Anies: Jika Saya Sekadar Tampil Heroik, Bongkar Saja Bangunan Hasil Reklamasi!

Kompas.com - 19/06/2019, 12:53 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau pintu air Manggarai, Jakarta Pusat, Jumat (26/4/2019). KOMPAS.com/ RYANA ARYADITA UMASUGIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau pintu air Manggarai, Jakarta Pusat, Jumat (26/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak ingin ketidaksukaannya terhadap reklamasi membuatnya berlaku tidak adil kepada pengembang.

Ia mengaku bisa saja menghancurkan pulau reklamasi beserta bangunannya. Namun, ia tak mau melakukannya.

"Ya, jika saya sekadar mencari pujian, tampil heroik, dan bisa dicitrakan sebagai penghancur raksasa bisnis, maka bongkar saja semua bangunan di atas lahan hasil reklamasi itu. Di mana-mana akan disambut dengan tepuk tangan. Secara politik itu akan dahsyat," ujar Anies melalui siaran pers, Rabu (19/6/2019).

Baca juga: Terikat Perjanjian dengan Pengembang, Anies Sebut DKI Tak Bisa Batalkan Reklamasi

Namun, jika itu dilakukan, menurut Anies, tatanan hukum dan kepercayaan publik juga akan rusak.

Anies mengatakan, sebagai pejabat negara, ia bertugas menjaga tatanan hukum. Ia tak bisa sembarangan melampiaskan amarah.

"Sudah terlalu sering terjadi bahwa hukum ditekuk oleh yang sedang berkuasa. Aturan hukum disingkirkan demi kepentingan ekonomi, politik, dan kepentingan mikro lainnya. Hukum dipakai sesuai selera, dipakai untuk mempertahankan kekuasaan," katanya. 

Baca juga: Anies: Biar Kelak Sejarah Menulis, Reklamasi Telah Dihentikan

"Bahkan sering terjadi, sebuah pergantian pemerintahan lalu diikuti dengan pembatalan dan perubahan peraturan yang berlaku surut. Perubahan yang berlaku surut seperti itu akan merusak kepercayaan masyarakat atas kepastian hukum. Ini yang saya jaga, kepercayaan publik atas hukum dan kebijakan," kata Anies.

Ia meminta masyarakat menghormati ketentuan yang berlaku.

Selain itu, ia juga memastikan langkahnya menerbitkan IMB sudah sesuai prosedur.

Baca juga: Anies Ogah Cabut Pergub Reklamasi yang Diteken Ahok, Apa Alasannya?

"Yang kami lakukan adalah proses hukum. Membawa mereka ke pengadilan. Hakim yang memutuskan sanksi, lalu, saya pun berkewajiban untuk melaksanakan keputusan pengadilan dan menjalankan semua peraturan yang berlaku dan mengikat," ujarnya. 

Sebelumnya, Pemprov DKI telah menerbitkan IMB untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Di Pulau D terdapat 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

Baca juga: Sekda DKI: Kasihan Pengembang Reklamasi Sudah Menyumbang untuk Infrastruktur DKI

Padahal, bangunan-bangunan itu sempat disegel oleh Anies pada awal Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB.

Langkah ini menuai protes dari DPRD DKI Jakarta. Penerbitan IMB di pulau  reklamasi Teluk Jakarta tak sesuai prosedur karena belum ada dasar hukum berupa perda untuk mengaturnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Imbas Covid, 162.416 Pekerja dari SPG hingga Guru Honorer Kena PHK dan Dirumahkan

Imbas Covid, 162.416 Pekerja dari SPG hingga Guru Honorer Kena PHK dan Dirumahkan

Megapolitan
DKI Minta Pusat Perpanjang Waktu Pendataan Pekerja yang Kena PHK dan Dirumahkan

DKI Minta Pusat Perpanjang Waktu Pendataan Pekerja yang Kena PHK dan Dirumahkan

Megapolitan
Pesanan Baju Merosot, Konveksi Rumahan di Jakarta Utara Kebanjiran Pesanan Masker Kain

Pesanan Baju Merosot, Konveksi Rumahan di Jakarta Utara Kebanjiran Pesanan Masker Kain

Megapolitan
Imbas Covid-19, 162.416 Pekerja Lapor Kena PHK dan Dirumahkan

Imbas Covid-19, 162.416 Pekerja Lapor Kena PHK dan Dirumahkan

Megapolitan
Warga Kembangan Pesan Makanan di Warteg untuk Dibagikan Gratis

Warga Kembangan Pesan Makanan di Warteg untuk Dibagikan Gratis

Megapolitan
Akan Tawuran Saat Warga Lain Diam di Rumah, 4 Pemuda Ditangkap

Akan Tawuran Saat Warga Lain Diam di Rumah, 4 Pemuda Ditangkap

Megapolitan
Jalan Sepi Banyak Digunakan Kebut-kebutan, Polisi: Fatalitas Kecelakaan Meningkat

Jalan Sepi Banyak Digunakan Kebut-kebutan, Polisi: Fatalitas Kecelakaan Meningkat

Megapolitan
Truk Sembako Terguling di Jalan Raya Pondok Gede

Truk Sembako Terguling di Jalan Raya Pondok Gede

Megapolitan
Pasar Tanah Abang Beroperasi Lagi Mulai Besok, Buka Pukul 08.00-14.00

Pasar Tanah Abang Beroperasi Lagi Mulai Besok, Buka Pukul 08.00-14.00

Megapolitan
Pedagang Pasar Kemiri Kembangan Utara Diminta Patuhi Imbauan Kurangi Aktivitas

Pedagang Pasar Kemiri Kembangan Utara Diminta Patuhi Imbauan Kurangi Aktivitas

Megapolitan
Mulai 12 April, Penumpang Transjakarta, MRT, LRT Wajib Pakai Masker

Mulai 12 April, Penumpang Transjakarta, MRT, LRT Wajib Pakai Masker

Megapolitan
18 Orang Ditangkap karena Berkerumun Saat Ada Wabah Covid-19

18 Orang Ditangkap karena Berkerumun Saat Ada Wabah Covid-19

Megapolitan
Dampak Covid-19, Sebanyak 139.288 Pekerja di Jakarta Kena PHK dan Dirumahkan

Dampak Covid-19, Sebanyak 139.288 Pekerja di Jakarta Kena PHK dan Dirumahkan

Megapolitan
Abaikan Imbauan Pemerintah, Warga Padati Pasar Kemiri Kembangan Utara

Abaikan Imbauan Pemerintah, Warga Padati Pasar Kemiri Kembangan Utara

Megapolitan
[UPDATE]: Sebaran 1.071 Pasien Positif Covid-19 di 191 Kelurahan Jakarta

[UPDATE]: Sebaran 1.071 Pasien Positif Covid-19 di 191 Kelurahan Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X