Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PT KAI Belum Pernah Terima Usulan Bangun JPO di Pelintasan Jatinegara

Kompas.com - 22/02/2019, 14:41 WIB
Ryana Aryadita Umasugi,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Senior Humas DAOP 1 PT Kereta Api Indonesia (KAI) Edy Kuswoyo menyatakan, pihak Kelurahan Pisangan Baru Selatan, Jakarta Timur, belum pernah bersurat dan meminta pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) yang menghubungkan Jalan Pisangan Baru Selatan dengan Jalan Bekasi Barat atau Jatinegara.

"Ke siapa pengajuannya? Setahu saya belum pernah menerima pengajuan (untuk JPO) hingga saat ini," kata Edy saat dihubungi Kompas.com, Jumat (22/2/2019).

Edy mengatakan, jika pihak kelurahan hendak meminta pembangunan JPO maka harus melalui beberapa prosedur pengajuan.

Baca juga: Usulan Pembuatan JPO di Pelintasan Jatinegara Sudah Sering Diajukan

"Itu harus dari pihak kelurahan yang bersurat. Jadi ajukan ke kecamatan kemudian ke wali kota baru ke Kemenhub (Kementerian Perhubungan)," kata dia.

"Nah setelah itu baru Kemenhub melalui Ditjen (Direktorat Jenderala) Perkeretaapian mengundang PT KAI untuk berkoordinasi," kata dia.

Meski demikian, Edy mengakui bahwa PT KAI mempunyai rencana untuk membuat akses pejalan kaki yang disatukan dengan jalur keluar penumpang kereta.

"Ya memang nantinya direncanakan akan ada akses untuk warga yang disatukan dengan penumpang yang keluar," kata Edy.

Selama ini, para pejalan kaki terpaksa menantang maut saat menyeberangi rel kereta api di dekat Stasiun Jatinegara, Jakarta Timur. Mereka nekat menyeberangi rel lantaran tidak ada akses menyeberang yang layak dari Jalan Pisangan Baru Selatan menuju Jalan Bekasi Barat atau sebaliknya. Ada 7 hingga 8 jalur rel kereta di kawasan itu.

Meski ada pagar pembatas sebelum masuk rel, pagar itu terbuka di salah satu sisi sehingga menjadi jalan masuk bagi para penyeberang.

Lurah Pisangan Baru Selatan, Tuti Sugihastuti, mengatakan, pihaknya sudah berulang kali mengusulkan adanya JPO untuk penyeberangan warga dari Jalan Pisangan Baru Selatan menuju Jalan Bekasi Barat atau sebaliknya.

Baca juga: JPO Bundaran Senayan Baru Rampung Maret karena Ini..

 

"Masalah pelintasan sebidang hasil rembuk RW kami mengusulkan segera dibuatkan JPO yang Pisangan Baru Selatan. Kami sudah usulkan tapi lokasi tersebut menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan," kata Tuti kemarin.

Ia mengaku sudah melakukan koordinasi dengan pihak Kemenhub dari tahun 2017. Namun hingga saat masih belum ada tanda-tanda akan dibuatkan JPO di kawasan itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com