Menyoal Potensi Penyelewengan dan Kompetensi Ormas Kelola Dana APBD

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk melakukan pembangunan di kampung-kampung di Jakarta menuai kritik.

DPRD DKI Jakarta menyoroti potensi penyelewengan anggaran dan kompetensi warga melaksanakan program dana swakelola itu.

Rawan penyelewengan

Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, melibatkan masyarakat dalam melakukan pembangunan bukan berarti memberikan dana kepada masyarakat untuk mengerjakan program pembangunan itu. Gembong khawatir terjadi penyelewengan anggaran jika pelaksanaan pembangunan diserahkan kepada masyarakat.

"Kalau nanti kami serahkan kepada masyarakat, ini kan rawan penyelewengan di tengah-tengah masyarakat akibat ketidaktahuannya. Kami khawatir itu," kata Gembong, Kamis (14/2/2019).

Baca juga: Dana APBD DKI Akan Dikelola Ormas untuk Bangun Kampung

Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Bestari Barus mengemukakan, program yang direncanakan Anies itu prematur. Dia meragukan kompetensi masyarakat untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan APBD.

"Prematurlah saya kira. Masyarakat kan bukan pengguna anggaran. Kalau uang diserahkan kepada masyarakat, dia punya enggak keahlian untuk melaporkan?" kata Bestari.

Ketua Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI Jakarta Santoso juga menyoroti adanya potensi penyelewengan anggaran dalam program dana swakelola itu.

Santoso menyampaikan, meskipun program itu memiliki landasan hukum, Pemprov DKI Jakarta harus memastikan bahwa dana yang diberikan kepada masyarakat dipertanggungjawabkan dengan benar dan ada pengawasan yang jelas.

"Ini kan uang rakyat. Meskipun dikembalikan ke rakyat, harus ada pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel," ucap Santoso, Rabu lalu.

Soal kompetensi

Bestari mengatakan, masyarakat tidak memiliki kompetensi untuk melakukan pembangunan. Karena itu, Pemprov DKI sebaiknya melakukan pembangunan seperti biasanya untuk melayani warga, bukan justru menyuruh warga membangun sendiri.

"Ada jalan yang rusak, diperbaiki, masak diserahkan ke masyarakat yang tidak punya keahlian untuk membuat jalan, mengaduk semen, ataupun mengaspal. Nanti jadi masalah baru," kata Bestari.

Gembong mengusulkan, Pemprov DKI Jakarta sebaiknya melibatkan warga dalam merencanakan pembangunan saja. Dengan demikian, program pembangunan Pemprov DKI sesuai dengan kebutuhan warga.

Untuk eksekusinya, lanjutnya, diserahkan kepada pihak yang kompeten.

"Kami harus cermat dalam mengelola APBD sehingga pola yang diharapkan oleh Pak Anies kalau menurut Fraksi PDI-P adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan," kata Gembong.

Baca juga: Ormas Bisa Bangun Kampung Pakai APBD DKI, Begini Penjelasannya

Anies ingin dana APBD lebih banyak dikelola masyarakat. Dengan demikian, APBD DKI memberikan banyak kontribusi untuk menggerakkan perekonomian warga.

Masyarakat bisa mengelola APBD melalui program dana swakelola tipe III dan tipe IV yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Tipe III yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi kementerian/lembaga/perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan ormas pelaksana swakelola.

Tipe IV yaitu swakelola yang direncanakan oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola.

Dengan program itu, Anies menyebut masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan di kampungnya bisa mengeksekusi kegiatan dan mengerjakan pembangunan yang direncanakan Pemprov DKI.

Organisasi kemasyarakatan yang dimaksud ialahg Karang Taruna, RT/RW, dan PKK.

"Yang mengerjakan adalah masyarakat, namanya organisasi kemasyarakatan, bukan ormas, tetapi organisasi di kampung itu. Jadi, ya, yang teridentifikasi Karang Taruna, RT/RW, kemudian PKK," ujar Anies pada 1 Februari 2019.

Dalam program dana swakelola ini, kata Anies, organisasi kemasyarakatan harus melakukan pembangunan sesuai rencana dan standar yang ditetapkan Pemprov DKI. Pemprov DKI juga akan mengawasi pekerjaan yang mereka lakukan.

Menurut Anies, program dana swakelola direncanakan agar masyarakat juga memiliki rasa tanggung jawab untuk memelihara infrastruktur yang telah mereka bangun secara gotong royong.

Dia meyakini masyarakat juga memiliki kompetensi untuk melakukan pembangunan.

"Bias kalau mengatakan masyarakat tidak punya kompetensi. Masyarakat itu banyak yang punya kompetensi, apalagi ketika sampai pada kegiatan di kampungnya," ujar Anies.

Anies saat ini tengah menyusun peraturan gubernur (pergub) untuk mengatur soal pemberian dana APBD kepada masyarakat untuk melakukan pembangunan.

Pergub itu mencakup soal mekanisme pelaksanaan pembangunan, pengucuran dana, hingga pertanggungjawaban dana.