Raperda Penyelenggaraan Kota Religius Ditolak DPRD, Apa Kata Wali Kota Depok?

Kompas.com - 19/05/2019, 09:16 WIB
Wali Kota Depok, Mohammad Idris di Balai Kota Depok, Kamis (28/2/2019).KOMPAS. COM/CYNTHIA LOVA Wali Kota Depok, Mohammad Idris di Balai Kota Depok, Kamis (28/2/2019).

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Muhammad Idris menanggapi penolakan DPRD Depok terkait usulan  raperda Penyelenggaraan Kota Religius (PKR) yang rencananya mulai diterapkan pada tahun 2020.

Menurutnya, usulan raperda itu dilatarbelakangi tujuan pemkot untuk mewujudkan masyarakat Depok yang religius serta menjunjung tinggi norma agama, hukum, kesusilaan, dan kesopanan dalam beraktivitas sehari-hari.

"Pemkot perlu mendorong upaya masyarakat untuk senantiasa menyeru dan mengajak kepada kebaikan dan mencegah perbuatan tercela," kata Idris dalam keterangan tertulis, Minggu (19/5/2019).

Idris menepis anggapan jika raperda PKR tersebut dibuat untuk mengatur kehidupan pribadi masyarakat dalam beragama.


Baca juga: DPRD Tolak Raperda yang Atur Warga Depok Jalankan Agamanya

Sebaliknya, ia berharap penyusunan raperda PKR itu dapat menguatkan kehidupan sosial ataupun sosial politik masyarakat Depok dengan berlandaskan Pancasila sila pertama.

"Secara filosofis spirit penyusunan raperda ini adalah untuk menguatkan kehidupan sosial masyarakat yang sesuai dengan norma-norma dan nilai kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada dasar sila pertama Pancasila," ujar Idris.

Nantinya, raperda itu diharapkan bisa mewujudkan kehidupan masyarakat Depok yang harmonis, rukun, damai, dan tenteram dengan latar belakang keberagaman suku, budaya, dan agama.

"Selain itu, raperda PKR itu bertujuan untuk menyelaraskan visi dan misi Kota Depok yaitu unggul, nyaman, dan religius," ungkap Idris.

Baca juga: Kata Pemkot Depok soal Raperda Penyelenggaraan Kota Religius...

Menurut Idris, Pemkot Depok terbuka akan komentar dan saran dari pihak DPRD, stakeholder, dan masyarakat terkait usulan raperda PKR tersebut.

Sebelumnya, DPRD Depok menolak usulan pemkot terkait raperda inisiatif Pemerintah Kota Depok tentang PKR.

Perda PKR ini disebut berisi aturan tentang bagaimana masyarakat Kota Depok menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya.

Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Angke Tallo mengatakan, peraturan tersebut tidak mungkin lagi diterapkan lantaran telah ditolak oleh badan musyawarah.

“Kalau kita bicara tentang agama, bukanlah kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur bagaimana rakyat beragama, tetapi itu adalah kewenangan pemerintah pusat,” ucap Hendrik, saat dihubungi wartawan, Jumat (17/5/2019).

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Sebuah Gudang Daging di Pulogadung Terbakar

Sebuah Gudang Daging di Pulogadung Terbakar

Megapolitan
DKI Akan Larang Plastik Sekali Pakai, kecuali Jenis Rol Pembungkus

DKI Akan Larang Plastik Sekali Pakai, kecuali Jenis Rol Pembungkus

Megapolitan
Warga Keluhkan Pengolahan Semen, PT Adhimix Precast Indonesia Klaim Punya Amdal

Warga Keluhkan Pengolahan Semen, PT Adhimix Precast Indonesia Klaim Punya Amdal

Megapolitan
Hari Anak Nasional, Anies Ingin Wujudkan Jakarta sebagai Kota Ramah Anak

Hari Anak Nasional, Anies Ingin Wujudkan Jakarta sebagai Kota Ramah Anak

Megapolitan
Gantikan Pak Ogah, Pemkot Bekasi Tarik Retribusi Parkir Minimarket Rp 2.000

Gantikan Pak Ogah, Pemkot Bekasi Tarik Retribusi Parkir Minimarket Rp 2.000

Megapolitan
Larang Plastik Sekali Pakai, DKI Bisa Kurangi 3 Juta Lembar Sampah Per Tahun

Larang Plastik Sekali Pakai, DKI Bisa Kurangi 3 Juta Lembar Sampah Per Tahun

Megapolitan
Camat Fauzi Sebut Warga Tidak Perlu Khawatir soal Pengolahan Semen di Gambir

Camat Fauzi Sebut Warga Tidak Perlu Khawatir soal Pengolahan Semen di Gambir

Megapolitan
Pengelola Islamic Centre Bekasi Sepakat 4.986 Meter Lahannya untuk Tol Becakayu

Pengelola Islamic Centre Bekasi Sepakat 4.986 Meter Lahannya untuk Tol Becakayu

Megapolitan
Ini Kiat Kopral Jaga Perlintasan Kereta di Bekasi Selain Pakai Jurus Silat

Ini Kiat Kopral Jaga Perlintasan Kereta di Bekasi Selain Pakai Jurus Silat

Megapolitan
DKI Belum Atur Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Warung-warung Kecil

DKI Belum Atur Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Warung-warung Kecil

Megapolitan
Jefri Nichol Ditangkap dengan Barang Bukti 6 Gram Ganja

Jefri Nichol Ditangkap dengan Barang Bukti 6 Gram Ganja

Megapolitan
Dengan Kereta Cepat, Waktu Jakarta-Karawang Kurang dari 15 Menit

Dengan Kereta Cepat, Waktu Jakarta-Karawang Kurang dari 15 Menit

Megapolitan
Mengapa Kopral Jaga Pelintasan Kereta Sambil Bergaya Silat?

Mengapa Kopral Jaga Pelintasan Kereta Sambil Bergaya Silat?

Megapolitan
DKI Siapkan Insentif bagi Pusat Perbelanjaan yang Tak Sediakan Plastik Sekali Pakai

DKI Siapkan Insentif bagi Pusat Perbelanjaan yang Tak Sediakan Plastik Sekali Pakai

Megapolitan
Tolak Ganti Rugi Korban Salah Tangkap, Kemenkeu Sebut Pengamen Dilarang di Jakarta

Tolak Ganti Rugi Korban Salah Tangkap, Kemenkeu Sebut Pengamen Dilarang di Jakarta

Megapolitan
Close Ads X