YLKI Sebut Banyak Warga Belum Tahu Kenaikan Tarif Ojek Online

Kompas.com - 02/05/2019, 19:42 WIB
Wakil Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo (kanan) memberi penjelasan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (21/11/2018). MURTI ALI LINGGA/KOMPAS.com Wakil Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo (kanan) memberi penjelasan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (21/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ( YLKI) Sudaryatmo mengatakan, kenaikan tarif ojek online harus dibarengi sosialisasi kepada masyarakat. 

Menurut dia, banyak masyarakat yang kurang informasi terkait tarif baru ojek online yang ditetapkan pemerintah. 

"Yang belum begitu jelas sebenarnya bagaimana konsumen terinformasi soal tarif, dan kalau tarif di atas ketentuannya, lapor kemana?" ujar Sudaryatmo di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2019).
 

Selain itu, konsumen juga harus mendapatkan jaminan keamanan dalam membayar tarif.
 
Ia mengatakan, harus ada kepastian pengembalian uang jika tarif melebihi batas yang telah ditentukan pemerintah. 

"Ke mana konsumen harus lapor? Ke Kemenhub atau ke operator (aplikator), ini yang harus diperjelas. Apabila lapor, apakah konsumen bisa kembali uangnya? Itu belum jelas," katanya. 
 

Peraturan Menteri Perhubungan terkait tarif ojek online telah diberlakukan sejak Rabu (1/5/2019).

Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. 

Adapun, besaran tarif ojek online terbagi menjadi tiga zona.
 
 
 
Zona 1 untuk wilayah Sumatera, Jawa (tanpa Jabodetabek), dan Bali.
 
Zona 2 adalah Jabodetabek, sedangkan zona 3 adalah Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku, dan lainnya. 

Adapun besaran tarif untuk zona 1 batas bawah Rp 1.850 dan batas atas Rp 2.300, dengan biaya jasa minimal Rp 7.000-Rp 10.000.
 
 
Sementara, zona II batas bawah Rp 2.000 dengan batas atas Rp 2.500, dan biaya jasa minimal Rp 8.000-Rp 10.000. 

Untuk zona III batas bawah Rp 2.100 dan batas atas Rp 2.600 dengan biaya jasa minimal Rp 7.000-Rp 10.000.

Penetapan biaya jasa batas bawah dan batas atas, maupun biaya jasa minimal ini merupakan biaya yang telah mendapatkan potongan tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi.
 
 
 
Biaya tidak langsung adalah biaya jasa yang ada di dalam pihak aplikator sebanyak maksimal 20 persen. Kemudian yang 80 persen adalah menjadi hak pengemudi.

Selain biaya langsung dan tidak langsung, ada pula biaya jasa minimal (flag fall) yaitu biaya jasa yang dibayarkan penumpang untuk jarak tempuh paling jauh empat kilometer. 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Tangerang Berencana Jadikan Hotel sebagai Tempat Karantina Covid-19

Pemkot Tangerang Berencana Jadikan Hotel sebagai Tempat Karantina Covid-19

Megapolitan
Vanessa Angel Jadi Tersangka karena Miliki Pil Xanax yang Tidak Sesuai Resep Dokter

Vanessa Angel Jadi Tersangka karena Miliki Pil Xanax yang Tidak Sesuai Resep Dokter

Megapolitan
Pemkot Tangerang Tambah Anggaran Penanganan Covid-19 Jadi Rp 138 Miliar

Pemkot Tangerang Tambah Anggaran Penanganan Covid-19 Jadi Rp 138 Miliar

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Minta Masyarakat Taati Aturan Selama PSBB

Ketua DPRD DKI Minta Masyarakat Taati Aturan Selama PSBB

Megapolitan
Serius Ajukan PSBB, Wali Kota Tangerang Rapat dengan Gubernur Banten dan DKI Jakarta

Serius Ajukan PSBB, Wali Kota Tangerang Rapat dengan Gubernur Banten dan DKI Jakarta

Megapolitan
Ini Skenario Pembatasan Penumpang Kendaraan Pribadi dan Umum Saat PSBB di DKI

Ini Skenario Pembatasan Penumpang Kendaraan Pribadi dan Umum Saat PSBB di DKI

Megapolitan
3.042 Pekerja di Tangerang Kena PHK karena Perusahaan Terdampak Covid-19

3.042 Pekerja di Tangerang Kena PHK karena Perusahaan Terdampak Covid-19

Megapolitan
Warga Miskin dan Rentan Miskin di DKI Diminta Daftar ke RW untuk Dapat Bantuan Sembako

Warga Miskin dan Rentan Miskin di DKI Diminta Daftar ke RW untuk Dapat Bantuan Sembako

Megapolitan
[HOAKS] PT KAI Batalkan Seluruh Perjalanan Jakarta Selama PSBB

[HOAKS] PT KAI Batalkan Seluruh Perjalanan Jakarta Selama PSBB

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Pemprov DKI Belum Komunikasi Terkait Anggaran Covid-19

Ketua DPRD Sebut Pemprov DKI Belum Komunikasi Terkait Anggaran Covid-19

Megapolitan
Mekanisme Karantina ODP dan PDP di Rumah Lawan Covid-19 Tangsel

Mekanisme Karantina ODP dan PDP di Rumah Lawan Covid-19 Tangsel

Megapolitan
Polisi Tangkap Sekuriti dan Sopir Angkot Pelaku Bobol ATM, Sudah 12 Kali Beraksi

Polisi Tangkap Sekuriti dan Sopir Angkot Pelaku Bobol ATM, Sudah 12 Kali Beraksi

Megapolitan
Tahap Pertama, Pemprov DKI Distribusikan Bantuan Sembako ke 1,2 Juta KK

Tahap Pertama, Pemprov DKI Distribusikan Bantuan Sembako ke 1,2 Juta KK

Megapolitan
Pembagian Sembako Akan Dilakukan dari Rumah ke Rumah demi Cegah Calo

Pembagian Sembako Akan Dilakukan dari Rumah ke Rumah demi Cegah Calo

Megapolitan
Keluar Lapas 2 Hari, Eks Napi Mabuk Mengamuk dan Acak-acak Rumah Makan di Depok

Keluar Lapas 2 Hari, Eks Napi Mabuk Mengamuk dan Acak-acak Rumah Makan di Depok

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X