat jalan, mengaduk semen, ataupun mengaspal. Nanti jadi masalah baru," kata Bestari.

Gembong mengusulkan, Pemprov DKI Jakarta sebaiknya melibatkan warga dalam merencanakan pembangunan saja. Dengan demikian, program pembangunan Pemprov DKI sesuai dengan kebutuhan warga.

Untuk eksekusinya, lanjutnya, diserahkan kepada pihak yang kompeten.

"Kami harus cermat dalam mengelola APBD sehingga pola yang diharapkan oleh Pak Anies kalau menurut Fraksi PDI-P adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan," kata Gembong.

Baca juga: Ormas Bisa Bangun Kampung Pakai APBD DKI, Begini Penjelasannya

Anies ingin dana APBD lebih banyak dikelola masyarakat. Dengan demikian, APBD DKI memberikan banyak kontribusi untuk menggerakkan perekonomian warga.

Masyarakat bisa mengelola APBD melalui program dana swakelola tipe III dan tipe IV yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Tipe III yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi kementerian/lembaga/perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan ormas pelaksana swakelola.

Tipe IV yaitu swakelola yang direncanakan oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola.

Dengan program itu, Anies menyebut masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan di kampungnya bisa mengeksekusi kegiatan dan mengerjakan pembangunan yang direncanakan Pemprov DKI.

Organisasi kemasyarakatan yang dimaksud ialahg Karang Taruna, RT/RW, dan PKK.

"Yang mengerjakan adalah masyarakat, namanya organisasi kemasyarakatan, bukan ormas, tetapi organisasi di kampung itu. Jadi, ya, yang teridentifikasi Karang Taruna, RT/RW, kemudian PKK," ujar Anies pada 1 Februari 2019.

Dalam program dana swakelola ini, kata Anies, organisasi kemasyarakatan harus melakukan pembangunan sesuai rencana dan standar yang ditetapkan Pemprov DKI. Pemprov DKI juga akan mengawasi pekerjaan yang mereka lakukan.

Menurut Anies, program dana swakelola direncanakan agar masyarakat juga memiliki rasa tanggung jawab untuk memelihara infrastruktur yang telah mereka bangun secara gotong royong.

Dia meyakini masyarakat juga memiliki kompetensi untuk melakukan pembangunan.

"Bias kalau mengatakan masyarakat tidak punya kompetensi. Masyarakat itu banyak yang punya kompetensi, apalagi ketika sampai pada kegiatan di kampungnya," ujar Anies.

Anies saat ini tengah menyusun peraturan gubernur (pergub) untuk mengatur soal pemberian dana APBD kepada masyarakat untuk melakukan pembangunan.

Pergub itu mencakup soal mekanisme pelaksanaan pembangunan, pengucuran dana, hingga pertanggungjawaban dana.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jakarta Banjir, Sejumlah Rute Transjakarta Masih Dialihkan dan Tak Beroperasi

Jakarta Banjir, Sejumlah Rute Transjakarta Masih Dialihkan dan Tak Beroperasi

Megapolitan
Polisi Tangkap 8 Terduga Perusak Aeon Mall Jakarta Garden City, Mayoritas Anak

Polisi Tangkap 8 Terduga Perusak Aeon Mall Jakarta Garden City, Mayoritas Anak

Megapolitan
Mall AEON Jakarta Garden City Didemo Massa, Warga Cakung: Dulu Enggak Banjir

Mall AEON Jakarta Garden City Didemo Massa, Warga Cakung: Dulu Enggak Banjir

Megapolitan
Banjir Periuk Kota Tangerang, Gubernur Diminta Turun Tangan, Wali Kota Tuntut Pengembang

Banjir Periuk Kota Tangerang, Gubernur Diminta Turun Tangan, Wali Kota Tuntut Pengembang

Megapolitan
Doa Ibu untuk Sopir Taksi Online Mulia yang Bersedia Bawa Jenazah Bayinya...

Doa Ibu untuk Sopir Taksi Online Mulia yang Bersedia Bawa Jenazah Bayinya...

Megapolitan
Bekasi Butuh Sekitar Rp 4,4 Triliun untuk Atasi Banjir

Bekasi Butuh Sekitar Rp 4,4 Triliun untuk Atasi Banjir

Megapolitan
Viral Kisah Suami Istri Bawa Pulang Jenazah Bayinya dengan Taksi Online Setelah Ditolak Berkali-kali

Viral Kisah Suami Istri Bawa Pulang Jenazah Bayinya dengan Taksi Online Setelah Ditolak Berkali-kali

Megapolitan
BMKG: Rabu Pagi, Jakarta Hujan Merata, Kemudian Hujan Deras Dini Hari

BMKG: Rabu Pagi, Jakarta Hujan Merata, Kemudian Hujan Deras Dini Hari

Megapolitan
Ditanya Solusi Banjir, Anies: Waspada Saja

Ditanya Solusi Banjir, Anies: Waspada Saja

Megapolitan
Remaja 14 Tahun Meninggal Terseret Banjir Usai Selamatkan Dua Bocah

Remaja 14 Tahun Meninggal Terseret Banjir Usai Selamatkan Dua Bocah

Megapolitan
Seorang Santri Tewas, Diduga karena Terseret Arus Kali Mampang

Seorang Santri Tewas, Diduga karena Terseret Arus Kali Mampang

Megapolitan
Anies: Pengungsi akibat Banjir Berkisar 15.000 Jiwa

Anies: Pengungsi akibat Banjir Berkisar 15.000 Jiwa

Megapolitan
Kala Nasi Sarden Menjadi Menu Andalan Posko Banjir Cipinang Melayu

Kala Nasi Sarden Menjadi Menu Andalan Posko Banjir Cipinang Melayu

Megapolitan
Sudah Malam, Banjir di Perumahan Bumi Nasio Indah Masih 2 Meter

Sudah Malam, Banjir di Perumahan Bumi Nasio Indah Masih 2 Meter

Megapolitan
Halaman Rumah Warga di Jagakarsa Longsor karena Hujan

Halaman Rumah Warga di Jagakarsa Longsor karena Hujan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X