Bambang Widjojanto Tak Terima Gaji dari DKI Selama Jadi Pengacara Prabowo

Kompas.com - 29/05/2019, 20:48 WIB
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto (tengah) bersama Penanggung jawab  tim hukum Hashim Djojohadikusumo (kanan) dan anggota tim hukum Denny Indrayana (kiri) melakukan pendaftaran gugatan perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (24/5/2019). Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno akhirnya memutuskan untuk mendaftarkan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK AKetua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto (tengah) bersama Penanggung jawab tim hukum Hashim Djojohadikusumo (kanan) dan anggota tim hukum Denny Indrayana (kiri) melakukan pendaftaran gugatan perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (24/5/2019). Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno akhirnya memutuskan untuk mendaftarkan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP) Bambang Widjojanto sementara tak menerima gaji dari Pemprov DKI Jakarta.

Sebab, ia telah mengajukan cuti di luar tanggungan.

"Sama sekali tidak digaji. Teknisnya nanti dicek, tetapi intinya dia tidak menerima gaji selama dia cuti," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Jakarta, Rabu (29/5/2019).

Baca juga: ICW: Jadi Pengacara Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto Harus Cuti di Luar Tanggungan

Anies mengaku telah menyetujui cuti BW selama sebulan. Jika nanti urusan BW membela Prabowo di Mahkamah Konstitusi memakan waktu lebih dari sebulan, maka harus mengajukan cuti lagi.

"Ya beliau tinggal ngajuin lagi. Kan beliau ngajuinnya seperti itu," ujar Anies.

Diberitakan sebelumnya, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menyoroti status Bambang Widjojanto (BW) yang menjadi ketua tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi.

Sebab, Bambang merupakan anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga: Jadi Pengacara Prabowo, Bambang Wdjojanto Cuti Sebulan dari TGUPP

Adnan mengingatkan, tidak etis jika BW menjadi pengacara dalam sengketa politik di saat menerima gaji dari negara.

Pada 2018 lalu, Anies mengangkat Bambang Widjojanto sebagai Ketua TGUPP Bidang Komite Pencegahan Korupsi DKI Jakarta.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Pasien Positif Covid-19 di DKI 1.811 Orang, 82 Sembuh, 156 Meninggal

UPDATE: Pasien Positif Covid-19 di DKI 1.811 Orang, 82 Sembuh, 156 Meninggal

Megapolitan
Penerapan PSBB Kota Bogor Kemungkinan Dilakukan Pekan Depan

Penerapan PSBB Kota Bogor Kemungkinan Dilakukan Pekan Depan

Megapolitan
Pencuri Motor di Ciputat Ditangkap Setelah Kepergok Warga

Pencuri Motor di Ciputat Ditangkap Setelah Kepergok Warga

Megapolitan
UPDATE Covid-19 di Depok: Pasien Positif Bertambah 6 Orang dan 2 Meninggal dalam Sehari

UPDATE Covid-19 di Depok: Pasien Positif Bertambah 6 Orang dan 2 Meninggal dalam Sehari

Megapolitan
Warga Pamulang Dirikan Dapur Umum, Bagikan Makanan ke Ojol dan Tukang Becak

Warga Pamulang Dirikan Dapur Umum, Bagikan Makanan ke Ojol dan Tukang Becak

Megapolitan
Muncul Tulisan Provokatif 'Sudah Krisis Saatnya Membakar' di Kota Tangerang Jelang PSBB Jakarta

Muncul Tulisan Provokatif "Sudah Krisis Saatnya Membakar" di Kota Tangerang Jelang PSBB Jakarta

Megapolitan
PSBB Diterapkan, Kendaraan yang Masuk Jakarta Dicek Polisi

PSBB Diterapkan, Kendaraan yang Masuk Jakarta Dicek Polisi

Megapolitan
UPDATE Covid-19 10 April: Bekasi Catat 84 Pasien Positif Covid-19

UPDATE Covid-19 10 April: Bekasi Catat 84 Pasien Positif Covid-19

Megapolitan
Serba Serbi PSBB di Ibu Kota, Aturan dan Sanksi agar Corona Cepat Mereda

Serba Serbi PSBB di Ibu Kota, Aturan dan Sanksi agar Corona Cepat Mereda

Megapolitan
Pengusaha Konveksi di Pamulang Keluhkan Harga Bahan yang Meroket di Tengah Pandemi Covid-19

Pengusaha Konveksi di Pamulang Keluhkan Harga Bahan yang Meroket di Tengah Pandemi Covid-19

Megapolitan
Prihatin dengan Tenaga Medis, Pengusaha Konveksi di Pamulang Produksi APD dan Bagikan Secara Gratis

Prihatin dengan Tenaga Medis, Pengusaha Konveksi di Pamulang Produksi APD dan Bagikan Secara Gratis

Megapolitan
Penerapan PSSB Kota Bogor Diusulkan Berbarengan dengan Bantuan dari Pemprov Jabar

Penerapan PSSB Kota Bogor Diusulkan Berbarengan dengan Bantuan dari Pemprov Jabar

Megapolitan
Polisi dan TNI Akan Tempatkan Aparat di Pasar Swalayan Selama PSBB Jakarta

Polisi dan TNI Akan Tempatkan Aparat di Pasar Swalayan Selama PSBB Jakarta

Megapolitan
Dishub DKI: Boleh Berboncengan asal Tujuannya Sama dengan Si Pengendara Motor

Dishub DKI: Boleh Berboncengan asal Tujuannya Sama dengan Si Pengendara Motor

Megapolitan
Polisi Janji Kedepankan Cara Persuasif untuk Bubarkan Kerumunan

Polisi Janji Kedepankan Cara Persuasif untuk Bubarkan Kerumunan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X