Anies Tak Ingin Diskriminasi Para Pendatang

Kompas.com - 12/06/2019, 14:22 WIB
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Taman Suropati, Rabu (5/6/2019). KOMPAS.com/CYNTHIA LOVAGubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Taman Suropati, Rabu (5/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan, dia tak ingin mendiskriminasi warga yang datang ke DKI Jakarta. Ia tak ingin mereka diawasi secara ketat seperti dulu.

"Kami enggak lakukan operasi-operasi di terminal, stasiun, apalagi orang diperiksa, digelandang punya KTP apa tidak, seakan-akan yang KTP luar Jakarta seperti warga kelas dua," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Menurut Anies, tradisi itu tak layak dilakukan. Sebab yang menjadi sasaran biasanya rakyat kecil dengan modal terbatas. Anies ingin ada perlakuan setara bagi mereka.

Baca juga: Menanti Pendatang Ibu Kota Jakarta Usai Lebaran...

"Bukan berarti Pemprov DKI mengundang orang datang ke DKI Jakarta, tidak. Kami hanya menerapkan kesetaraan seperti kota lain," kata Anies.

Anies mengatakan, siapapun bisa datang untuk mengadu nasib ke kota mana saja. Ia meyakini sebagian besar warga DKI saat ini dulunya juga pendatang.

"Jangan sampai kita ingin hidup lebih baik tapi enggak ingin orang lain ngikutin jejak yang kita kerjakan," ujar dia.

Soal pencatatan data, Anies memastikan baik warga yang datang maupun pergi perlu melapor.

"Saya mengimbau semuanya jangan keluar Jakarta melaporkan bahwa bikin surat pindah, yang masuk juga bawa surat. Dengan begitu pencatatan berlangsung baik," kata Anies.

Kemarin, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD DKI Jakarta Darussalam mengingatkan Anies tentang pentingnya pengawasan bagi pendatang baru.

"Saya hanya mengulang ucapan Pak Gubernur tahun lalu. Dia bilang, kelengkapan data administrasi kependudukan itu sangat penting. Supaya pemerintah mudah menunaikan kewajiban bagi warga," kata Darussalam, Selasa.

Baca juga: Anies Diingatkan soal Pentingnya Awasi Pendatang Baru

Menurut Darussalam, data kependudukan berkaitan erat dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemprov DKI. Ia tak ingin DKI kerepotan dalam membuat kebijakan karena kurang lengkapnya data administrasi kependudukan.

"Jadi gubernur jangan asal populis dalam membuat kebijakan. Harus konsisten. Dulu meminta SKPD dan warganya tertib administrasi kependudukan. Sekarang malah berbuat sebaliknya,” kata dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RSUD Kota Tangerang Kembali Layani Pasien Umum

RSUD Kota Tangerang Kembali Layani Pasien Umum

Megapolitan
Ada Sosok Pendekar Wanita di Balik Nama Poris Plawad

Ada Sosok Pendekar Wanita di Balik Nama Poris Plawad

Megapolitan
Kelurahan Kelapa Gading Timur Terima Bantuan Alat Semprot Disinfektan

Kelurahan Kelapa Gading Timur Terima Bantuan Alat Semprot Disinfektan

Megapolitan
Polisi: Tidak Ada Pernyataan Ahok Memaafkan Pelaku Pencemaran Nama Baiknya

Polisi: Tidak Ada Pernyataan Ahok Memaafkan Pelaku Pencemaran Nama Baiknya

Megapolitan
1.000 Relawan Covid-19 dari Dua Kecamatan di Jakarta Utara Terima Kartu BPJS Ketenagakerjaan

1.000 Relawan Covid-19 dari Dua Kecamatan di Jakarta Utara Terima Kartu BPJS Ketenagakerjaan

Megapolitan
Pembunuh Perempuan di Margonda Residence Juga Curi Barang Berharga Korban

Pembunuh Perempuan di Margonda Residence Juga Curi Barang Berharga Korban

Megapolitan
Pembunuh Perempuan di Margonda Residence Akui Sudah Siapkan Palu Sebelum Temui Korban

Pembunuh Perempuan di Margonda Residence Akui Sudah Siapkan Palu Sebelum Temui Korban

Megapolitan
Jelang 17 Agustus, Pedagang Bendera Merah Putih Gelar Lapak di Pasar Minggu

Jelang 17 Agustus, Pedagang Bendera Merah Putih Gelar Lapak di Pasar Minggu

Megapolitan
Sebelum Ditangkap, Pelaku Pencemaran Nama Baik Ahok Sempat Ubah Nama Akun Instagramnya

Sebelum Ditangkap, Pelaku Pencemaran Nama Baik Ahok Sempat Ubah Nama Akun Instagramnya

Megapolitan
Polisi: Laporan terhadap Anji dan Hadi Pranoto Naik ke Tahap Penyidikan

Polisi: Laporan terhadap Anji dan Hadi Pranoto Naik ke Tahap Penyidikan

Megapolitan
Puluhan Pengurus Rumah Ibadah di Cilincing Jalani Swab Test Massal

Puluhan Pengurus Rumah Ibadah di Cilincing Jalani Swab Test Massal

Megapolitan
HUT Ke-75 RI, Pemprov DKI Bakal Kumandangkan Lagu Indonesia Raya Serentak di Berbagai Wilayah

HUT Ke-75 RI, Pemprov DKI Bakal Kumandangkan Lagu Indonesia Raya Serentak di Berbagai Wilayah

Megapolitan
UPDATE 6 Agustus: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 15, Totalnya Kini 612

UPDATE 6 Agustus: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 15, Totalnya Kini 612

Megapolitan
Lawan Pembunuhnya, Wanita yang Tewas di Margonda Residence Dipukul Berkali-kali

Lawan Pembunuhnya, Wanita yang Tewas di Margonda Residence Dipukul Berkali-kali

Megapolitan
Santri dan ASN DKI yang Karantina di Rumah Lawan Covid-19 Dipulangkan

Santri dan ASN DKI yang Karantina di Rumah Lawan Covid-19 Dipulangkan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X