Anies Ingin Pengelolaan Kepulauan Seribu Dipegang Pemprov DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin agar pengelolaan Kepulauan Seribu dipegang oleh pihaknya. Ia menyinggung soal kepentingan pemerintah pusat yang menetapkan Kepulauan Seribu sebagai destinasi pariwisata.

"Jadi Kepulauan Seribu ini telah ditetapkan sebagai salah satu Destinasi Pariwisata (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional). Masyarakat bertanya-tanya, mana ini?" kata Anies saat membuka musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Pulau Pramuka, Jumat (22/3/2019).

Kepada wartawan, Anies mengatakan ia akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait pembangunan di Kepulauan Seribu. Menurutnya, lebih mudah jika urusan di Kepulauan Seribu dikendalikan oleh Pemprov DKI alih-alih di bawah banyak instansi.

Baca juga: Anies: Pembangunan di Kepulauan Seribu Terseok-seok

"Karena bagaimana pun juga ada Kementerian Pariwisata, ada Kementerian Lingkungan Hidup, ada Kemaritiman. Dan begitu masuk pada wilayah laut, maka wilayah itu seringkali ada banyak otoritas tuh di situ. Otoritas bagi Kementerian. Karena itu kita nanti koordinasikan biar nanti satu pintu, pintunya adalah DKI," ujar dia.

Pasalnya, pembangunan yang ada harus disesuaikan dengan tata ruang DKI Jakarta. Ia tak ingin investasi untuk membangun Kepulauan Seribu berhadapan dengan aturan yang bertabrakan.

"Supaya perencanaan pariwisata sesuai dengan rencana tata ruang yang ada di DKI. Dengan begitu nanti kita bisa menentukan pulau-pulau mana saja yang didorong untuk kegiatan wisata, pulau-pulau mana yang menjadi kegiatan pemukiman, pulau-pulau mana yang menjadi kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Itu semua bisa kita tentukan," kata dia.

Musrenbang untuk tahun 2020 di Kepulauan Seribu digelar dari tingkat RW hingga tingkat Kabupaten. Musyawarah itu untuk menampung usulan pembangunan dari warga yang nantinya dirumuskan menjadi Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD). Tema RKPD tahun 2020 adalah pembangunan berkualitas.