Sidang Kedua Sengketa Pilpres di MK, 5.800 Personel TNI Diturunkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 5.800 personel diturunkan untuk mengamankan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (18/6/2019).

Ribuan personel itu terdiri dari pasukan khusus Marinir, TNI AD, dan Paskhas.

Dandim 0501/JP BS Letkol (Inf) Wahyu Yudhayana mengatakan, 5.800 anggota ini akan disiagakan di beberapa titik, khususnya di Jakarta Pusat.

Beberapa titik yang bakal disiagakan antara lain Jalan Jenderal Sudirman, Bundaran HI, Thamrin, Medan Merdeka, hingga Hayam Wuruk.

Baca juga: Melihat Berkotak-kotak Barang Bukti yang Dibawa Tim Prabowo-Sandi ke MK...

Ada pula di kawasan bisnis Tanah Abang, Cempaka Putih, hingga Kemayoran.

"Ini (pengamanan) yang keempat, dimulai 17 April itu pencoblosan, selanjutnya penetapan hasil pemilu, kemudian pengajuan berkas keberatan sengketa, hingga sidang MK. Oleh sebab itu, rekan-rekan melaksanakan pengamanan dengan baik," kata Wahyu saat dikonfirmasi wartawan, Senin (17/6/2019).

Wahyu mengatakan, sampai dengan putusan akhir, personel akan tetap disiagakan di titik-titik tersebut. Hal ini agar kondisi dan situasi tetap kondusif.

Ia pun menegaskan, pihaknya akan total dan anggota akan bertugas dengan baik sehingga terhindar dari peristiwa, apalagi kerusuhan seperti beberapa waktu lalu.

"Logikanya, kita harus berhasil (lakukan pengamanan) dibandingkan yang lalu. Kami yakinkan semua terkendali dengan baik," kata dia.

Baca juga: Kuasa Hukum Jokowi-Maruf Sebut Pihak Prabowo Menentang Perintah Majelis Hakim MK

Wahyu mengatakan, pengamanan untuk besok tetap sama dengan yang sebelumnya. Petugas yang akan berjaga juga tak menggunakan senjata api.

Sidang sengketa hasil pilpres kembali digelar pada Selasa (18/6/2019).

Tim Hukum Prabowo-Sandi mengajukan permohonan gugatan sengketa hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi pada Jumat (24/5/2019).

Kemudian, yang bersangkutan mengajukan perbaikan permohonan gugatan pada Senin (10/6/2019).