Raperda Penyelenggaraan Kota Religius Ditolak DPRD, Apa Kata Wali Kota Depok?

Kompas.com - 19/05/2019, 09:16 WIB
Wali Kota Depok, Mohammad Idris di Balai Kota Depok, Kamis (28/2/2019). KOMPAS. COM/CYNTHIA LOVAWali Kota Depok, Mohammad Idris di Balai Kota Depok, Kamis (28/2/2019).

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Muhammad Idris menanggapi penolakan DPRD Depok terkait usulan  raperda Penyelenggaraan Kota Religius (PKR) yang rencananya mulai diterapkan pada tahun 2020.

Menurutnya, usulan raperda itu dilatarbelakangi tujuan pemkot untuk mewujudkan masyarakat Depok yang religius serta menjunjung tinggi norma agama, hukum, kesusilaan, dan kesopanan dalam beraktivitas sehari-hari.

"Pemkot perlu mendorong upaya masyarakat untuk senantiasa menyeru dan mengajak kepada kebaikan dan mencegah perbuatan tercela," kata Idris dalam keterangan tertulis, Minggu (19/5/2019).

Idris menepis anggapan jika raperda PKR tersebut dibuat untuk mengatur kehidupan pribadi masyarakat dalam beragama.


Baca juga: DPRD Tolak Raperda yang Atur Warga Depok Jalankan Agamanya

Sebaliknya, ia berharap penyusunan raperda PKR itu dapat menguatkan kehidupan sosial ataupun sosial politik masyarakat Depok dengan berlandaskan Pancasila sila pertama.

"Secara filosofis spirit penyusunan raperda ini adalah untuk menguatkan kehidupan sosial masyarakat yang sesuai dengan norma-norma dan nilai kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada dasar sila pertama Pancasila," ujar Idris.

Nantinya, raperda itu diharapkan bisa mewujudkan kehidupan masyarakat Depok yang harmonis, rukun, damai, dan tenteram dengan latar belakang keberagaman suku, budaya, dan agama.

"Selain itu, raperda PKR itu bertujuan untuk menyelaraskan visi dan misi Kota Depok yaitu unggul, nyaman, dan religius," ungkap Idris.

Baca juga: Kata Pemkot Depok soal Raperda Penyelenggaraan Kota Religius...

Menurut Idris, Pemkot Depok terbuka akan komentar dan saran dari pihak DPRD, stakeholder, dan masyarakat terkait usulan raperda PKR tersebut.

Sebelumnya, DPRD Depok menolak usulan pemkot terkait raperda inisiatif Pemerintah Kota Depok tentang PKR.

Perda PKR ini disebut berisi aturan tentang bagaimana masyarakat Kota Depok menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya.

Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Angke Tallo mengatakan, peraturan tersebut tidak mungkin lagi diterapkan lantaran telah ditolak oleh badan musyawarah.

“Kalau kita bicara tentang agama, bukanlah kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur bagaimana rakyat beragama, tetapi itu adalah kewenangan pemerintah pusat,” ucap Hendrik, saat dihubungi wartawan, Jumat (17/5/2019).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Motto Ora Et Labora August Parengkuan yang Selalu Dikenang

Motto Ora Et Labora August Parengkuan yang Selalu Dikenang

Megapolitan
Masih Dicetak, Pemkot Jakut Baru Akan Pasang Foto Jokowi-Ma'ruf Tiga Hari Lagi

Masih Dicetak, Pemkot Jakut Baru Akan Pasang Foto Jokowi-Ma'ruf Tiga Hari Lagi

Megapolitan
Polisi Pastikan Tidak Ada Tanda Kekerasan pada Mayat Bayi yang Ditemukan di Kali

Polisi Pastikan Tidak Ada Tanda Kekerasan pada Mayat Bayi yang Ditemukan di Kali

Megapolitan
Taruna Politeknik Negeri Imigrasi Depok Tewas saat Latihan Drumband

Taruna Politeknik Negeri Imigrasi Depok Tewas saat Latihan Drumband

Megapolitan
Marah Pacarnya Digoda, Pemuda Ini Ajak Teman-temannya Keroyok Pelaku

Marah Pacarnya Digoda, Pemuda Ini Ajak Teman-temannya Keroyok Pelaku

Megapolitan
Viral Keberadaan Cross Hijaber, DMI Jakarta Utara Imbau Pengurus Masjid Lebih Waspada

Viral Keberadaan Cross Hijaber, DMI Jakarta Utara Imbau Pengurus Masjid Lebih Waspada

Megapolitan
Mimpi Ridwan Kamil Menyulap Wajah Kalimalang

Mimpi Ridwan Kamil Menyulap Wajah Kalimalang

Megapolitan
Pesepeda Tewas Ditabrak Bus Damri di Bandara Soekarno-Hatta

Pesepeda Tewas Ditabrak Bus Damri di Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Operasi Zebra Jaya Dimulai 23 Oktober, Ada 12 Jenis Pelanggaran yang Akan Ditindak

Operasi Zebra Jaya Dimulai 23 Oktober, Ada 12 Jenis Pelanggaran yang Akan Ditindak

Megapolitan
Putri Parengkuan: Kompas merupakan Second Home Ayah

Putri Parengkuan: Kompas merupakan Second Home Ayah

Megapolitan
Jadi Ajudan Ma'ruf Amin, Kapolres Kota Tangerang Kombes Sabilul Alif Dikenal Inovatif

Jadi Ajudan Ma'ruf Amin, Kapolres Kota Tangerang Kombes Sabilul Alif Dikenal Inovatif

Megapolitan
Jokowi-Ma'ruf Resmi Menjabat, Kantor Pemerintahan Masih Pasang Foto Jokowi-Jusuf Kalla

Jokowi-Ma'ruf Resmi Menjabat, Kantor Pemerintahan Masih Pasang Foto Jokowi-Jusuf Kalla

Megapolitan
Aniaya hingga Tewas, Ibu di Kebon Jeruk Sempat Minta Tolong Tetangga Saat Anaknya Tak Berdaya

Aniaya hingga Tewas, Ibu di Kebon Jeruk Sempat Minta Tolong Tetangga Saat Anaknya Tak Berdaya

Megapolitan
Petugas UPK Badan Air Temukan Jasad Bayi Saat Bersihkan Kali Grogol, Sempat Kira Bangkai Ayam

Petugas UPK Badan Air Temukan Jasad Bayi Saat Bersihkan Kali Grogol, Sempat Kira Bangkai Ayam

Megapolitan
Jasad Bayi Perempuan Ditemukan Terbungkus Plastik Hitam di Pinggir Kali Grogol

Jasad Bayi Perempuan Ditemukan Terbungkus Plastik Hitam di Pinggir Kali Grogol

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X