Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Rombak Pejabat karena Target Tak Tercapai hingga Laporan Pungli

Kompas.com - 27/02/2019, 08:47 WIB
Nursita Sari,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik 1.125 pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, Senin (25/2/2019). Pejabat yang dilantik terdiri dari 15 pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II, 274 pejabat eselon III, dan 836 pejabat eselon IV.

Dalam pelantikan itu, ada pejabat yang dinaikkan jabatannya, ada pula yang diturunkan jabatannya.

Anies menjelaskan, ada beberapa alasan yang membuatnya melakukan perombakan besar-besaran.

Target kegiatan strategis daerah tak tercapai

Anies mencopot dan mendemosi sejumlah pejabat eselon II karena target kegiatan strategis daerah (KSD) di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dipimpin pejabat tersebut tidak tercapai.

"(Alasannya) capaian program. Jadi, di KSD kami itu lengkap apa saja yang harus dikerjakan di semester pertama 2018, semester kedua, itu ada ukurannya semua. Tercapai atau tidak, itu kami ukur," ujar Anies, Selasa kemarin.

Baca juga: Kegiatan Strategis Daerah Tak Tercapai, Alasan Anies Copot Pejabat

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta terlebih dahulu memeriksa pejabat yang tidak mencapai target KSD yang telah ditetapkan. Setelah dibuat berita acara pemeriksaan (BAP) dan dinyatakan memang tidak mencapai target, pejabat yang bersangkutan diputuskan untuk didemosi atau dicopot.

Serapan anggaran rendah 

Penyerapan anggaran juga menjadi salah satu pertimbangan Anies dalam merombak pejabat di lingkungan Pemprov DKI.

"Kemudian juga (alasannya) pelaksanaan program, serapan," kata Anies.

Kepala BKD DKI Jakarta Chaidir menyampaikan, setiap pejabat sudah menandatangani pakta integritas untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Penurunan jabatan menjadi konsekuensi yang harus diterima bila target itu tak tercapai.

Baca juga: Mengapa Anies Rombak Pejabat DKI Besar-besaran?

Salah satu pejabat yang didemosi ialah Isnawa Adji. Dia turun jabatan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup menjadi Wakil Wali Kota Jakarta Selatan.

Menurut Chaidir, target serapan anggaran yang tidak tercapai di Dinas Lingkungan Hidup menjadi salah satu alasan Isnawa didemosi.

"(Isnawa) kan tidak sampai penyerapan anggarannya, sesuai dengan pakta integritas," ucap Chaidir.

Laporan pungli

Anies mengakui ada pejabat eselon IV atau lurah yang dicopot karena ada laporan melakukan pungutan liar (pungli). Namun, ia tidak mengingat jumlahnya.

"Saya enggak ingat angkanya, tapi ada," kata Anies.

Meskipun demikian, Anies menyebut laporan dugaan pungli bukan satu-satunya alasan dia melakukan rotasi, promosi, demosi, dan pencopotan lurah.

Baca juga: Anies Akui Ada Lurah yang Dicopot karena Pungli

Perombakan pejabat eselon IV itu dilakukan dengan mempertimbangkan banyak faktor yang berkaitan dengan kinerja.

"Bukan sekadar pungli. Ini selama lebih dari enam bulan, kami tabung kinerja positif, tabung kinerja masalah, semuanya ditabung," kata Anies.

Laporan warga

Chaidir mengemukakan, perombakan pejabat berkaitan dengan kinerja mereka selama ini.

Terkait perombakan jabatan camat dan lurah, berbagai laporan warga melalui aplikasi Citizen Relation Management (CRM) Jakarta Smart City juga menjadi pertimbangan.

"CRM-nya, pelayanan terhadap masyarakatnya, itu ditambah (jadi penilaian), selain dengan penyerapan anggaran. Ada laporan terkait kualitas pelayanannya," ujar Chaidir.

Evaluasi 6 bulan

Anies mengatakan, kinerja semua pejabat yang dia lantik pada Senin lalu akan dievaluasi setelah enam bulan menjabat.

Hal terpenting yang harus digarisbawahi oleh para pejabat DKI ialah memenuhi harapan dan mewujudkan kebahagiaan warga Jakarta melalui pelayanan yang diberikan. Karena itu, Anies akan betul-betul mengawasi pelayanan yang dilakukan para pejabat.

"Nanti kami akan lakukan evaluasi setelah enam bulan. Evaluasi itu dilakukan terhadap semua yang memegang posisi-posisi yang kemarin dilantik," kata Anies.

Ia meminta para pejabat yang baru dilantik untuk langsung bekerja, membuat inovasi dan terobosan dalam memimpin. Dia tidak ingin para pejabat itu beradaptasi terlebih dahulu dengan posisi baru mereka.

"Tidak ada periode adaptasi, sudah langsung kerja," ucap Anies.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com