Anies Tak Ingin Diskriminasi Para Pendatang

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan, dia tak ingin mendiskriminasi warga yang datang ke DKI Jakarta. Ia tak ingin mereka diawasi secara ketat seperti dulu.

"Kami enggak lakukan operasi-operasi di terminal, stasiun, apalagi orang diperiksa, digelandang punya KTP apa tidak, seakan-akan yang KTP luar Jakarta seperti warga kelas dua," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Menurut Anies, tradisi itu tak layak dilakukan. Sebab yang menjadi sasaran biasanya rakyat kecil dengan modal terbatas. Anies ingin ada perlakuan setara bagi mereka.

Baca juga: Menanti Pendatang Ibu Kota Jakarta Usai Lebaran...

"Bukan berarti Pemprov DKI mengundang orang datang ke DKI Jakarta, tidak. Kami hanya menerapkan kesetaraan seperti kota lain," kata Anies.

Anies mengatakan, siapapun bisa datang untuk mengadu nasib ke kota mana saja. Ia meyakini sebagian besar warga DKI saat ini dulunya juga pendatang.

"Jangan sampai kita ingin hidup lebih baik tapi enggak ingin orang lain ngikutin jejak yang kita kerjakan," ujar dia.

Soal pencatatan data, Anies memastikan baik warga yang datang maupun pergi perlu melapor.

"Saya mengimbau semuanya jangan keluar Jakarta melaporkan bahwa bikin surat pindah, yang masuk juga bawa surat. Dengan begitu pencatatan berlangsung baik," kata Anies.

Kemarin, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD DKI Jakarta Darussalam mengingatkan Anies tentang pentingnya pengawasan bagi pendatang baru.

"Saya hanya mengulang ucapan Pak Gubernur tahun lalu. Dia bilang, kelengkapan data administrasi kependudukan itu sangat penting. Supaya pemerintah mudah menunaikan kewajiban bagi warga," kata Darussalam, Selasa.

Baca juga: Anies Diingatkan soal Pentingnya Awasi Pendatang Baru

Menurut Darussalam, data kependudukan berkaitan erat dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemprov DKI. Ia tak ingin DKI kerepotan dalam membuat kebijakan karena kurang lengkapnya data administrasi kependudukan.

"Jadi gubernur jangan asal populis dalam membuat kebijakan. Harus konsisten. Dulu meminta SKPD dan warganya tertib administrasi kependudukan. Sekarang malah berbuat sebaliknya,” kata dia.