YLKI Sebut Banyak Warga Belum Tahu Kenaikan Tarif Ojek Online

Kompas.com - 02/05/2019, 19:42 WIB
Wakil Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo (kanan) memberi penjelasan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (21/11/2018). MURTI ALI LINGGA/KOMPAS.com Wakil Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo (kanan) memberi penjelasan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (21/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ( YLKI) Sudaryatmo mengatakan, kenaikan tarif ojek online harus dibarengi sosialisasi kepada masyarakat. 

Menurut dia, banyak masyarakat yang kurang informasi terkait tarif baru ojek online yang ditetapkan pemerintah. 

"Yang belum begitu jelas sebenarnya bagaimana konsumen terinformasi soal tarif, dan kalau tarif di atas ketentuannya, lapor kemana?" ujar Sudaryatmo di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2019).
 

Selain itu, konsumen juga harus mendapatkan jaminan keamanan dalam membayar tarif.
 
Ia mengatakan, harus ada kepastian pengembalian uang jika tarif melebihi batas yang telah ditentukan pemerintah. 

"Ke mana konsumen harus lapor? Ke Kemenhub atau ke operator (aplikator), ini yang harus diperjelas. Apabila lapor, apakah konsumen bisa kembali uangnya? Itu belum jelas," katanya. 
 

Peraturan Menteri Perhubungan terkait tarif ojek online telah diberlakukan sejak Rabu (1/5/2019).

Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. 

Adapun, besaran tarif ojek online terbagi menjadi tiga zona.
 
 
 
Zona 1 untuk wilayah Sumatera, Jawa (tanpa Jabodetabek), dan Bali.
 
Zona 2 adalah Jabodetabek, sedangkan zona 3 adalah Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku, dan lainnya. 

Adapun besaran tarif untuk zona 1 batas bawah Rp 1.850 dan batas atas Rp 2.300, dengan biaya jasa minimal Rp 7.000-Rp 10.000.
 
 
Sementara, zona II batas bawah Rp 2.000 dengan batas atas Rp 2.500, dan biaya jasa minimal Rp 8.000-Rp 10.000. 

Untuk zona III batas bawah Rp 2.100 dan batas atas Rp 2.600 dengan biaya jasa minimal Rp 7.000-Rp 10.000.

Penetapan biaya jasa batas bawah dan batas atas, maupun biaya jasa minimal ini merupakan biaya yang telah mendapatkan potongan tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi.
 
 
 
Biaya tidak langsung adalah biaya jasa yang ada di dalam pihak aplikator sebanyak maksimal 20 persen. Kemudian yang 80 persen adalah menjadi hak pengemudi.

Selain biaya langsung dan tidak langsung, ada pula biaya jasa minimal (flag fall) yaitu biaya jasa yang dibayarkan penumpang untuk jarak tempuh paling jauh empat kilometer. 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemuda di Bintaro Diancam dan Diperas 5 Orang yang Mengaku Polisi

Pemuda di Bintaro Diancam dan Diperas 5 Orang yang Mengaku Polisi

Megapolitan
Perampok Bersenpi Beraksi di Minimarket Kembangan, Uang Rp 26 Juta Raib

Perampok Bersenpi Beraksi di Minimarket Kembangan, Uang Rp 26 Juta Raib

Megapolitan
Antisipasi Arus Balik ke Jakarta, Depok Ikut Awasi di Sejumlah Titik

Antisipasi Arus Balik ke Jakarta, Depok Ikut Awasi di Sejumlah Titik

Megapolitan
Jabodetabek Panas Beberapa Hari Terakhir, Suhu Paling Tinggi di Area Bandara Soetta dan Kemayoran

Jabodetabek Panas Beberapa Hari Terakhir, Suhu Paling Tinggi di Area Bandara Soetta dan Kemayoran

Megapolitan
Di Hadapan Emil dan Pepen, Jokowi Puji Kota Bekasi Berhasil Tekan Penularan Covid-19

Di Hadapan Emil dan Pepen, Jokowi Puji Kota Bekasi Berhasil Tekan Penularan Covid-19

Megapolitan
Pemalsu SIKM Bakal Dijerat Pidana, Ancaman hingga 12 Tahun Penjara

Pemalsu SIKM Bakal Dijerat Pidana, Ancaman hingga 12 Tahun Penjara

Megapolitan
Anies: Kalau Masyarakat Tidak Taat, Terpaksa PSBB Diperpanjang...

Anies: Kalau Masyarakat Tidak Taat, Terpaksa PSBB Diperpanjang...

Megapolitan
Lucinta Luna Jalani Sidang Perdana di PN Jakbar secara Virtual Rabu Besok

Lucinta Luna Jalani Sidang Perdana di PN Jakbar secara Virtual Rabu Besok

Megapolitan
Merasa Gerah Beberapa Hari Terakhir? Ini Penjelasan BMKG

Merasa Gerah Beberapa Hari Terakhir? Ini Penjelasan BMKG

Megapolitan
Petugas Mulai Periksa SIKM Penumpang yang Hendak Masuk Jakarta dari Bandara Soetta

Petugas Mulai Periksa SIKM Penumpang yang Hendak Masuk Jakarta dari Bandara Soetta

Megapolitan
Tak Punya SIKM, Pendatang di Terminal Pulo Gebang Akan Dipulangkan atau Dikarantina

Tak Punya SIKM, Pendatang di Terminal Pulo Gebang Akan Dipulangkan atau Dikarantina

Megapolitan
Anggota DPRD DKI Minta Pemprov DKI Serius Atur Kegiatan di Pasar untuk Cegah Covid-19

Anggota DPRD DKI Minta Pemprov DKI Serius Atur Kegiatan di Pasar untuk Cegah Covid-19

Megapolitan
Kota Bekasi Akan Mengikuti Jakarta Soal Pembukaan Kembali Mal

Kota Bekasi Akan Mengikuti Jakarta Soal Pembukaan Kembali Mal

Megapolitan
6.347 Warga Ajukan SIKM untuk Keluar Masuk Jakarta, Mayoritas Ditolak Pemprov DKI

6.347 Warga Ajukan SIKM untuk Keluar Masuk Jakarta, Mayoritas Ditolak Pemprov DKI

Megapolitan
Satu Keluarga di Bekasi Positif Covid-19, Sempat Ikut Shalat Id di Masjid

Satu Keluarga di Bekasi Positif Covid-19, Sempat Ikut Shalat Id di Masjid

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X