Bambang Widjojanto Tak Terima Gaji dari DKI Selama Jadi Pengacara Prabowo

Kompas.com - 29/05/2019, 20:48 WIB
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto (tengah) bersama Penanggung jawab  tim hukum Hashim Djojohadikusumo (kanan) dan anggota tim hukum Denny Indrayana (kiri) melakukan pendaftaran gugatan perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (24/5/2019). Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno akhirnya memutuskan untuk mendaftarkan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK AKetua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto (tengah) bersama Penanggung jawab tim hukum Hashim Djojohadikusumo (kanan) dan anggota tim hukum Denny Indrayana (kiri) melakukan pendaftaran gugatan perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (24/5/2019). Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno akhirnya memutuskan untuk mendaftarkan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP) Bambang Widjojanto sementara tak menerima gaji dari Pemprov DKI Jakarta.

Sebab, ia telah mengajukan cuti di luar tanggungan.

"Sama sekali tidak digaji. Teknisnya nanti dicek, tetapi intinya dia tidak menerima gaji selama dia cuti," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Jakarta, Rabu (29/5/2019).

Baca juga: ICW: Jadi Pengacara Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto Harus Cuti di Luar Tanggungan

Anies mengaku telah menyetujui cuti BW selama sebulan. Jika nanti urusan BW membela Prabowo di Mahkamah Konstitusi memakan waktu lebih dari sebulan, maka harus mengajukan cuti lagi.

"Ya beliau tinggal ngajuin lagi. Kan beliau ngajuinnya seperti itu," ujar Anies.

Diberitakan sebelumnya, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menyoroti status Bambang Widjojanto (BW) yang menjadi ketua tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi.

Sebab, Bambang merupakan anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga: Jadi Pengacara Prabowo, Bambang Wdjojanto Cuti Sebulan dari TGUPP

Adnan mengingatkan, tidak etis jika BW menjadi pengacara dalam sengketa politik di saat menerima gaji dari negara.

Pada 2018 lalu, Anies mengangkat Bambang Widjojanto sebagai Ketua TGUPP Bidang Komite Pencegahan Korupsi DKI Jakarta.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PLN Pastikan Dana Pelanggan Listrik Prabayar yang Sudah Beli Token Tak Hilang

PLN Pastikan Dana Pelanggan Listrik Prabayar yang Sudah Beli Token Tak Hilang

Megapolitan
Sejak Sore Token Listrik Gagal Input, PLN Sebut Ada Gangguan Jaringan Data

Sejak Sore Token Listrik Gagal Input, PLN Sebut Ada Gangguan Jaringan Data

Megapolitan
Kabar Baik, 7 Kelurahan di Depok Dinyatakan Bebas Kasus Positif Covid-19

Kabar Baik, 7 Kelurahan di Depok Dinyatakan Bebas Kasus Positif Covid-19

Megapolitan
Gelar Razia di Danau Sunter, Satpol PP Sasar Warga yang Tak Kenakan Masker

Gelar Razia di Danau Sunter, Satpol PP Sasar Warga yang Tak Kenakan Masker

Megapolitan
Jakarta Belum Berencana Buka Kegiatan Belajar di Sekolah pada 13 Juli 2020

Jakarta Belum Berencana Buka Kegiatan Belajar di Sekolah pada 13 Juli 2020

Megapolitan
Sekolah di Bekasi Kembali Buka Saat Tahun Ajaran Baru

Sekolah di Bekasi Kembali Buka Saat Tahun Ajaran Baru

Megapolitan
Di Masa New Normal, Tiket Kereta Jarak Jauh Hanya Bisa Dipesan secara Online

Di Masa New Normal, Tiket Kereta Jarak Jauh Hanya Bisa Dipesan secara Online

Megapolitan
Catat, Penumpang KAI Wajib Gunakan Masker hingga Face Shield di Era New Normal

Catat, Penumpang KAI Wajib Gunakan Masker hingga Face Shield di Era New Normal

Megapolitan
Sebaran Kasus Covid-19 di DKI 1 Juni: Sunter Agung Tertinggi, Disusul Pademangan Barat

Sebaran Kasus Covid-19 di DKI 1 Juni: Sunter Agung Tertinggi, Disusul Pademangan Barat

Megapolitan
Pemkot Bekasi Akan Terbitkan Perwal sebagai Protokol New Normal

Pemkot Bekasi Akan Terbitkan Perwal sebagai Protokol New Normal

Megapolitan
Bungkusan Cairan Berasap Ditemukan di Dekat Masjid di Ciracas

Bungkusan Cairan Berasap Ditemukan di Dekat Masjid di Ciracas

Megapolitan
Jelang New Normal, Pemkot Bekasi Upayakan Keseimbangan Faktor Ekonomi dengan Kesehatan

Jelang New Normal, Pemkot Bekasi Upayakan Keseimbangan Faktor Ekonomi dengan Kesehatan

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Minta Rumah Ibadah Segera Dibuka dengan Protokol Kesehatan

Ketua DPRD DKI Minta Rumah Ibadah Segera Dibuka dengan Protokol Kesehatan

Megapolitan
Sudah Disemprot Disinfektan oleh Tim Gegana, Besok Pasar Cisalak Dibuka

Sudah Disemprot Disinfektan oleh Tim Gegana, Besok Pasar Cisalak Dibuka

Megapolitan
Masuki New Normal, Pengunjung Mall Dibatasi 35 Persen

Masuki New Normal, Pengunjung Mall Dibatasi 35 Persen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X